Rumahsakit darurat
Penulis : Siti Rima Sarinah (Studi Lingkar Perempuan dan Peradaban)
Walikota Bogor Bima Arya menyatakan, tren penambahan kasus Covid-19 di Kota Bogor, Jawa Barat masih tinggi. Untuk itu Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Bogor mulai menyiapkan alternatif rumah sakit (RS) darurat apabila terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Kota Bogor semakin tinggi. Rumah sakit darurat dikhususkan pasien bergejala ringan hingga sedang. Saat ini bukan hanya menambah ruang isolasi tetapi harus mulai menyiapkan rumah sakit seperti Wisma Atlet di Jakarta (Liputan6,25/11/2020)
Kasus positif Covid-19 di Kota Bogor terus mengalami peningkatan. Pasca libur panjang diakhir bulan Oktober lalu ditemukan lagi kasus posistif di tempat wisata. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemkot Bogor untuk mengantisipasi terjadikan lonjakan kasus Covid-19. Salah satunya adalah menyiapkan RS darurat untuk menampung pasien yang terinfeksi, mengingat RS swasta tidak bisa diandalkan untuk menambah ruang isolasi.
Sejak kasus positif Covid-19 meningkat drastis hampir sebulan terakhir, banyak rumah sakit di daerah kewalahan menangani lonjakan pasien yang terinfeksi. Tak hanya di Indonesia, wabah pandemi Covid-19 menyebabkan banyak rumah sakit di seluruh dunia mengalami kesulitan baik secara manajemen maupun sarana prasarana dalam memberikan pelayanan karena jumlah pasien melonjak dalam waktu singkat.
Meskipun Pemkot menyiapkam RS darurat yang diharapkan dapat mengatasi lonjakan pasien yang terinfeksi Covid-19. Namun, penanganannya masih diragukan, pasalnya Kota Bogor mengalami kekurangan dokter, perawat umum dan perawat ICU untuk menangani kasus pasien yang terinferksi Covid-19. Hal ini dinyatakan oleh Wakil Walikota Kota Bogor, Dedie Rachim, sehingga Pemkot Bogor membuka pendaftaran relawan untuk mengisi kekosongan petugas medis yang disebar di media sosial.
Tak hanya kekurangan tenaga medis, kini RSUD Kota Bogor yang menjadi rujukan untuk pasien yang terinfeksi mulai kewalahan akibat peningkatan jumlah pasien yang sangat drastis. Bahkan Pemkot meminta pihak rumah sakit swasta untuk ikut serta menanggulangi Pasien kasus Covid-19. Faktanya hanya tiga rumah sakit di Bogor yang bersedia untuk menangani pasien yang terindikasi terpapar Covid-19. Ada sejumlah alasan para pemilik rumah sakit tidak ikut serta dalam penangan Covid-19, yakni ketidaksiapan tenaga media, tidak memiliki ruang isolasi, ketidakpastian ketersedian alat pelindung diri (APD), ketidakcukupan alat kesehatan pendukung seperti ventilator dan tenaga dokter spesialis pari yang jumlahnya sangat sedikit.
Faktanya di atas menunjukkan bahwa upaya menyiapkan RS darurat akan sia-sia saja, pasalnya kurangnya berbagai fasilitas kesehatan yang diperlukan oleh rumah sakit dan keterbatasan tenaga medis dalam menangani kasusi virus ini. Sehingga adanya RS darurat dengan pelayanan dan fasilatas kesehatan yang ala kadarnya, bukan hanya tidak efektif bahkan akan membahayakan jiwa pasien dan tenaga medis itu sendiri. Akibat keterbatasan berbagai fasilitas kesehatan, sudah berapa banyak tenaga kesehatan yang berguguran. Begitu pula dengan masyarakat yang terinfeksi, tidak dapat bertahan melawan virus Covid-19 karena keterbatasan dalam pelayanan rumah sakit dan tenaga medis.
Fakta diatas menunjukkan bahwa pemerintah setengah hati dalam menangani wabah pandemi, hal ini terjadi karena penerapan sistem Kapitalisme yang menjadi rujukan pengaturan pemerintah kepada rakyatnya. Keberadaan penguasa dalam sistem ini memang bukan diperuntukan mengurusi dan melayani rakyat, tetapi hanya untuk menfasilitasi kepentingan segelintir orang yang bernama korporasi. Sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan dari awal wabah pandemi melanda negeri ini, tidak terlihat kesungguhannya mau menyelawatkan nyawa rakyat. Karena yang menjadi fokus penguasa adalah pemulihan ekonomi dan bagaimana akan negara bisa terus mendapatkan pemasukan.
