refleksi akhir tahun
Oleh: Hasni Tagili, M. Pd. (Pemerhati Kebijakan Publik)
Sampai penghujung tahun ini, potret kehidupan masyarakat Indonesia tetap berada di jalur kapitalisme-sekuler yang kental dengan praktik neo-liberalisme dan neo-imperialisme. Sebagai refleksi akhir tahun, ada dua pukulan telak yang tak bisa dihindari: pandemi dan resesi. Ya, penyebaran Covid-19 sejak Maret lalu nyatanya belum berhasil dihentikan. Pemerintah memang tidak totalitas dalam melakukan lockdown. Alasannya, khawatir ekonomi collaps. Nyatanya, tanpa lockdown pun, ekonomi tetap saja resesi.
Ironi, hal yang paling menggejala selama wabah adalah hilangnya empati penguasa terhadap rakyat. Indikasi itu bisa terlihat dalam beberapa kasus. Terbaru, korupsi 18 milyar dana bansos oleh Mensos. Hal ini tentu saja membuat masyarakat geram. Di masa sulit, masih saja ada orang yang tega ‘menari’ di atas penderitaan orang lain. Terlebih, pelakunya adalah kalangan birokrat, dimana seyogianya mereka yang lebih peka terhadap kesulitan rakyat di masa pandemi. Tak heran, sedangkan tak ada pandemi saja, pejabat berani korupsi.
Kasus lain yaitu tingginya angka perceraian karena alasan ekonomi, PHK buruh besar-besaran, kriminalisasi ulama dan aktivis dakwah, ekspolitasi buruh perempuan di Malaysia, Papua Barat meminta merdeka, kontroversi sekolah tatap muka, dll. Jika ditelisik lebik jauh, kasus-kasus ini memerlukan perhatian ekstra dalam penanganannya karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga, negara seyogianya hadir sebagai periayah, bukan sekadar fasilitator.
Anehnya, pilkada tetap ngotot digelar dengan dalih menunaikan hak konstitusional rakyat. Padahal, klaster pilkada besar sekali potensinya. Yang tak kalah mencengangkan, pintu bagi investor swasta dan asing tetap terbuka lebar. Seolah Corona tak bisa menular melalui klaster investor. Eksploitasi sumber daya alam inilah yang pada akhirnya menghambat Indonesia untuk maju menjadi negara besar dan mandiri. Tingkat ketergantungannya pada investasi, utang, dan pajak terlalu tinggi.
Rapor Merah Demokrasi
Ada empat indikator otoritarianisme yang disebut dengan Four Key Indicators of Authoritarian Behavior. Untuk mengetes indikator tersebut digunakan “litmus test” (How Democracies Die, 2018, p. 23-24). Keempat indikator itu adalah
pertama, reject of or weak commitment to democratic rule of the game (penolakan atau lemahnya komitmen terhadap sendi-sendi demokrasi. Parameternya antara lain (1) Apakah mereka suka mengubah-ubah UU? (2) Apakah mereka melarang organisasi tertentu? (3) Apakah mereka membatasi hak-hak politik warga negara?
Untuk membuktikan hal ini, pakar Sosiologi Hukum dan Filsafat Pancasila, Prof. Suteki, dalam beberapa tulisannya mengajak kita untuk menelusuri peristiwa yang sekarang terjadi, misalnya dengan perubahan UU KPK, UU Minerba, 79 UU dalam UU Omnibus Law dan legitimasinya yang rendah lantaran ditolak oleh banyak pihak memungkinkan parameter pertama terpenuhi. Parameter kedua dan ketiga tampaknya juga terpenuhi dengan kejadian pencabutan badan hukum dan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tahun 2017 dan para aktivisnya yang dipersekusi. Surat Terdaftar FPI juga tidak diperpanjang lagi oleh pemerintah. Pun, membatasi hak politik warga dengan persekusi, penurunan baliho HRS, penangkapan aktivis KAMI, penembakan Laskar FPI, dll.
Kedua, penolakan terhadap legitimasi oposisi. Parameternya: Apakah mereka menyematkan lawan politik dengan sebutan subversif, seperti mengancam asas dan ideologi negara? Apakah mereka mengkriminalisasi lawan politik dengan tuduhan yang mengada-ada? Jawabannya, iya. Rezim hari ini meneriaki lawan politiknya dengan anti-Pancasila, anti-NKRI, rezim pun tak segan mengkriminalisasi ulama dan menjerat para kritikus dengan pasal karet UU ITE.
Ketiga, toleransi atau mendorong aksi kekerasan. Parameternya: Apakah mereka memiliki hubungan dengan organisasi paramiliter yang cenderung menggunakan kekerasan dan main hakim sendiri? Jawabannya, iya. Ada ormas kepemudaan berseragam tentara yang getol memersekusi, membubarkan pengajian, serta bertindak seperti polisi, jaksa, dan hakim sekaligus. Penguasa seolah mengamini dengan mengapresiasi perbuatan mereka.
Keempat, kesiagaan untuk membungkam sipil. Parameternya: Apakah mereka mendukung (atau membuat) UU yang membatasi kebebasan sipil, terutama hak-hak politik dan menyampaikan pendapat? Apakah mereka melarang tema-tema tertentu? Jawabannya, iya, Rezim hari ini melarang pembahasan dan penyebaran Khilafah yang merupakan ajaran Islam. Pun, menelurkan UU Ormas dan RUU HIP.
