Investasi Jabar
By Kanti Rahmillah, M.Si
Sistem ekonomi Neolib, mendudukan investasi sebagai solusi atas pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, pemerintah Indonesia dari tingkat pusat hingga daerah sibuk bebenah untuk menggenjot investor asing. Sejumlah fasilitas yang menunjang masuknya investasi asing dilakukan, dari mulai pembuatan kawasan ekonomi khusus, infrastruktur hingga fasilitas perizinan.
Namun, apakah investasi mampu menciptakan kesejahteraan atau justru menghantarkan pada kemudhorotan?
Sepak Terjang Investasi di Jabar
Dalam Road to Indonesia Investment Day (IID) di Hotel Savoy Homan pada tanggal 29/09/2020, yang dihadiri Gubernur BI, kepala BKPM, duta besar Indonesia untuk Singapura, dan Gubernur Jabar. Jabar telah menawarkan 7 proyek strategis yaitu; Aerocity Kertajati, Subang Industrial Park, Pariwisata Ciater Raya, Kawasan Walini Raya, Kertajati Industri Estate Majalengka, Greater Cirebon Solid Waste Treatment Plant, Jatigede Regional Water Supply System.
Dari 7 proyek yang ditawarkan, 5 diantaranya berada diwilayah Cirebon, Subang, Indramayu dan Majalengka. Yang terkenal dengan nama kawasan Segitiga Rebana. Kawasan Segitiga Rebana ini memang dipersiapkan Jabar sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru bagian timur-utara Jabar. Dan diprediksi menjadi KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) terbesar di Indonesia. (m.bisnis.com 17/05/2019)
7 Proyek strategis ini, bukan hanya menciptakan kawasan industri, tetapi juga direncanakan menjadi kota baru yang didukung oleh infrastruktur dan utilitas strategis, antara lain jalan tol, bandara, pelabuhan, kelistrikan, tata air, pembuangan limbah, dan pusat data.
IID 2020 sendiri, bagi Jabar adalah bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan event promosi investasi yang puncaknya adalah West Java Investment Summit (WJIS) 2020 di penghujung tahun ini, 2020. Dan IID di Bandung ini merupakan ajang promosi proyek-proyek investasi unggulan di 11 provinsi di Indonesia. Telah terkumpul 80 proyek investasi dari 11 provinsi Indonesia yang siap ditawarkan pada investor asing. (Sonora.id 29/09/2020)
Investasi Membawa Kemudhorotan
Alih-alih memulihkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, Investasi di Indonesia malah meninggalkan jejak buruknya. Berbagai macam kemudhorotan timbul dari regulasi yang menyuburkan investasi. Dari kerusakan lingkungan hingga hilangnya mata pencaharian masyarakat.
Kerusakan lingkungan
Kerusakan lingkungan tak bisa dipandang sebelah mata. Keberadaanya yang membahayakan manusia dan ekosistem, harus menjadi perhatian bersama. Seperti sungai ciherang dan sungai cilamaya, yang diduga kuat tercemar oleh limbah induastri.
Sejak beberapa tahun terakhir, kondisi air Sungai Ciherang dan Sungai Cilamaya berwarna hitam pekat dan menimbulkan bau tak sedap. Kondisi itu terjadi setiap musim kemarau, dan telah berlangsung lama. Diperkirakan kondisi itu sudah berlangsung lebih dari 14 tahun.
Kondisi air sungai tersebut menjadi tercemar karena sejumlah perusahaan yang ada di wilayah Subang dan Purwakarta diduga membuang limbah sembarangan. Umumnya perusahaan yang melakukan pencemaran Sungai Ciherang dan Sungai Cilamaya itu ialah perusahaan yang memproduksi kertas dan sejenisnya. (jurnaljabar.id 21/07/2019)
Padahal, air Sungai Ciherang dan sungai Cilamaya mengalir di antara tiga wilayah, yakni Purwakarta, Subang dan Karawang. Air yang mengalir di dua sungai tersebut diproyeksikan untuk mengairi areal sawah seluas sekitar 2.926 hektare, tetapi saat ini kondisi airnya tercemar limbah industri. Sehingga tidak bisa digunakan. Hal demikian telah menegaskan pada kita bahwa penguasa tak mempedulikan rakyatnya.
Hilangnya Mata Pencaharian
Para nelayan mengaku setelah adanya pembangunan Pelabuhan Patimban akses melaut terganggu bahkan terhalangi. Nelayan pun mengklaim jika lokasi pencarian ikan di sekitar bibir Pantai Patimban menjadi hilang. Semenjak awal dibangunnya Pelabuhan Patimban, nelayan terus dirugikan. Kompensasi yang mereka tuntut pun belum juga direalisasikan. (pasundanekspres.co 23/07/2020)
Polemik Pembebasan Lahan
Tak kurang dari 350 orang warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Orang Terkena Dampak (FKOTD) pembangunan waduk Jatigede Kabupaten Sumedang mendatangi Induk Pusat Pemerintahan (IPP). Kedatangan mereka guna meminta Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir agar dapat memfasilitasi penyelesaian masalah sejumlah lahan yang belum terbebaskan.