Jadi sangatlah wajar apabila setiap hari terjadi lonjakan kasus positif Covid-1\9, karena solusi tambal sulam yang disodorkan oleh sistem Kapitalisme memang tidak pernah menyentuh akar permasalahan mengapa wabah Covid-19 sedemikian cepat merebak. Seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah bukan menyiapkan RS darurat, karena walaupun banyak rumah sakit yang tersedia namun tidak di tunjang dengan fasilitas yang memadai, maka akan mengakibatkan semakin banyak korban berjatuhan.
Hal ini menunjukkan betapa buruknya penanganan rezim sistem Kapitalisme. Tak bisa dipungkiri dalam mengatasi pandemi Covid-19, sejak awal negeri ini berkiblat pada negara adidaya Amerika atas nama gerakan penanggulangan pandemi global. Padahal nyatanya negara adidaya dengan sistem Kapitalisme yang dianutnya, telah gagal merespon dalam melakukan intervensi bagi pemutusan rantai penularan secara efektif. Sebab sejak awal, sistem Kapitalisme yang berorientasi pada materi tidak segera mengambil kebijakan memisahkan antara yang sakit dan yang sehat.
Ditengah kondisi ini pemerintah mengambil kebijakan PSBB dan pemberlakuan new normal tanpa disertai tracing massif ke tengah-tengah masyarakat. Komersialisasi pelayanan kesehatan dalam Kapitalisme juga menjadi penghalang munculnya inisiatif dari masyarakat untuk melakukan tes corona baik raptd test maupun swab test. Alhasil saat kehidupan dijalankan seakan sudah normal meski ada instruksi untuk memperhatikan protokol kesehatan, jumlah infeksi penularan tidak bisa dibendung. Inilah wajah rezim Kapitalisme yang nyata-nyata meremehkan penularan penyakit dan keselamatan nyawa rakyat.
Berbeda dengan Islam sebagai Ideologi, yang telah meletakkan paradigma kepemimpinan yang dipenuhi kebaikan dan keberkahan serta bentuk-bentuk pengaturan dalam sistem kehidupan yang solutif sepanjang zaman. Institusi ini tidak lain adalah Daulah Khilafah Islamiyyah. Jika terjadi pandemi, sejak awal Khalifah (pemimpin) akan memisahkan antara orang yang sakit dan orang yang sehat. Berupaya keras agar penyakit yang berada di wilayah sumber awal tidak meluas ke wilayah lain. Sebab diantara tujuan syariah adalah menjaga jiwa. Rasululllah saw bersabda,”Hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang Muslim tanpa haq.”(HR an-Nasai dan at-Tirmidzi).
Dengan demikian dalam pandangan Islam, nyawa manusia harus diutamakan melebihi ekonomi atau pun lainnya. Karena itu ketika terjadi wabah seperti wabah corona hari ini, Khilafah akan melakukan tes dan tracing dengan cepat. Tes dan tracing ini penting sekali, kelambanan dalam melakukan tes dan tracing berarti membiarkan masyarakat lebih banyak terkena wabah dan semakin banyak masyarakat yang meninggal. Begitu tes menunjukkan positif, harus segera dilakukan tracing. Dalam dua pekan harus dipastikan dia kemana saja dan bertemu dengan siapa saja. Orang-orang yang berinteraksi harus segera dilakukan tes, begitu seterusnya.
Orang yang terbukti positif harus segera diisolasi dan diobati. Di samping itu, pusat wabah harus ditentukan dengan cepat dan menjaga secara ketat agar wabah tidak meluas. Di sisi lain, Khilafah akan menjaga wilayah laiain ynag tidak masuk zona tetap produktif. Di sinilah pentingnya negara memiliki peta yang jelas, mana daerah merah, kuning dan hijau. Pada daerah yang diisolasi, seluruh aktifitas harus diminimalkan sampai batas serendah-rendahnya. Daerah lain yang tidak terkena wabah tetap dijaga produktivitasnya di berbagai sektor.
Inilah mekanisme di atas syariat Islam dalam menjaga dan menyelamatkan nyawa rakyat kala wabah pandemi melanda. Penerapan syariat Islam secara kaffah hanya dapat terwujud dalam institusi Khilafah, bukan yang lain. Oleh karena itu, urgensitas Khilafah merupakan sebuah kebutuhan yang harus disegerakan dan diupayakan semaksimal mungkin oleh umat Islam. Agar keselamatan jiwa rakyat dapat dilindungi dan rakyat pun bisa kembali hidup dalam naungan Islam rahmatan lil aalamin dalam bingkai Khilafah Islamiyyah.
COMMENTS