Liberalisasi Kesehatan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan sejumlah rumah sakit (RS) asing akan masuk ke tanah air. Mereka berasal dari Australia hingga Singapura. Hal itu disampaikan Luhut dalam acara Outlook 2021: The Year of Opportunity yang digelar secara virtual, Rabu (21/10/2020).
Alih-alih untuk menahan laju layanan kesehatan serta devisa kita agar tidak mengalir ke negara-negara yang lebih sejahtera, pemerintah justru ingin melakukan diversifikasi ekonomi, menarik investasi luar negeri, penyediaan lapangan pekerjaan, pembangunan industri layanan kesehatan di Indonesia. Hal ini diiringi rencana pemerintah untuk memperbolehkan dan mengizinkan dokter asing lebih banyak di Indonesia.
Salah satu modus perdagangan barang dan jasa yang terjadi di sektor kesehatan adalah commercial presence atau masuknya investasi dan perusahaan milik asing beroperasi di sebuah negara. Keuntungan bagi perusahaan-perusahaan ini tentu saja adalah dapat mendekatkan langsung produksi dengan konsumen serta dapat memanfaatkan perbedaan harga faktor produksi seperti tenaga kerja dan investasi yang umumnya lebih murah jika produksi dilakukan di negara-negara dunia ketiga.
Di sisi jasa layanan kesehatan, commercial presence ini juga mudah dilihat. Rumah sakit dan jaringan kesehatan beberapa negara sudah melebarkan sayapnya ke negara lain. Hampir seluruh kegiatan commercial presence ini tentunya untuk mencari keuntungan finansial, sehingga umumnya kehadiran berbagai rumah sakit asing di sebuah negara adalah untuk menangkap kategori pasar kesehatan kelas atas. Modus terakhir dalam perdagangan layanan kesehatan internasional adalah perpindahan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lain bisa memutuskan untuk mencari pekerjaan di negara lain karena tertarik besarnya angka remunerasi atau kesempatan menguasai pasar di dunia kesehatan. Dalam hal ini akan terjadi Brain Drain, yaitu berpindahnya tenaga kesehatan terdidik dari satu negara ke negara lainnya.
Bukan mustahil jika suatu saat nanti terjadi persaingan tenaga medis di negeri sendiri karena terbukanya kran dokter asing dan rumah sakit internasional.
Logikanya, suatu rumah sakit pasti akan melihat image standarisasi internasional dimana dokter asing dianggap lebih memiliki bargaining position di mata masyarakat dibanding dokter lokal. Hal itu akan berimbas pada biaya pelayanan yang akhirnya tidak terjangkau oleh masyarakat kecil. Lantas untuk apa dibangun banyak rumah sakit bertaraf internasional jika tidak mampu dijangkau oleh masyarakat sendiri? Bagaimana nantinya nasib rakyat kecil yang susah menjangkau pelayanan kesehatan tersebut? Lagi-lagi rasanya rakyat yang akan dikorbankan.
Ancaman terbesar yang akan mengemuka dengan adanya program internasionalisasi layanan kesehatan adalah hilangnya kendali negara terhadap kualitas layanan kesehatan. Yang mendominasi nantinya bisa dipastikan adalah perusahaan asing beserta tenaga medis yang pro dengan kepentingan asing. Di samping itu, rakyat dikorbankan dengan makin mahalnya biaya kesehatan dan standar layanan juga belum tentu sejalan dengan mayoritas muslim.
Islam dengan sistem pemerintahan Khilafah menjamin layanan kesehatan berkualitas bagi rakyat yang hidup di wilayah Daulah (negara). Prinsip dasar jaminan kesehatan dalam sistem Islam adalah bahwa pelayanan kesehatan adalah pelayanan dasar publik. Kesehatan/pelayanan kesehatan telah ditetapkan Allah SWT sebagai kebutuhan pokok publik yaitu sebagaimana ditegaskan Rasulullah Saw., yang artinya, “Siapa saja yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah – olah dunia telah menjadi miliknya.” (HR Bukhari).
Terlihat jelas kesehatan/pelayanan kesehatan ditetapkan Allah SWT sebagai jasa sosial secara totalitas. Mulai dari jasa dokter, obat-obatan, penggunaan peralatan medis, pemeriksaan penunjang, hingga sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai prinsip etik dalam Islam. Tidak boleh dikomersialkan, walaupun hanya secuil kapas, apa pun alasannya. Termasuk tidak diterima alasan, kesehatan harus dikomersialkan agar masyarakat termotivasi untuk hidup sehat. Islam menjadikan negara sebagai pelayan umat. Maknanya, negara harus bisa menjamin seluruh kebutuhan rakyatnya. Terutama jaminan atas pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder. Oleh karena itu, negara perlu memastikan tiap individu menerima layanan kesehatan yang murah, mudah dan berkualitas.
Dengan demikian ada sumber-sumber pendanaan baku yang sudah ditetapkan syariah, sehingga tidak membebani rakyat secara umum. Sumber tersebut bisa dari harta milik negara (jiziyah, kharaj, fa’i)dan pengelolaan harta milik umum (hasil SDA, tambang, hutan, dll). Jika baitulmal kurang/kosong, pilihan terakhir bisa dari rakyat. Yakni dari individu muslim yang kaya. Negara akan mendorong mereka untuk berinfak. Atau akan diambil pungutan yang sifatnya temporal dan mendesak saat itu saja, hingga kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang dibutuhkan tercukupi. Sayangnya sistem kesehatan seperti ini tidak bisa berjalan sendiri. Keberlangsungannya perlu dukungan sistem lainnya. Baik dukungan sistem ekonominya maupun sistem pemerintahannya. Jika sistem kesehatan yang diterapkan sesuai pandangan Islam, maka hanya sistem ekonomi Islam dan pemerintahan Islam yang dapat melancarkan program ini.[]
Penulis : Drg Endartini Kusumastuti | Praktisi Kesehatan Kota Kendari
COMMENTS