MENITI JALAN BARU MENUJU KEMULIAAN UMAT ISLAM

politik islam

Oleh : Ahmad Khozinudin | Advokat, Aktivis Pejuang Khilafah

"Tidak mungkin kita dapat mencapai puncak gunung, dengan meniti jalur pendakian mengunakan rute yang sama. Padahal, rute pendakian itu telah berulangkali menghasilkan kegagalan" [Hersubeno Arief, 05/01/2021]

Quote diatas, adalah diantara hal yang disampaikan oleh Bang Hersubeno Arief (Bang HA) dalam diskusi online di channel Peradaban Islam ID yang diampu oleh Gus Uwik, sore tadi (Selasa, 5/1). Quote serupa, juga pernah disampaikan oleh Bang HA pada acara Cangkruk'an Politik yang diampu oleh Cak Slamet. Kebetulan, dalam dua forum tersebut penulis juga hadir sebagai salah satu narasumbernya.

Quote diatas hanyalah tamsil, suatu kiasan yang disampaikan Bang HA yang mengkritisi perjuangan politik umat Islam. Menurut beliau, selama ini umat Islam gagal menuju 'puncak kekuasaan' karena menempuh rute perjuangan yang sama.

Data statistik perolehan suara partai islam sepanjang Pemilu dilakukan di negeri ini, menunjukkan kecenderungan kemerosotan perolehan suara partai Islam. Karena itu, menurut beliau umat Islam perlu melakukan apa yang beliau disebut 'ijtihad politik'. Yakni satu ikhtiar untuk mencari rute pendakian menuju puncak kekuasaan, yang menyelisihi atau menyimpangi rute yang selama ini telah ditempuh oleh umat Islam.

Umat Islam, tidak akan pernah meraih puncak kekuasaan jika masih menempuh rute yang sama. Umat Islam pasti akan kalah oleh kelompok nasionalis sekuler, selama jalan ini yang ditempuh oleh umat Islam.

Dalam banyak kesempatan penulis juga mengkritisi perjuangan politik umat Islam yang menempuh jalur demokrasi. Rute politik demokrasi, baik melalui Pemilu Pilkada, Pilpres, tidak pernah mengantarkan umat Islam kepada puncak kekuasaan. Apalagi mengantarkan syariat Islam berdaulat untuk mengatur urusan berbangsa dan bernegara. Jampi-jampi politik seperti ungkapan "kuasai parlemen kita akan terapkan undang-undang islami", atau 'menangkan parpol Islam maka umat Islam akan berdaulat dan berjaya', terbukti hanya slogan kosong dan tak pernah wujud dalam realitas nyata.

Partai-partai Islam yang menempuh rute perjuangan politik melalui demokrasi, pada akhirnya berkompromi, bahkan kadang tak ada lagi perbedaan antara Partai Islam atau partai berbasis masa Islam dengan partai nasionalis sekuler. Semua kadernya juga terlibat korupsi, semua juga sama dengan partai sekuler, pada proses politik semua juga menerapkan adagium 'segala jalan dihalalkan, segala cara dilakukan'.

Walaupun memang, Bang HA belum berbicara tentang rute lain menuju puncak kekuasaan bagi umat Islam. Beliau, juga belum bercerita lebih lanjut tentang 'ijtihad politik' menuju kedaulatan umat Islam. Namun penulis meyakini, rute politik yang selalu berujung kegagalan itu adalah politik praktis dalam demokrasi. yakni upaya umat Islam untuk meraih kekuasaan melalui Pilpres, Pemilu dan Pilkada.

Ijtihad politik itu, tentu bukan dengan menempuh cara sebagai berikut :

Pertama, umat Islam mengikuti kelompok nasionalis sekuler dengan paradigma permisivisme, yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, yang mengikat perjuangan berdasarkan kemaslahatan (pragmatisme), agar umat Islam meraih puncak kemenangan. Dalihnya, kekalahan umat Islam adalah karena keterikatan umat Islam kepada syariat agamanya. Hal itulah yang membelenggu umat Islam, dan menghalangi umat Islam untuk meraih puncak kekuasaan.

Kedua, umat Islam mendeklarasikan diri sebagai penganut sekulerisme nasionalis, membuang embel embel Islam, sehingga masih sama dengan poin yang pertama yakni tidak perlu terikat lagi dengan syariat Islam. Kecenderungan pemilih pragmatis, sehingga umat termasuk partai politik juga harus mengambil sikap pragmatis.

Ketiga, umat Islam menempuh jalan people power atau kudeta. Karena kekuasaan ini mustahil akan berada di tangan umat Islam jika melalui prosedur demokrasi. Semua pranata demokrasi berpihak kepada kaum kapitalis, jadi sia-sia saja terlibat dalam sistem demokrasi.

Karena itu kekuasaan harus direbut paksa, baik menggunakan kekuatan rakyat (people power), atau melalui kudeta senjata militer. Itu artinya perlu infiltrasi kepada rakyat atau infiltrasi ke tubuh militer.

Keempat, umat Islam melakukan pemberontakan dengan membentuk milisi-milisi militer. Dengan kekuatan militer ini, umat Islam bisa mengambil alih paksa kekuasaan dan berada di puncak kekuasaan.

