Pilkada corona Covid-19
Oleh: Hanin Syahidah
Pilkada tetap dilaksanakan serentak pada tanggal 9 Desember 2020, di tengah kasus penularan Covid-19 yang sangat tinggi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dibagikan tim BNPB, tercatat per tanggal 3 Desember, ada 8.369 kasus baru pada Kamis (3/12/2020). Jadi sejak Maret, sudah ada 557.877 kasus Covid-19 di Tanah Air. (Detik.com, 3/12/2020).
Kondisi ini harusnya menjadi perhatian serius pemerintah, terlebih 70 Calon Kepala Daerah Positif Corona. Eks Ketua MK: Besar Pengorbanan untuk Demokrasi, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyampaikan keprihatinannya terkait banyaknya jumlah calon kepala daerah dan anggota penyelenggara pemilu yang terpapar Covid-19 selama pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2020. (bisnis.com, 27/11/2020).
Sebagaimana dilansir suara.com (2/12), Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiki Adisasmito mengungkapkan kondisi lonjakan ini terjadi karena masyarakat mulai lengah dan abai terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Di tengah kasus Covid-19 kian membludak, anggaran Pilkada pun turut mengalami peningkatan. Ketua KPU Arief Budiman meminta dana tambahan sebesar Rp535,9 miliar untuk pelaksanaan Pilkada 2020 di 270 daerah pada 9 Desember. Dana tambahan itu, kata Arief, bakal dipakai membeli alat pelindung diri (APD) untuk para petugas penyelenggara pemilu. Di antaranya masker, baju pelindung diri, sarung tangan, pelindung wajah, tong air, sabun cuci tangan, tisu hingga cairan disinfektan. (CNN Indonesia, 3/6/2020).
Ironis, di tengah kondisi masyarakat yang kian terimpit akibat Pandemi. PHK pun terjadi di mana-mana. Disusul resesi di depan mata. Dana yang seharusnya bisa dipergunakan untuk membantu menyelamatkan perekonomian negeri, justru digunakan untuk kepentingan Pilkada. Padahal, belum tentu ada perbaikan setelah terpilihnya paslon yang ada. Keberpihakan paslon terpilih terhadap kepentingan rakyat, rasanya sekadar angan semata.
Lihat saja fenomena sebelumnya. Sudah jadi rahasia umum, “kesusahan rakyat” dijadikan aji mumpung untuk meraup kantong-kantong suara. Lips service sudah biasa. Apalagi soal money politics. Lumrah, semua pun sepakat, paslon hanya memanfaatkan kondisi guna meraih ambisi politik dan tampuk kekuasaan semata. Guru besar Fakultas Ilmu Administrasi UI, Prof Dr Eko Prasojo, mengatakan Pilkada pada masa pandemi Covid-19 dapat berpotensi memberikan dampak adanya money politic atau politik uang secara silent. Alasannya, ada kebutuhan ekonomi rakyat yang terdampak pandemi. (Repulika.co.id, 13/10/2020).
Money politics bukanlah hal yang menguntungkan. Lagi-lagi rakyat yang akan kembali dikorbankan. Pasalnya jika sebelum menjabat geliat money politics begitu massif. Alhasil, fokus pemimpin setelah menjabat tak lain mengembalikan modal saat kampanye. Berbagai proyek jika bisa dikomersialisasikan, maka akan dikomersialisasikan. IMB begitu mudah didapat pengusaha, tak peduli kehidupan rakyat terkorbankan. KKN menggurita sana sini. Kesejahteraan rakyat hanya jadi khayalan semata. James Pollock (1920) menyatakan, relasi antara uang dan politik akan terus menjadi persoalan besar dalam demokrasi dan pemerintahan. (Banten news.co.id, 7/9/2020).
Peneliti Senior dan Cendekiawan Muslim, Prof. Dr. Ing. Fahmi Amhar menanggapi isi buku How Democracies Die yang ditulis Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, menilai demokrasi sudah memiliki penyakit bawaan sejak kelahirannya. “Demokrasi memang zaman Yunani kuno sudah disadari memiliki penyakit bawaan (built in error),” tuturnya dalam acara [Live] Bedah Buku Online-Best Seller Internasional: How Democracies Die, Sabtu (28/11/2020) di kanal Youtube Jurnalis Muslim. (mediaumat.news, 29/11/2020).
Hakikatnya, inilah tabiat demokrasi. Demokrasi dengan jargonnya dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat sejatinya ternyata sulit untuk dibuktikan. Salah satu contohnya, bagaimana banyak pihak baik dari kalangan ormas dan tokoh masyarakat meminta Pilkada mundur saja dengan alasan pandemi, tetap tak digubris padahal resiko di depan mata. Lagi-lagi rakyat yang dikorbankan, nyawa rakyat jadi taruhan.
Hal ini sungguh tak sebanding dengan yang didapatkan rakyat ke depan. Rakyat tetap berada dalam jurang kemiskinan. Kesejahteraan pun tak kunjung didapat. Alih-alih dengan adanya Pemilu atau Pilkada, rakyat jadi sejahtera. Nyatanya itu jadi euphoria. Para elit pejabat hanya memperkaya dirinya dan juga keluarganya. Nepotisme begitu menggurita. Korupsi pun jadi tontonan setiap hari. Baru-baru ini belum kelar kasus korupsi yang menghebohkan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sekarang disusul Menteri Sosial Juliari Batubara. Keduanya diduga menerima suap dalam kasus yang berbeda (liputan6.com, 6/12/2020)
Sampai kapan rakyat terus diberikan tontonan seperti ini? Bukan kesejahteraan yang didapat tapi mental pejabat yang tidak patut dicontoh semakin membuat apatis rakyat akan adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Maka saatnya bagi muslim untuk mencari alternatif sistem yang memuliakan manusia, yang memang datang dari Zat Maha Kuasa atas makhluk-Nya, yakni Allah Swt.
Sistem yang menjamin keberkahan dari langit dan bumi. Sistem yang menjamin pengurusan pemimpin terhadap rakyatnya. Dalam Islam, kepentingan rakyat menjadi tanggung jawab pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah di akhirat kelak. Rasulullah bersabda: “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari)
Imam an-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim, “(Imam itu perisai) yakni seperti as-sitr (pelindung). Karena Imam (Khalifah) menghalangi/mencegah musuh dari mencelakai kaum Muslimin, dan mencegah antarmanusia satu dengan yang lain untuk saling mencelakai, memelihara kemurnian ajaran Islam, dan manusia berlindung di belakangnya dan mereka tunduk di bawah kekuasaannya.”
Jadi, jelaslah posisi pemimpin (Khalifah) itu untuk senantiasa menjaga dan mengurusi urusan rakyat dan menyejahterakannya. Bukan membiarkan nyawa rakyat melayang dan menyengsarakannya. Karena sungguh pertanggungjawaban di akhirat kelak begitu berat.
Wallahu a’lam bi ash-shawab []
COMMENTS