demokrasi kepentingan
Oleh: Siti Ningrum, M.Pd. (Pegiat Literasi)
Jagad media sosial ramai memperbincangkan salah seorang menteri yang diumumkan oleh Presiden Jokowi, pada tanggal 22 Desember 2020.
Ada yang bilang mencekam. Hal ini menanggapi pengumuman reshuffle kabinet enam menteri, yang salah satunya adalah mantan rivalnya presiden Jokowi ketika pemilihan capres dan cawapres pada pemilu 2019 lalu.
Sandiaga Salahudin Uno, diangkat menjadi menteri Pariwisata dan Ekonomi Krearif kabinet Jokowi jilid II. Sedangkan Prabowo sudah lebih dulu bergabung sebagai menteri Pertahanan. Adapun kata mencekam adalah singkatan dari menteri cebong kampret. Cebong adalah kubu Jokowi dan Kampret adalah kubu Prabowo. Begitulah para netizen mengistilahkan masing-masing kubu.
Dengan arti yang lebih luas adalah bersatunya kubu oposisi dengan pemerintah. Masyarakat tentu sangat kecewa dan sakit hati, apalagi barisan emak-emak para pendukung kubu Prabowo-Sandi.
Masih lekat ingatan ini, ketika pemilu 2019, pemilihan capres dan cawapres dengan berbagai kejadian yang memilukan sampai dengan kejadian yang menggemaskan. Dari mulai kotak suara dari bahan kardus yang digembok, pendataan pemilih, pencoblosan yang banyak keanehan, penghitungan suara, dan pengumuman kemenangan capres-cawapres. Bahkan yang paling memilukan adalah sebanyak 894 KPPS yang meninggal dunia (kompas.com, 22/01/2020).
Pemilu tahun 2019, banyak sekali kerugiannya. Sebab nyawa ratusan pun ikut melayang. Bahkan disinyalir banyak kecurangan yang membuat luka menganga, dan membekas di hati rakyat Indonesia. Apalagi ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan petahana sebagai pemenang kontestan, anehnya dilakukan pada tengah malam, ketika rakyat sedang terlelap tidur (suara.com, 21/5/19).
Masih dilansir dari suara.com. Selasa, 21Mei 2109. Kubu Prabowo-Sandi tidak menerima begitu saja tentang kemenangan kubu Jokowi-Ma'ruf. Akhirnya para simpatisannya turun ke jalan. Rakyat menggelar unjuk rasa, bahkan #tolakhasilpilpres pun mencuat di jagad twitter, dan menjadi trending topic.
Kubu Jokowi-Makruf akhirnya mengadakan rekonsiliasi, berharap rival dan simpatisannya itu menerima keputusan KPU. Simpatisan Prabowo-Sandi pun menolak keras, dan terus memperjuangkan kemenangan kubu mereka. Namun, pada akhirnya mau tidak mau rakyat harus menerima keputusan KPU.
Sungguh tiada dinyana, kini yang mereka perjuangkan bermesraan dengan lawan politiknya. Rakyat pun harus menerimanya, meski hati memungkiri.
Menimbang Pemilu dalam Demokrasi
Pemilu (pemilihan umum) diadakan setiap lima tahun sekali. Disebut pesta demokrasi. Rakyat memilih para wakil rakyat yang dinamakan dengan legislatif, baik untuk tingkat daerah kabupaten/kota (DPRD II), tingkat provinsi (DPRD I), DPD, tingkat pusat (DPR RI) dan pasangan presiden beserta wakilnya. Ada juga Pilkada yaitu pilihan kepala daerah yang diselenggarakannya pun sama, lima tahun sekali.
Untuk menyelenggarakan pemilu tersebut, biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah tidak sedikit, bahkan mencapai triliunan rupiah. Itu terjadi bukan hanya pada pemerintah saja, melainkan para kandidat pun melakukan hal yang sama, harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Tidak sedikit yang kalah dalam perhelatan, menjadi depresi.
Begitu mahalnya biaya yang harus dikeluarkan dalam memilih para wakil rakyat dan pemimpin. Tidak sedikit dari para kandidat yang akhirnya menggaet para pemilik modal, untuk bekerja sama. Jadi tidak heran ketika pada akhirnya banyak yang korupsi atau memuluskan undang-undang pro kapital bukan pro rakyat.
Rakyat tentu saja sangat kecewa terhadap para wakilnya di DPR atau para pemimpin yang masih terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebab rakyat sangat berharap dengan terpilihnya para kandidat, ada sebuah perubahan ke arah yang lebih baik.
