Potret enam menteri baru
Oleh Chusnatul Jannah - Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban
Gaya Presiden Jokowi yang penuh kejutan tersaji saat ia mengumumkan reshuffle kabinet Indonesia Maju. Wajah 6 menteri baru siap mengisi kekosongan dan kinerja yang ditinggalkan menteri lama. Diantara mereka ialah Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan; Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial; Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama; Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan; Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan.
Nama-nama tersebut bila disebut baru juga bukan orang baru. Ada yang sudah tergabung di Kabinet Indonesia Maju, ada yang pendukung penuh pemerintahan Jokowi, dan ada pula yang menjadi lawan politik Jokowi saat pilpres 2019. Mereka menyebut diri mereka telah dan sedang mewakafkan diri untuk bangsa dan negara.
Bagaimana kisah kasih mereka hingga ditunjuk sebagai pembantu Presiden? Akankah kehadiran mereka membawa perubahan bagi Indonesia? Ataukah penunjukan ini sebagai strategi menyiapkan agenda politik di masa mendatang?
Menteri Baru, Harapan Baru?
Bukan hal aneh jika pemerintahan Jokowi kali ini lebih banyak diisi pejabat berlatar pengusaha dan militer. Bahkan Jokowi membuat kejutan dengan menempatkan seorang bankir menggawangi Kementerian Kesehatan. Jokowi menggeser sosok Menteri Agama berlatar militer ke sosok paramiliter.
Jokowi juga membuat keki kaum oposan. Setelah Prabowo, ia menggandeng wakil Prabowo di pilpres 2019 untuk masuk dalam kabinetnya. Ada beberapa hal yang menarik dari reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi:
Pertama, penguatan proyek strategis pemerintah. Selalu ada udang di balik rempeyek. Penunjukan 6 menteri bukanlah sekadar bagi-bagi kue kekuasaan sebagaimana habits politik demokrasi. Keenam menteri tersebut membawa pesan tersirat.
Dalam proyek moderasi agama dan radikalisme. Meski Menag sebelumnya, Fachrul Razi, rajin mengaruskan program moderasi agama, rupanya sosok Fachrul dirasa kurang garang dan meyakinkan.
Yaqut yang dikenal sebagai sosok yang paling garang memerangi kelompok-kelompok radikal dan intoleran (menurut definisi penguasa) dianggap paling tepat menjalankan program ini. Moderasi yang dibalut dengan pluralisme agama menjadi paket pas dalam memerangi radikalisme.
Hal ini terindikasi dari pernyataannya yang mengatakan agama tidak boleh jadi alat politik untuk melawan pemerintah, merebut kekuasaan, atau tujuan lainnya. Ia akan menjadikan agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Belakangan, Yaqut akan mengafirmasi kelompok syiah dan ahmadiyah agar mendapat haknya sebagai warga negara.
Di Kementerian pariwisata ada Sandiaga Uno yang dipercaya bisa memulihkan sektor pariwisata yang melemah karena dampak pandemi. Latarnya sebagai pengusaha disebut bakal mampu membangkitkan bisnis pariwisata.
Selain itu, ia juga menjadi tamparan bagi kaum oposan. Dengan bergabungnya Sandi, sisa lawan politik pilpres 2019 dibabat habis. Oposisi hanya menyisakan rakyat dan tokoh yang masih konsisten berada di luar kekuasaan.
Ada Kementerian Kesehatan yang digawangi seorang Bankir, pengusaha, dan wakil menteri BUMN. Latar belakang dan pengalamannya yang kental sebagai pengusaha dinilai paling 'unik'. Melihat latar belakang Budi, dunia kesehatan dikhawatirkan akan menjadi ladang kapitalisasi sebagaimana nasib kementerian lainnya. Menyerahkan urusan kesehatan pada seorang pengusaha akan mempengaruhi cara pandangnya dalam menyelesaikan persoalan kesehatan.
Gerak cepat soal vaksinasi seolah diamini dengan penunjukan Budi. Usai dilantik, Budi mengatakan, sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo, tugas pertama yang harus segera dilaksanakan adalah mempersiapkan program vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat.
