pajak pulsa
Oleh : Ahmad Khozinudin | Sastrawan Politik
Mungkin, akan ada penyesuaian harga pulsa secara revolusioner. Mengingat, Menteri Keuangan Terbaik se Asia Pasifik, akan menetapkan sejumlah pajak (baca : palak) pada sejumlah transaksi pulsa dan kartu perdana. Bukan hanya pulsa dan kartu perdana, tetapi juga Token listrik dan Voucher.
Rasanya, lengkap sudah penderitaan rakyat di negeri ini. Sudah terkena pandemi, dipaksa vaksin kalau tidak mau diancam penjara dan denda, tertimpa berbagai musibah bencana alam, dana bansos dikorupsi, dan sekarang ketika APBN jebol, rakyat mau ditarik pajak pulsa.
Mungkin saja, akan ada strategi baru marketing para penjual pulsa atau voucher. Penarikan pajak ini, jelas akan berimbas pada kenaikan harga. Kalau harga langsung dinaikan, khawatir pelanggan lari atau tidak jadi beli.
Mungkin, harga akan dibuat standar, dengan harga lama. Tapi, di pojok bawah harga, terdapat tulisan kecil yang bunyinya : "Harga belum termasuk Pajak"
Mudah-mudahan dengan strategi ini, pelanggan tetap datang dan mendekat. Setelah bertransaksi, terpaksa tetap membayar karena pulsa telah diterima. Pelanggan, juga terpaksa membayar harga dengan sejumlah tambahan pajak.
Atau mungkin juga, dibawah harga pulsa, di pojok kiri bawah tertulis : "Bagi yang mau berwakaf uang, kami juga melayani untuk membantu pemerintah yang miskin dan wajib memperkaya para kontraktor infrastruktur"
Itu semua hanya dugaan. Tapi, soal rakyat semakin sengsara, itu jelas keyakinan. Saat situasi sulit, bukannya Negara hadir menolong rakyat. Negara justru hadir menambah beban rakyat.
Untuk itu, kepada rakyat penggemar pulsa harap maklum. Jika ada penyesuaian harga pulsa, harap dimengerti. Kita harus menolong pemerintah, betapapun kita kesulitan. Kita tetap harus membantu pemerintah bayar utang, meskipun yang diuntungkan para kapitalis.
Kita tak punya pilihan, mau membangkang tidak bayar pajak pulsa ? Ya tidak bisa isi pulsa. Negara punya hak untuk memaksakan. Dan rakyat, hanya diberi pilihan untuk terpaksa. Ini negara demokratis, tak perlu protes. Demokrasi menjamin rakyatnya untuk sengsara meskipun dengan perasaan terpaksa.
Tidak perlu protes, ini negara demokrasi. Semua kebijakan, ada legitimasi aturan dan UU nya. Bukankah, itu ciri negara demokrasi ? Tak boleh ada kebijakan tanpa aturan. Menarik pajak pulsa, itu sudah ada aturannya.
Tak sepakat ? Tak usah beli pulsa. Kembali ke zaman batu saja. Gitu kok repot. Jadi rakyat kok sulit amat diatur. Negara, sedang kesulitan melayani para kapitalis. Berempati lah sedikit kepada negara.
Pulsa baru, harga baru, tak usah menggerutu. Ini negara demokratis, semua diberi hak dan kebebasan untuk menikmati rasa sengsara dan perasaan tertindas. []
COMMENTS