Penulis tegaskan, ke empat langkah yang ditempuh diatas bukanlah cara-cara Islam. Ke-empat langkah di atas boleh jadi akan mengantarkan umat Islam pada puncak kekuasaan. Tapi dipastikan tidak akan menjadikan Islam berkuasa.

Mengikuti cara orang kafir dalam meraih kekuasaan, bukan mengantarkan umat Islam berkuasa tapi justru menjerumuskan umat Islam. Melakukan gerakan people power, bukankah perjuangan untuk memperbaiki kondisi umat. Tetapi perjuangan yang tujuannya hanya ingin menggulingkan kekuasaan.

Melakukan kudeta atau membentuk milisi, keduanya juga tidak akan mengantarkan umat berkuasa dan menegakkan syariat Islam. Cara ini juga bukan cara untuk merubah keadaan menjadi baik, melainkan hanya cara untuk merebut kekuasaan. Dan hal itu semua diharamkan dalam Islam.

Dalam konteks berijtihad, yang dituntut benar bukan hanya tujuan tetapi jalan yang ditempuh untuk meraih tujuan. Karena itu sebelum menentukan rute pendakian menuju puncak kekuasaan, umat Islam harus mendefinisikan secara jelas tujuan dari kekuasaan. Jika tidak, umat Islam akan tersesat, bukan hanya tidak bisa mencapai puncak kekuasaan, tetapi umat Islam juga bisa terperosok jatuh ke lembah kenistaan.

karena itu harus diluruskan kembali orientasi kekuasaan umat Islam. Bahwa kekuasaan tidak diperjuangkan kecuali dalam rangka untuk menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan tidak diupayakan kecuali dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada umat. Kekuasaan tidak diraih, kecuali untuk menyebarkan rahmat bagi semesta alam.

Karena itu visi misi kekuasaan untuk menerapkan syariat Islam, menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, wajib menjadi kesadaran bersama umat. Dengan demikian, umat Islam tidak terjebak untuk mendukung individu tertentu, tokoh tertentu, capres tertentu, caleg tertentu, atau cakada tertentu.

Untuk menyampaikan syariat Islam pada puncak kekuasaan, umat ini wajib menempuh jalan, menapaki rute perjuangan, sebagaimana ditempuh oleh Rasulullah Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan dakwah.

Dakwah di tengah-tengah umat yang menyadarkan kepada umat akan pentingnya menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwah di tengah-tengah umat untuk memahamkan umat betapa rusaknya kapitalisme demokrasi sekuler yang diterapkan di negeri ini. Menyampaikan kepada umat, rute yang harus ditempuh untuk menegakkan hukum Islam secara kaffah, adalah hanya dengan memperjuangkan Khilafah.

Karena itu Khilafah harus menjadi visi misi bersama umat Islam. Bukan hanya menjadi visi misi yang tercantum di pasal 6 AD ART FPI. Cara menempuh rute untuk mencapai pada puncak Khilafah, tentu bukan dengan demokrasi melalui Pilkada, Pemilu atau Pilpres.

Sebelum masuk pada poin ijtihat politik, rasanya segenap umat Islam penting untuk membaca kembali perjalanan perjuangan dakwah Rasulullah Muhammad shallallahu salam. Sejak beliau menerima wahyu dan diutus sebagai Rasul, beliau berdakwah menyeru kepada Islam, menyeru para penguasa untuk menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, sampai akhirnya ada satu masyarakat yang tercerahkan. Yakni masyarakat Madinah.

Masyarakat Madinah yang tercerahkan, baik penguasa maupun rakyatnya telah ridho hukum Allah subhanahu wa ta'ala mengatur mereka. Lalu mereka memberikan kekuasaan itu kepada Rasulullah Muhammad shallallahu alaihi wasallam, dengan membaiat beliau sebagai kepala negara Islam yang pertama di Madinah.

Setelah Rasulullah menerima kekuasaan ditandai dengan baiat dari perwakilan masyarakat Madinah, lalu Rasulullah mengadopsi konstitusi berupa Piagam Madinah. Piagam inilah yang dijadikan hukum dasar oleh Rasulullah untuk mengatur masyarakat Madinah, baik muslim, Nasrani Yahudi, maupun majusi.

Setelah beliau wafat, kekuasaan beliau diwariskan kepada para Khalifah setelahnya. Sepanjang sejarah umat Islam, tidak pernah kosong dari seorang Khalifah. Setiap khalifah meninggal dunia, segera umat Islam membaiat penggantinya untuk melanjutkan kekuasaan Islam. Begitu seterusnya hingga berlangsung selama 13 abad.

Hingga akhirnya Kekhilafan Islam yang terakhir diruntuhkan di Turki pada tahun 1924. Sejak saat itu kaum muslimin tidak memiliki khilafah, kaum muslimin tidak memiliki Khalifah, kaum muslimin tidak memiliki kekuasaan, kaum muslimin jadi umat tertindas, menjadi umat termarjinalkan, terpuruk, terbelakang, dan menjadi santapan negara-negara kapitalis penjajah.

Jadi, untuk mengembalikan kemuliaan umat Islam, maka umat ini harus berjuang mengembalikan Khilafah. Untuk mengembalikan Khilafah, umat ini harus berijtihad politik, meneladani perjuangan Rasulullah shallallahu alaihi wasalam sebelum memperoleh kekuasaan, sampai akhirnya beliau mendapatkan kekuasaan di Madinah. [].