infrastruktur jabar
By Kanti Rahmillah, M.Si
Jabar adalah provinsi dengan tingkat investasi tertinggi di Indonesia. Dua hal besar yang mendukung terciptanya iklim investasi yang baik di Jabar adalah tenaga kerjanya yang unggul dan infrastrukturnya yang sangat mendukung. Oleh karena itu, menggenjot investasi untuk memulihkan perekonomian, harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur. Namun, mampukah pembangunan infrastruktur ini menghantarkan rakyat pada kesejahteraanya?
Pembangunan Infrastruktur untuk Rakyat?
Bandara udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dibangun dengan total biaya sebesar Rp 2,6 Trilyun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 936 milyar berasal dari pihak swasta yang dikumpulkan melalui reksadana penyertaan terbatas (RDPT). (tintahijau.com 30/09/2020)
Awalnya, BIJB Kertajati dibangun dengan harapan mampu menjadi pendongkrak ekonomi wilayah sekitarnya. Namun, sepinya peminat menjadikan BIJB seperti proyek gagal. Maka dari itu, rampungnya proyek tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) menjadi harapan peningkatan aktivitas Bandara terbesar kedua setelah Bandara Soekarno Hatta ini. Karena Tol ini nantinya akan mewujudkan konektivitas antara BJIB kertajati dan Bandara Husein Sastranegara.
Masa depan cerah kembali diperoleh BIJB Kertajati, setelah Ridwan Kamil memasukan BJIB Kertajati sebagai proyek strategis di pameran investasi. Belasan calon investor berminat untuk berinvestasi di Kawasan Aerocity Bandara Kertajati, Majalengka. Minat itu muncul setelah PT (BIJB) membuka kesempatan kerjasama pengelolaan Airport Hotel dan MICE Facility di wilkayah sekitar Bandara Internasional Kertajati.
Aerocity merupakan kawasan emas. Istilahnya kepala naga, karena akan menjadi kunci pertumbuhan perekonomian di Majalengka, Cirebon, Indramayu, dan daerah sekitarnya. Perekonomian itu termasuk hasil pertanian, periklanan, peternakan dan kerajinan kreatif. Dalam Aerocity Kertajati, ada 4 proyek yang siap untuk ditawarkan, yaitu Logistic Hub, Financial Center, Creative Technology, dan Vertical Housing.
Pararel dengan peningkatan trafik penumpang dan kargo, maka pasti dibutuhkan hotel dan pusat perbelanjaan yang representatif di dalam bandara. Pemerintah sendiri menyiapkan dua kawasan industri sekaligus untuk menyambut para pabrik yang akan relokasi ke Indonesia. Yaitu kawasan Batang dan Kawasan Industri Brebes.
Begitu antusias dan bersungguh-sungguhnya pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur ini. Namun, apakah infrastruktur BIJB dibangun untuk rakyat? apakah bisa dinikmati oleh mayorotas rakyat majalengka khususnya?
Segudang Polemik Pembangunan Infrastruktur
Pada kenyataanya, saat pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur di kota, infrastruktur di desa yang seharusnya lebih diperhatikan, malah tak diperhatikan. Misalnya jembataan Ciherang yang terletak di Kecamatan Sukahaji Majalengka, ketika ambruk akibat hujan deras, pemerintah tak serta merta memperbaiki.
Dibutuhkan berbulan-bulan agar jembatan tersebut bisa digunakan kembali. Padahal, jembatan tersebut menghubungkan antar desa. Mirisnya lagi, setelah di telaah ternyata material konstruksi bangunan jembatan yang dibangun pada 2016 itu diduga asal-asalan.
Bukan hanya jembatan, masih banyak dari fasilitas publik lainnya yang turut absen dari perhatian pemerintah. Seperti saluran irigasi, bangunan sekolah, rumah sakit dan lainnya. Wajar banyak masyarakat mempertanyakan, benarkah pembangunan infrastruktur dengan dalih menggenjot investasi untuk rakyat?
Karena jika benar untuk rakyat, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan infrastruktur yang urgen untuk dilakukan. Selain itu, pembangunan industri telah nyata menggusur mata pencaharian masyarakat. Para petani harus rela kehilangan sawahnya. Sekeras apapun mereka protes, pemerintah seolah tutup mata dan telinga terhadap penderitaan rakyatnya sendiri.
