kebijakan pendidikan dimasa covid-19
Oleh : Silvi Sephiani Pratiwi
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengizinkan pemerintah daerah untuk memutuskan pembukaan sekolah atau kegiatan belajar tatap muka di sekolah di seluruh zona risiko virus corona mulai Januari 2021.
"Perbedaan besar di SKB sebelumnya, peta zonasi risiko tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka. Tapi Pemda menentukan sehingga bisa memilih daerah-daerah dengan cara yang lebih detail," ungkap Nadiem dalam konferensi pers daring dikutip dari akun Youtube Kemendikbud RI, Jumat (20/10).
Sebagaimana kita ketahui, wabah Covid-19 telah memorak-porandakan kebijakan di seluruh lini kehidupan. Termasuk kebijakan dalam pendidikan.
Sejak wabah Corona mulai masuk ke Indonesia, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim memutuskan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai pengganti pembelajaran tatap muka, yang dimana sebelumnya pembelajaran dilakukan secara normal.
Namun sangat disayangkan kebijakan yang diberikan tidak diimbangi dengan fasilitas yang memadai di semua lini masyarakat di berbagai daerah. Mulai dari masalah tak memiliki perangkat pendukung seperti HP, Laptop, Komputer juga media digital lainnya. Belum lagi jika tak ada kuota internet, hingga tak ada sinyal di daerah pelosok negeri.
Tak hanya soal fasilitas, kesiapan siswa dan guru dalam mengikuti PJJ pun masih terkendala. Mulai dari guru yang gagap teknologi, pihak sekolah yang memberikan tugas banyak, sehingga siswa kewalahan dengan tumpukan tugas yang harus dikerjakan, juga tekanan dari orang tua yang tidak mengerti dengan kondisi anak menuntut dengan emosi, hingga setres bahkan bisa menyebabkan kematian.
Jika problem ini dibiarkan terus menerus dan tak terurus, tentu hal ini tidak baik bagi pendidikan anak juga bagi kehidupan masyarakat.
Oleh karena itu muncullah kebijakan pembelajaran tatap muka disebagian daerah, seperti di daerah-daerah zona hijau dan kuning. Namun hal tersebut bukannya memperlancar dan memperbaiki proses pembelajaran, tapi justru kasus Covid-19 muncul dilingkungan sekolah.
Padahal, segala persyaratan bagi sekolah untuk melakukan kegiatan tatap muka sudah dipenuhi. Sekolah harus menyediakan segala fasilitas protokol kesehatan. Melakukan pengecekan dalam pemakaian fasilitas tersebut. Mengatur jumlah siswa yang dibolehkan masuk, juga mencari persetujuan orang tua murid untuk melaksanakan sekolah tatap muka.
Kasus Covid-19 masih belum usai, bahkan semakin hari semakin meningkat. Rata-rata per hari bisa mencapai 4000-an lebih, dan itu pun yang terkonfirmasi.
Tapi ternyata, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan justru mengubah kembali kebijakan yang telah ditetapkannya. Sekolah tatap muka di seluruh wilayah Indonesia akan dibuka pada semester genap tahun ajaran 2020/2021.
Keputusan ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. Adapun yang berhak memutuskan kegiatan tatap muka ini adalah pemerintah daerah, kantor wilayah (kanwil), dan orang tua melalui komite sekolah.
Hal tersebut mengundang respon dari berbagai pihak, pro dan kontra dimasyarakat mulai diperbincangkan. Salah satunya dari orang tua murid. Ada rasa senang karena anak-anak bisa bersekolah lagi, namun di sisi lain ragu dengan kondisi yang masih seperti ini, khawatir dengan protokol kesehatan dan keamanan yang tidak memadai.
Para pakar epidemiologi pun memberikan komentarnya. Salah satunya pakar epidemiologi Griffith University Australia Dicky Budiman yang menyatakan pemerintah harusnya menyelesaikan masalah pandemi dahulu dengan memenuhi tiga kriteria agar dapat dilangsungkannya sekolah tatap muka.
Di antaranya, harus ada penurunan kasus dalam dua pekan berturut-turut. Kemudian tren penurunan kasus harus diikuti dengan penurunan angka positivity rate, yaitu di bawah 5%. Terakhir tingkat kematian akibat Covid-19 harus menyentuh satu digit tiap hari (cnnIndonesia.com, 22/11/20).
