Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bencana Masif, Buah Kebijakan Eksploitatif

Jelas sekali bahwa ketika sumber daya alam dikuasai oleh pribadi maka pasti akan diberdayakan untuk keuntungan diri sendiri. Betapa lemahnya manusia yang melakukan tindakan hanya mengikuti hawa nafsunya.

By : Nadiratuzzaman (Pelajar)

Memasuki bulan pertama di tahun 2021, Indonesia sudah mengalami beberapa musibah. Mulai dari pesawat jatuh hingga bencana alam. Salah satunya adalah banjir.

Curah hujan yang cukup tinggi beberapa hari terakhir ini membanjiri sebagian wilayah Kalimantan Selatan. Staf Advokasi dan Kampanye Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel, M. Jefri Raharja mengatakan bahwa curah hujan yang tinggi jelas berdampak dan menjadi penyebab banjir secara langsung.

Kendati demikian, masifnya pertambangan yang terjadi secara terus menerus juga turut andil atas terjadinya banjir yang ada di Kalimantan Selatan.

Begitupun dengan berkurangnya pohon-pohon secara drastis menyebabkan permukaan bumi kurang dapat menyerap air pada saat musim hujan. (Dikutip: kompas.com)

Ditambah lagi, data laporan tahun 2020 sudah terdapat 814 lubang tambang milik 157 perusahaan batu bara masih aktif, dan hampir 50 persen dari total luas wilayah 3,7 hektar sudah dibebani izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. (Sumber: suara.com)

Jelas sekali bahwa ketika sumber daya alam dikuasai oleh pribadi maka pasti akan diberdayakan untuk keuntungan diri sendiri. Betapa lemahnya manusia yang melakukan tindakan hanya mengikuti hawa nafsunya.

Padahal, Allah sangat jelas menerangkan dalam Al-quran bahwa Allah menjadikan manusia sebagai (Khalifah) di bumi. Tapi kemudian ada yang yang merawat, dan ada pula yang merusak.

Manusia yang merawat dan memakmurkan bumi, mereka selalu berpegang kepada syari'at Allah, melakukan sesuatu dengan niat ibadah, menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan tanpa merusak bumi.

Adapun manusia yang merusak, mereka enggan berpegang kepada syari'at Allah, mereka enggan diatur untuk menjalani perintah Allah, untuk tidak merusak bumi. Bahkan mereka tidak menyadari bahwa bencana yang terjadi adalah akibat dari perbuatan tangan mereka sendiri. Allah berfirman:

وَاِذَا قِيۡلَ لَهُمۡ لَا تُفۡسِدُوۡا فِىۡ الۡاَرۡضِۙ قَالُوۡاۤ اِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُوۡنَ(11)

اَلَا ۤ اِنَّهُمۡ هُمُ الۡمُفۡسِدُوۡنَ وَلٰـكِنۡ لَّا يَشۡعُرُوۡنَ(12)

"Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi!" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.". Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari." (Q.S Al-Baqarah 11-12)

Terbukti bahwa bencana alam akibat kerusakan ekologis adalah buah busuk yang mengiringi eksploitatif yang sekuler kapitalistik.

Dimana sumber daya alam dikuasai oleh pribadi, dan dimanfaatkan secara sewenang-wenang mengikuti hawa nafsu yang hanya menguntungkan pribadi penguasa saja. Berkehendak tanpa memikirkan sebab akibat yang akan menimpa masyarakat sekitar.

Perlu ditelusuri bahwa yang dibutuhkan dalam penanganan bencana alam ini adalah pondasi yang benar dalam mengambil kebijakan.

Pondasi yang dimaksud adalah pondasi yang sesuai dengan hukum syara'. Sesuai dengan yang berasal dari Allah swt. Apalagi kalau bukan pemerintahan Islam. Dimana dalam sejarah Islam pernah tercatat pada pembangunan kota baghdad, jika bisanya seseorang akan membuat saluran air/listrik setelah selesainya pembangunan rumah, justru Al-Mansur lebih dahulu membuat saluran air yang mengalir ke seluruh masyarakat kota agar aliran air lancar dan tidak tersumbat yang akan mengakibatkan banjir. Setelah itu barulah dibangun sebuah kota, yang bahkan kota ini menjadi kota impian yang selalu di sebutkan keindahannya.

Hal itu membuktikan, kalau sebelum kita bertindak melakukan sesuatu haruslah kita memikirkan sebab akibat yang akan terjadi setelahnya.

Karena itu sudah saatnya kita melepaskan sistem kapitalisme dan mengambil jalan lain, yaitu Sistem pemerintahan Islam yang sudah terbukti menyelesaikan berbagai macam problematika kehidupan.

Post a Comment for "Bencana Masif, Buah Kebijakan Eksploitatif"