Sekolah dibuka
Oleh : Siti Mustaqfiroh (Aktivis Muslimah Papua Barat)
Di tengah perjuangan melawan wabah Covid 19 yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, pernyataan sikap yang mengejutkan datang dari Nadiem Makarim selaku menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nadiem mengizinkan pemerintah daerah untuk memutuskan sekolah atau belajar tatap muka di seluruh zona risiko virus Corona mulai 2021.
Dilansir dari situs CNN Indonesia, Nadiem mengungkapkan "Perbedaan besar di SKB sebelumnya, peta zonasi risiko tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka. Tapi Pemda menentukan sehingga bisa memilih daerah-daerah dengan cara yang lebih detail,"(20/10).
Nadiem juga mengungkapkan Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020/2021. Tapatnya Januari 2020. Sekolah harus segara meningkatkan kesigapan untuk melaksanakan hal tersebut. Nadiem akan menyerahkan keputusan tersebut pada tiga pihak, yakni pemerintah daerah, Kantor Wilayah (kanwil) dan orang tua melalui komite sekolah.
Keputusan menyelenggarakan pendidikan tatap muka meski di tengah wabah tersebut diambil dengan pertimbangan bahwa banyak daerah yang tidak berjalan optimal dalam penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Kekhawatiran dampak buruk PJJ jangka panjang.
Ketua Komisi X DPR RI, Saiful Huda menyetujui rencana yang dibuat oleh menteri Pendidikan dengan pertimbangan alasan hasil survey yang menyatakan kita mengalami learning lost, PJJ selama delapan bulan tidak berjalan maksimal hanya sekitar 30 persen dan anak-anak yang menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi terpaksa kerja serabutan membantu orang tua, sehingga kehilangan semangat belajar.
Meskipun berbagai syarat sudah diajukan, namun pembukaan sekolah tetap saja membawa Kekhawatiran lebih kepada para orang tua dan banyak pihak. Pasalnya, sampai dengan 30 November 2020 jumlah peningkatan kasus covid 19 masih terus saja bertambah.
Komisi Perlindungan Anak (KPAI) menilai banyak sekolah yang belum siap menerapkan protokol kesehatan dalam penerapan kembali pembelajaran tatap muka. Terutama di wilayah yang jauh dari fasilitas kesehatan.
Sementara, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengomentari penggunaan zonasi sebagai tolak ukur pembukaan sekolah. Sebab, banyak sekolah yang melanggar ketentuan pembukaan sekolah akan tetapi bebas dari sanksi yang telah ditetapkan.
Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah sekuler hanya bersifat sektoral, jauh dari mengurusi masyarakat di seluruh aspek. Sebab, bukan masalah pendidikan saja yang kita hadapi, namun berbagai aspek atau sektor yang lain pun dalam waktu yang sama juga harus dipenuhi tanpa mengesampingkan masalah kesehatan masyarakat.
Banyaknya masalah pada sistem pendidikan saat ini, baik saat pandemi maupun sebelum pandemi merupakan bukti buruknya layanan pendidikan yang ada, juga mengkonfirmasi buruknya penanganan pandemi oleh rezim kapitalisme. Tak bisa dipungkiri sejak awal penanganan covid 19, rezim berkiblat kepada negara Amerika atas nama gerakan penanggulangan pandemi global. Padahal, kenyataan bahwa negara adidaya dengan sistem kapitalisme yang dianutnya telah gagal dalam merespon memutuskan rantai penyebaran virus ini. Sejak awal, sistem kapitalisme hanya berorientasi pada materi, tidak memisahkan antara mana yang sakit dan mana yang sehat. Justru mengambil kebijakan PSBB dan New normal tanpa disertai dengan tresing yang masif.
Selain itu, kapitalisasi bidang kesehatan juga semakin memperparah keadaan, sehingga masyarakat tidak ada inisiatif untuk melakukan Rapid tes maupun swap tes dikarenakan mahalnya biaya. Meskipun himbauan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan sosial distensing sudah digalakkan, minimnya kesadaran masyarakat yang menganggap virus tidak berbahaya. Hasilnya ledakkan lonjakan virus Corona tak bisa dibendung lagi.
Inilah yang menjadi dilema pendidikan negeri ini. Di satu sisi orang tua protes terhadap sistem PJJ yang tidak memberikan jaminan terhadap kualitas pendidikan, karena akses internet yang terbatas di daerah-daerah dan tidak tersedianya gawai dan fasilitas yang mendukung serta kejenuhan siswa. Disisi lain kekhawatiran meningkatnya penularan virus Corona.