Konversi lahan yang besar-besaran pun bukan hanya menyengsarakan umat, tapi juga merusak lingkungan. Seperti banjir yang dialami warga Kecamatan Kertajati. Masyarakat menyampaikan bahwa banjir separah ini baru terjadi. Wajar mereka menuding BIJB lah yang harus bertanggung jawab terhadap persoalan lingkungan di Kertajati.
Oleh karena itu memuluskan investasi untuk kemaslahatan umat adalah omong kosong tanpa realisasi. Karena kesejaheraan itu tak pernah sampai pada mayoritas masyarakat yang miskin dan membutuhkan. Inilah akibatnya jika sistem ekonomi kapitalisme diterapkan. Pengusaha menjadi penguasa yang sesungguhnya. Pemerintah hanya berperan sebagai reglator yang memuluskan bisnis pengusaha. Rakyat hanya bisa gigit jari, menunggu “remah-remah” yang belum tentu mereka dapatkan.
Pertumbuhan Ekonomi Ala Ekonomi Kapitalisme
Dalam sudut pandang ekonomi politik. Pembangunan ekonomi ala kapitalisme bertumpu pada pertumbuhan dan perdagangan internasional. Teori ini meyakini bahwa pemerataan akan tercapai sendiri mengikuti pertumbuhan ekonomi, atau sering kita sebut Trickle down effect.
Salah satu teori ekonomi pembangunan yang sampai sekarang masih digunakan adalah teori investasi/tabungan oleh Harrod-Domar. Harrod 1993 pada Economic Journal dan Domar di tahun 1947 dalam jurnal America Economic Review. Dalam teori ini dikatakan bahwa investasi berpengaruh baik terhadap pertumbuhan ekonomi.
Adapun pertumbuhan ditandai dengan pembangunan industri besar-besaran, karena fokus ekonomi kapitalis bertumpu pada persoalan produksi. Adapun skema pembiayaan pembangunan industri yang besar-besaran itu tidak mungkin mengandalkan APBN atau APBD, karena untuk membiayai berjalannya pemerintahan pun, APBN selalu defisit. Maka, skema pembiayaan industri bertumpu pada utang dan investasi.
Oleh karena itu, menurut teori ini masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah menambahan investasi modal. Kehadiran investor asing sangat berarti bagi pembangunan suatu negeri. Karena dapat mendorong pula kegiatan ekonomi suatu negara, penyerapan tenaga kerja, peningkatan output yang dihasilkan, penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa.
Investasi akan meningkatkan pendapatan negara dan memperbesar kapasitas produksi ekonomi. Inilah mengapa Ridwan Kamil dan juga gubernur lainnya senantiasa menggenjot investasi. Karena diyakini merupakan langkah terbaik dalam pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi kedepannya. Maka pembangunan infrastruktur untuk menggenjot Investasi mutlak dilakukan.
Namun keyakainan dan janji-janji teori ekonomi kapitalisme tak pernah terwujud secara adil. Janji kesejahteraan hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang yang memiliki kekuatan. Baik kekuatan modal ataupun koneksi pada kekuasaan. Sistem ini lah yang nantinya melegitimasi manusia “kuat” untuk bisa “memakan” manusia yang “lemah”.
Islam Solusi Hakiki
Berbeda secara diametral dengan sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi Islam yang bersumber dari sang pencipta. Telah menjadikan masyarakat sejahtera secara merata. Pengukurannya pun bukan berdasarkan rata-rata, tapi berdasarkan individu per individu.
Pemerintah bukan sekedar regulator, namun sebagai penjamin kesejahteraan penduduknya. Karena kebutuhan pokok umat terhadap barang, yaitu sandang, pangan dan papan. Juga kebutuhan pokok umat terhadap jasa, yaitu pendidikan, keamanan dan kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah.
Jika ada rakyatnya yang tidak mampu dalam memenuhi semua itu, seperti cacat atau tak memiliki kerabat yang mampu memenuhinya. Maka negara hadir sebagai penjamin kebutuhan mereka. Pemimpinnya yang amanah dan kebijakannya yang terbebas dari setiran pengusaha, akan mampu menyelesaikan semua permasalahan umat.
Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita menerapkan sistem ekonomi Islam. Sedangkan sistem ekonomi Islam tak mungkin bisa diterapkan dalam sistem politik demokrasi. Karena sistem ekonomi islam hanya bisa diterapkan utuh dalam sistem yang berlandaskan Islam, yaitu sistem Khilafah Islamiyah.
COMMENTS