Para OTD Jatigede ini menuntut secepatnya penyelesaian, elevasi dan jalan Keluar. Terdapat sekitar 1.500 OTD Jatigede yang telah mengajukan ke Pengadilan Negeri (PN) bahkan, ada sekitar 406 putusan yang belum dibayar sejak tahun 2017 hingga 2019. (timesindonesia.co 19/10/2020)
Lifestyle sesuai korporasi
Negara berkembang adalah huge market para korporasi multinasional. Maka, agar produk dan jasa mereka digandrungi, mereka harus menginjeksi budaya konsumtif serta mengubah preferensi umat agar sesuai pasar. Sebagai contoh, adanya mall dan hunian mewah telah menjadikan masyarakat hidup di bawah bayang-bayang matrealisme.
Arus kuat Moderasi, Feminisme dan Liberalisasi
Penghalang terbesar sekulerisasi, liberalisasi adalah agama sebagai mabda. Sehingga, agenda“pencegahan radikalisme”dalam rangka menguatkan moderasi islam, menjadi salah satu agenda besar Jabar. Dengan harapan, penetrasi paham sekuler dan turunannya akan mampu terserap oleh masyarakat, tanpa hambatan.
Selain itu, benteng keluarga pun harus dihancurkan karena dapat menghambat terciptanya masyarakat sehat ala kapitalisme. Disinilah feminism menjadi batu pendobrak ketahanan keluarga. Para ibu sibuk keluar rumah dalam rangka membantu ekonomi keluarga dan menganggap problem besar yang terjadi dimasyarakat akibat absennya peran perempuan.
Setelah benteng keluarga hancur, benteng individu akan semakin rapuh. Sehingga, paham sekulerisme akan semakin sempurna menjadi bagian dari hidup masyarakat. Yaitu masyarakat yang disetir oleh kepentingan korporasi.
Maka sudah selayaknya kita menolak penjajahan yang bersembunyi dibalik investasi. Karena telah jelas kemudorotannya. Serta kebermanfaatanya hanya didapatkan para koroporasi dan sejumlah pihak yang terlibat (penguasa sebagai birokrat).
Pembangunan Tanpa Investasi Ribawi, Niscaya dalam Islam
Dalam sistem ekonomi Islam yang anti riba, Investasi ala kapitalisme adalah langkah batil, karena mengandung riba. Artinya, sistem ekonomi Islam tidak menjadikan investasi sebagai cara dalam memulihkan ekonomi. Lantas bagimanakah pembangunan ekonomi tanpa investasi?
Pertama, Islam mengajarkan bahwa penguasa adalah penanggung jawab terhadap apa-apa yang menjadi kebutuhan rakyatnya. Tak seperti penguasa ala demokrasi yang menyerahkan seluruh tanggung jawabnya pada korporasi. Dan menjadikan fungsi negara hanya sebatas regulator yang mengatur hubungan rakyat dengan pemilik modal.
Kedua, lantas dari mana pendanaan jika bukan dari investasi? Dalam buku ekonomi politik karya Abbdurahman al maliki dijelaskan jika ada kebutuhan pendanaan terhadap sebuah proyek. Maka khalifah akan mengkaji status proyek tersebut. Apakah proyek tersebut urgen dilakukan atau tidak. Dan indikator urgen atau tidaknya disandarkan pada kemudorotan umat.
Selain urgensitas yang bertumpu pada umat, dilihat juga keuangan kas negara. Apabila Baitul Mal tidak cukup mendanai proyek yang dianggap tidak vital. Maka bisa ditangguhkan pengerjaannya. Tidak dipaksakan dengan mencari investor asing/ berhutang pada negara asing, seperti kondisi saat ini.
Lain, jika proyek tersebut dianggap vital, yaitu dapat menyebabkan kemudorotan pada umat. Misalnya kebutuhan membangun industri berat, jika negeri Muslim tidak memilikinya maka akan dikuasai oleh negara lain. Sehingga jika Baitul Mal tidak mencukupi, negara akan mengambil langkah cepat.
Yaitu pemerintah memungut dhoribah/pajak temporar kepada orang kaya. Tidak diijinkan sama sekali pemerintah mengundang investor, karena bisa menyebabkan dhoror pada kas negara. Pajak dalam Islam berbeda dengan pajak dalam sistem kapitalisme. Selain negara tak menjadikan pajak sebagai sumber pendanaan, juga sifatnya yang temporar, alias isidental.
Di atas itu semua, sumber utama APBN negara bukanlah pajak dan utang. Tapi dari Fai dan Kharaj, kepemilikan umum, dan sodaqoh. Maka dari sini saja, kas negara akan relative stabil dan tak mudah defisit. Karena swasta apalagi asing tidak diperbolehkan menguasai SDA. Sehingga pendanaan proyek bersumber dari kas negara (Baitul Mal) adalah niscaya.
Maka dari itu, negara sangat dibutuhkan kehadirannya secara langsung dalam mengelola urusan perekonomian rakyat. Negara tidak boleh hanya menjadi regulator saja. Negara harus terbebas dari setiran pihak manapun. Sehingga kebijakannya berporos hanya pada kepentingan umat dan kemuliaan agama Allah SWT. Sungguh, sistem khilafah adalah satu-satunya sistem yang mampu memenuhi ini semua.
COMMENTS