Padahal, pandemi Covid-19 bukan sekadar masalah vaksinasi saja, namun bagaimana Menkes menjawab solusi dengan mengendalikan laju pandemi Covid yang terus meningkat belakangan ini. Ada pula masalah kesehatan lainnya seperti stunting dan berbagai problem kesehatan yang membutuhkan kajian mendalam para ahli dalam hal ini. Jika pemimpinnya saja tak paham soal kesehatan, bagaimana mau mengambil keputusan yang menyangkut kesehatan ratusan juta rakyat?
Kedua, pergantian menteri untuk selamatkan muka rezim. Bagi rakyat, rezim hari ini banyak cacatnya. Diantara kecacatan itu adalah perilaku korup yang menyasar dua kementerian, yaitu kementerian sosial dan KKP. Hadirnya Risma dinilai akan mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap Mensos. Sosok Sakti Wahyu Trenggono diharapkan dapat menyelesaikan masalah di Kementerian KKP yang ditinggalkan Edhy Prabowo pasca dicokok KPK.
Memotret Masa Depan Negeri
Dikata pesimis iya, dinilai optimis juga kurang meyakini. Itulah sebagian pemikiran rakyat hari ini. Dalam demokrasi, bagi-bagi kursi itu hal yang biasa terjadi. Ganti menteri untuk memberi kesempatan bagi pendukung lainnya mencicipi jabatan di lingkaran kekuasaan.
Akankah Menag baru mampu merangkul kelompok Islam yang berseberangan dengan pemerintah? Entahlah. Belum satu pekan, ia sudah memberi pernyataan kontroversi yang akhiirnya diklarifikasi setelah gaduh di ruang publik. Mengingat pula rekam jejaknya yang begitu keras terhadap kelompok Islam yang berbeda pendapat. Khawatirnya ia lupa jika ia adalah menteri bukan pimpinan ormas.
Akankah Menkes baru bisa bekerja lebih baik dibanding menteri sebelumnya? Mengingat ia bukan ahli atau praktisi kesehatan, tidak paham seluk beluk dunia kesehatan. Meski katanya Menkes tidak harus ahli, cukuplah ia cakap melakukan manajerial di Kemenkes. Jika seperti ini, justru kita khawatir kesehatan mudah dikapitalisasi. Rakyat makin sulit merasakan kesehatan murah dan gratis.
Akankah para menteri baru mampu memberi harapan baru untuk rakyat? Tak ada jaminan selama paradigma dalam mengurus rakyat memakai kacamata kapitalis. Sekalipun ada perubahan lebih baik, persoalan mendasar yang menjadi PR besar di setiap kementerian akan terus membayangi. Baik perilaku korupsinya ataupun problem akut yang menyangkut negeri ini seperti gizi buruk, kesehatan mahal, kemiskinan, kelaparan, pengangguran, impor barang, hingga kesejahteraan nelayan kecil.
Yang jelas, pemilihan menteri dalam rangka menjaga kekuasaan agar tetap bertahan di tengah terpaan kritik umat yang kian deras. Penguasa memilih mereka agar kebijakan strategis bisa berjalan tanpa hambatan. Semua dilakukan hanya demi kokohnya kekuasaan para oligarki dan kaum kapitalis.
Meski tak ahli, ada banyak alasan agar membuat mereka layak mengisi jabatan tersebut. Begitulah jalan politik demokrasi. Yang kritis dibungkam. Yang loyal kepada pemerintahan akan diberi jabatan. Jika bisa, kaum oposan ya diiming-iming jabatan agar semakin sedikit jumlah oposisi pemerintah. Dengan begitu, mereka bisa memegang kendali penuh kekuasaan tanpa nerasa was-was digoyang dengan kritik dan hujatan.
Pada akhirnya, kekuatan melawan kekuasaan semacam ini harus dstang dari rakyat sendiri. Jangan lagi tertipu dengan demokrasi. Kita sudah menyaksikan sendiri bagaimana jahatnya demokrasi. Yang didukung masuk istana, sementara para pendukung harus dibui bahkan meregang nyawa. Mau sampai kapan dikhianati berulang kali?
Sekali pilih, sakitnya tak terperi. Pilih yang pasti. Berjuanglah mengembalikan Islam sebagai pengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dijamin tidak akan kecewa. Sebab, politik Islam bukan hanya sekadar meraih kekuasaan. Namun, bagaimana agar kehidupan ini berkah dengan penerapan syariat Islam secara kafah dalam bingkai negara, yaitu Khilafah Islamiyah.
COMMENTS