Oleh sebab itu, jika merujuk pada empat indikator di atas, demokrasi di Indonesia telah mati, dibunuh penguasanya sendiri. Artinya, penguasa hari ini adalah rezim represif dan otoriter. Ini merupakan rapor merah bagi penerapan demokrasi.
Cacat Bawaan
Setidaknya, ada dua hal yang menyebabkan demokrasi gagal menyejahterakan rakyat. Pertama, asas sekularisme. Bentuk pemerintahan demokrasi atau republik menjadi tren pascasekularisasi politik di Eropa. Kekuasaan politik dilepaskan sepenuhnya dari kekuasaan agama. Oleh karena itu, ide sekularisme atau pemisahan negara dan agama adalah fondasi dasar dari demokrasi.
Itulah mengapa demokrasi tertolak dalam Islam. Karena akan mengancam akidah dan menjauhkan kaum muslim dari aturan-aturan Islam. Dikatakan mengancam akidah, karena demokrasi telah merampas hak Allah SWT untuk membuat hukum dan menyerahkan hak itu kepada hawa nafsu manusia.
Pun, demokrasi bisa membuat kaum muslim menjadi kufur terhadap hukum-hukum Allah SWT. Sebab, sekularisme juga melahirkan pluralisme, yaitu suatu paham yang menyamakan semua agama. Akhirnya, menjadi murtad bukan suatu hal yang besar, karena dijamin kebebasannya oleh pemerintah.
Kekuasaan dan kedaulatan yang bersumber dari akal manusia semata, menjadikan aturan yang lahir sesuai kepentingan penguasa. Penguasa yang sesungguhnya dalam sistem ini adalah korporasi. Adapun oligarki, akan sangat niscaya terbentuk untuk melindungi korporasi dan para pemburu harta dan kuasa. Inilah yang menyebabkan keadilan akan semakin menjauhi umat. Lembaga peradilan tak ubahnya seperti penjaga karcis. Siapa yang membayar besar dan memiliki koneksi, dia akan diperlakukan seperti VIP.
Kedua, demokrasi butuh bantuan kapitalisme, begitu pun sebaliknya. Ketika partisipasi dalam demokrasi membutuhkan dana besar, dari mulai dana kampanye hingga money politik. Para politisi membutuhkan dana dari para pelaku bisnis. Gayung bersambut, pengusaha pun butuh penguasa untuk mengamankan regulasi yang sesuai dengan pesanan mereka.
Maka dalam demokrasi, kiprah dan kolaborasi penguasa dan pengusaha menjadi pilar penting dalam berjalannya demokrasi. Dari sini, jadilah elite politik mudah didikte untuk kepentingan pengusaha. Lihatlah Omnibus Law Cipta Kerja atau UU Minerba yang baru-baru ini disahkan, semua aturannya bermuara pada kepentingan korporasi.
John Perkins dalam bukunya Confession of an Economic Hit Man, menyebut fenomena kolaborasi birokrasi dan korporasi dengan sebutan korporatokrasi. Misalnya, dalam AS sendiri, demokrasi menjadi penopang kekuasaan perusahaan-perusahaan AS untuk menghisap kekayaan negara-negara kelas ketiga, seperti Indonesia.
Kolaborasi korporasi dan birokrat bukan hanya terjadi di AS dan Indonesia, tapi terjadi di seluruh negara yang menerapkan sistem ini. Inilah yang dinamakan pola/sistem yang dipaksakan hadir di seluruh dunia, untuk menyelesaikan permasalahan dunia. Namun nyatanya, justru menjadi biang permasalahan itu sendiri.
Kesejahteraan tak pernah sampai pada masyarakat papa. Sistem ekonomi kapitalisme telah menjadi jalan terhadap eksploitasi SDA oleh korporasi. Akhirnya, seluruh hasil SDA dinikmati oleh korporasi yang jumlahnya sangat sedikit. Rakyat jelata yang jumlahnya dominan, terpaksa berebut remah-remah sisa makan mereka.
Resolusi 2021
Demokrasi telah terbukti cacat dari asasnya, begitu pun realitas yang terjadi. Berbanding terbalik dengan teorinya. Kesejahteraan dan keadilan adalah omong kosong yang tak pernah terealisasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Kini, dunia membutuhkan sistem pemerintahan alternatif untuk menggantikannya. Pilihannya hanya dua, sistem pemerintahan sosialisme-komunisme atau sistem pemerintahan Khilafah Islam.
Sistem pemerintahan sosialisme-komunisme telah runtuh dan tak sesuai fitrah manusia, karena mengekang beragama. Maka, satu-satunya alternatif yang telah terbukti menciptakan keadilan dan kesejahteraan adalah Islam. Kedaulatan di tangan hukum syara’ akan menciptakan aturan yang adil dan sesuai fitrah manusia. Sistem ekonomi Islam yang nonriba dan mengharamkan kepemilikan umum dikuasai asing akan melahirkan kesejahteraan masyarakatnya.
Sehingga, dengan sedemikian rupa refleksi yang ada sepanjang tahun ini, mari terapkan syariat Islam dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyah. Inilah resolusi hakiki. Wallahu ‘alam.
COMMENTS