Apabila pemerintah sejak awal serius dalam menangani pandemi yakni dengan memisahkan antara warga yang sehat dan yang sakit, tentu akan lebih efektif dalam proses karantina masyarakat yang berada di wilayah yang terdampak wabah. Sedangkan masyarakat yang sehat atau tidak terdampak wabah dapat menjalankan aktivitas pendidikan sebagaimana mestinya. Inilah wajah rezim kapitalisme yang secara nyata meremehkan penularan penyakit dan keselamatan nyawa rakyat.
Jauh berbeda dengan sistem Islam sebagai ideologi yang darinya terpancar aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan, sebagai pemecah masalah yang solutif sepanjang zaman. Islam menempatkan paradigma kepemimpinan sebagai sesuatu yang mendatangkan keberkahan dan kebaikan.
Seorang pemimpin atau lebih di kenal dengan Khalifah di dalam negara Khilafah Islamiyyah bertanggung jawab atas semua urusan rakyatnya, baik saat pandemi maupun tidak. Di saat wabah mulai diketahui, seorang Khalifah dengan cepat melakukan upaya pemisahan orang yang sehat dan orang yang sakit. Khalifah berupaya keras agar wabah yang terdapat di suatu wilayah tidak menyebar ke wilayah lain. Sebab, salah satu peran seorang pemimpin adalah menjaga jiwa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:
“Hancurnya dunia lebih ringan bagi Allah, dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa haq”. (HR. An Nasa'i dan Thirmidzi).
Dengan demikian, dalam pandangan Islam, nyawa manusia lebih diutamakan melebihi kepentingan ekonomi dan lainnya. Oleh karena itu ketika terjadi wabah, hendaknya seorang pemimpin harus sigap dalam menentukan dan menetapkan kebijakan seperti melakukan tes dan tresing yang cepat kepada masyarakat.
Begitu setelah mendapatkan hasil,kemudian melakukan tersing, kemana dan dari mana saja orang tersebut berinteraksi selama dua pekan. Begitu seterusnya.
Selain itu, seorang Khalifah juga dengan cepat menentukan wilayah sumber wabah dan dengan segera melakukan karantina wilayah agar wabah tidak menyebar ke wilayah lain. Juga menjaga agar wilayah yang tidak terkena wabah tetap aman dan bisa melakukan aktivitas produktif sebagaimana biasanya. Untuk itu pentingnya peta persebaran virus covid, mana zona merah, kuning dan hijau.
Pada wilayah dengan persebaran tinggi, akan mengurangi aktivitas seminimal mungkin Sampai batas serendah-rendahnya. Sedangkan wilayah yang tidak terdampak bisa melakukan aktivitas produktif semaksimal mungkin di berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan.
Alhasil, pendidikan dapat berjalan dengan normal, tanpa ada kekhawatiran terjadi penularan melalui klaster ini.
Namun, jika pandemi menerjang semua wilayah sehingga mengharuskan pembatasan aktivitas termasuk bidang pendidikan harus dijalankan secara daring. Maka, Khalifah harus memastikan semua kegiatan belajar mengajar tetap berjalan semestinya secara efektif dan materi pembelajaran dibuat agar siswa dan guru tidak stres serta menjamin kualitas pendidikan tidak berbeda sebagaimana saat offline.
Untuk itu, Negara khilafah akan memberikan fasilitas dan prasarana yang menunjang dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. Seperti pengadaan gawai bagi guru dan siswa yang tidak memiliki, pengadaan kuota gratis untuk para pengajar dan siswa, serta membangun jaringan yang layak dipelosok daerah-daerah tertinggal. Juga tak lupa mengadakan pelatihan bagi guru dan pengajar dalam mengawal proses PJJ. Semua fasilitas pendidikan baik sarana dan prasarana saat pandemi maupun tidak akan diperoleh siswa didik secara gratis atau tidak dipungut biaya sama sekali. Selain itu sama sekali tidak membedakan mana yang miskin maupun yang kaya, yang pintar maupun yang tidak, muslim maupun non muslim, semua mendapat hak yang sama dalam pendidikan.
Begitulah indahnya jika aturan yang ditetapkan berasal dari Tuhan yang maha pencipta sekaligus Maha pengatur, akan membawa kepada kesejahteraan, keamanan, ketenteraman dan kebahagiaan. Maka, sudah selayaknya kita mengambil sistem Islam sebagai solusi seluruh permasalahan kehidupan kita. Bukan sistem yang lain. Wallahu’alam bish showab.
COMMENTS