Kebijakan yang berubah-ubah di masa pandemi menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengurusi rakyatnya. Salah satunya hak mendapatkan pendidikan yang layak. Meskipun kondisi sedang seperti ini seharusnya pemerintah tetap memperhatikan masa depan Generasi Negeri.
Pendidikan memang sangat penting tapi menjaga kesehatan juga harus diperhatikan. Agar mendapatkan Ilmu dengan baik, merasakan ketenangan. Tidak khawatir, apalagi merasa terancam.
Namun sayang seribu sayang, harapan seperti ini tidak dijadikan kebijakan, yang diambil hanya berdasarkan untung dan rugi.
Pemerintah tak memikirkan hak yang harus didapatkan oleh rakyat, bahkan kesehatan pun masyarakat dituntut untuk menjaga dirinya sendiri.
Segala Problematika ini tak lepas dari rusaknya sistem pemerintahan yang diterapkan di negeri ini, tak lain adalah Sistem Demokrasi. Menganggap suara manusia bagaikan suara tuhan, menjadikan kedaulatan manusia diatas segalanya.
Demokrasi juga memberikan ruang bagi para pemimpin memutuskan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Di masa pandemi seperti ini, dengan jumlah kasus penularan yang semakin meningkat, harusnya keputusan PJJ adalah yang terbaik. Sebab nyawa dan kesehatan generasi negeri sedang dipertaruhkan.
Himbauan dari para ahli kesehatan pun sudah diberitahukan, agar berjalan dengan baik proses pembelajaran tatap muka harus memenuhi standar protokol kesehatan. Seperti diharuskan memakai masker, mencuci tangan, dan melakukan jaga jarak. Setidaknya hal ini bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan. Selain itu, mengharuskan adanya tes swab untuk mengetahui kondisi murid dan guru. Sehingga akan meminimalisir penularan Covid-19.
Namun pada kenyataannya, para pemilik kebijakan malah tak mampu memenuhi hak yang seharusnya didapatkan, justru mereka menyepelekan dan acuh tak peduli terhadap amanah yang seharusnya ditunaikan. Dana yang seharusnya digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan fasilitas malah dikorupsi oleh para tikus berdasi untuk melanggengkan kepentingannya. Sudah tidak heran lagi hal ini terjadi pada Sistem Demokrasi, karena sistem ini sudah rusak dan tak bisa dipercaya lagi.
Hal ini berbeda dengan Islam. Islam memiliki sistem pemerintahan yang khusus yaitu Khilafah menjadikan kedaulatan membuat aturan hanya berada di tangan Syari’at, yang dimana pengambilan hukum hanya boleh mengambil dari hukum Allah SWT. Semata bukan yang lain.
Khalifah sebagai pemimpin dalam sistem Khilafah akan menjadikan Al-Qur’an dan Sunnah sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Kebijakan karantina akan diterapkan guna memutus rantai penyebaran wabah. Keamanan, kesehatan juga keselamatan rakyat adalah yang utama. Serangkaian tes juga pengecekan kondisi masyarakat akan dilakukan, memisahkan yang sakit dan yang sehat. Tentunya dilayani sepenuhnya oleh pemerintah agar menciptakan ketenangan dan kenyamanan.
Untuk wilayah yang tidak terkena wabah akan dibiarkan menjalankan segala aktivitas seperti biasanya tentu dibarengi dengan pencegahan agar tidak tertulari.
Dengan demikian nasib generasi negeri tidak akan merasa terancam dan tidak merasa khawatir akan terhambatnya masa depan dimasa pandemi.
Tentu mengenai biaya tidak akan dirisaukan, sistem Khilafah mampu memenuhi segala kebutuhan rakyat, karena Negara memiliki Baitulmal. Harta yang diperoleh adalah dari jizyah, kharaj, ghanimmah, fai serta pengelolaan SDA seperti tambang, laut, minyak bumi dll.
Oleh karena itu para pemegang kekuasaan dan para pemegang kebijakan mereka hendaklah amanah, karena amanah tersebut akan dipikulnya di hari pembalasan nanti, dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT.[]
Wallahu ‘Alam Bish Shawab..
COMMENTS