Namun, kenyataan di lapangan jauh panggang dari api. Setelah beberapa periode dalam pemilu, hasilnya tetap saja. Bahkan masalah semakin banyak dan rumit. Dari mulai pengangguran yang makin meningkat, kemiskinan naik tajam sampai dengan moral dan hati nurani pun sudah tidak pada yang semestinya. Tingkat kejahatan pun masih tinggi hingga saat ini. Baik di dunia maya atau pun di dunia nyata.
Masalah pun tidak kunjung selesai, bagai mengurai benang kusut. Sebab, semuanya tidak diselesaikan sampai akarnya. Hilang satu masalah, timbul lagi masalah lainnya. Terus saling bertumpuk dan sistemik, itu semuanya diakibatkan oleh penerapan sebuah sistem yang tidak sesuai dengan fitrah manusia, yakni sistem kapitalis-demokrasi.
Sistem kapitalis-demokrasi adalah sistem yang dibuat oleh manusia, bersandar pada manfaat dan madharat, dalam berbagai hal. Materi selalu menjadi tujuan utama. Jadi wajar saja ketika manusia memilih sistem ini, yang terjadi adalah kerusakan dan kekacauan di mana-mana.
Belum lagi jabatan menteri, dimana jabatan menteri yang memilih adalah presiden. Pada level menteri ini sering terlihat bagi-bagi jabatan. Setiap partai yang berkoalisi dalam peserta pemilu, maka dipastikan ada jatah kursi. Namun tidak menutup kemungkinan, partai oposisi pun berubah menjadi berkoalisi. Seperti yang terjadi saat sekarang.
Tidak ada yang abadi, itulah gambaran dalam politik demokrasi. Segala sesuatu bisa berubah dalam sekejap. Dulu lawan, kini menjadi kawan. Dulu rival kini jadi loyal. Dulu Oposisi, kini berkoalisi, rakyat pun hanya bisa gigit jari. Begitulah keadaannya, demokrasi hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongan. Rakyat hanya dijadikan sebagai alat untuk mencapai keinginan para elit politiknya. Itulah fakta yang dapat disaksikan dengan mata terbuka.
Menimbang Pemilu dalam Islam
Pemilu dalam Islam sangat murah meriah, tidak memerlukan biaya yang sangat tinggi. Baik untuk memilih pemimpin pusat atau pun pemimpin di daerah-daerah.
Adapun pemilihan pemimpin (khalifah), semata-mata hanya untuk menjalankan seluruh hukum-hukum Allah swt. bukan untuk mencari jabatan semata. Seorang pemimpin dalam sistem Islam adalah pengabdian untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau pun golongan tertentu.
Pemilihannya dengan metode pencalonan langsung, yang kemudian akan dipilih berdasarkan amanat dari rakyat secara langsung kepada para wakil yang telah diamanahkan.
Begitu juga dengan pemilihan para wali atau gubernur di setiap daerah, pemilihan sangat murah dan efektif dimana para wali akan dipilih secara langsung oleh khalifah dengan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan dalam Islam.
Itulah sistem politik dan pemilu dalam Islam. Selamanya akan berkawan, bukan hanya di dunia bahkan sampai di akherat kelak yakni di alam keabadian. Semua orang akan menolong sebagian yang lainnya. Itulah indahnya Islam. Takkan ada sebuah pengkhianatan yang ada hanyalah sebuah pengorbanan.
Ada pun tentang mengoreksi para penguasa, Islam sangat memperbolehkan. Sebab termasuk dalam amar makruf nahyi munkar. Dan itu adalah perintah dari Allah swt. yang terdapat dalam Q.S Ali-Imran ayat 104, yang artinya:
"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung"
Begitu juga pemaparan hadits dari Tamim al-Dari –radhiyaLlâhu ’anhu-, bahwa Nabi Muhammad –shallaLlâhu ’alayhi wa sallam– bersabda: “Agama itu adalah nasihat”
Maka dari itu, sesungguhnya tiada yang lebih baik lagi selain dari sistem Islam, sistem yang Allah swt turunkan kepada kekasih-Nya Nabi Muhammad saw. untuk menyeleseikan segala problematika manusia termasuk sistem politiknya.
Sedangkan kita hanyalah manusia yang sudah semestinya tunduk dan taat kepada sang Pencipta dan kepada pembawa risalah-Nya. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Al-Ahzab ayat 36, yang artinya:
"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata".
Wallohualam bishowab.
COMMENTS