Hutang Luar Negeri Bertambah Seakan Menjadi Prinsip dan Solusi

Hutang RI

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih | Institut Literasi dan Peradaban

Lagi dan lagi, itu yang terjadi. Kembali Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani menandatangani dokumen utang luar negeri. Sebelumnya, Indonesia mendapatkan utang dari pemerintah Australia sebesar 1,5 miliar dolar Australia atau sekitar Rp 15,4 triliun.

Kemudian sebagaimana dilansir Republika.co.id, 17 November 2020 Indonesia kembali utang lagi, yaitu ke Jerman senilai Rp 9,1 triliun atau sebesar 550 juta euro. Kedubes Jerman di Jakarta mengunggah foto penandatanganan pinjaman tersebut sebagai bukti melalui Facebook Kedutaan Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia di Jakarta.

Naskah kerja sama pinjaman dari kedua negara diteken oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Luky Alfirman dan Kepala Bagian Sustainable Economic Development East and South East Asia Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Florian Sekinger.

Jejak digital ini menjadi penanda resmi betapa Indonesia lebih sering berutang daripada memberikan utang. Seakan ini adalah hal yang prinsip dan menjadi solusi tuntas dari seluruh persoalan yang membelit negara gemah Ripah loh jinawi, untaian Jamrud kalutistiwa dan sederet julukan lainnya untuk Indonesia yang menggambarkan betapa kaya rayanya negeri ini.

Penandatanganan pinjaman itu dilakukan secara daring, lantaran pandemi Covid-19. Dan pengakuan Jerman sebagai mitra Indonesia akan senantiasa mendukung dalam melawan pandemi. Selain mendukung perluasan rumah sakit pendidikan di Makassar dan Malang, kerja sama pembangunan Jerman berkontribusi terhadap Covid-19 Active Response and Expenditure Support (CARES) I dan II, yang terdiri atas langkah-langkah penyediaan alat medis, peningkatan ekonomi, dan bantuan terarah untuk kelompok rentan.

Sekilas kerjasama ini nampaknya wajar dan seharusnya. Namun benarkah Indonesia sudah sangat miskin sehingga butuh pinjaman? Ataukah ada salah urus kekayaan alam yang berlimpah?

Beberapa waktu lalu, Menteri Sri Mulyani menyebutkan bahwa terpuruknya Indonesia ke dalam utang karena adanya warisan. "Jadi dari tahun 1945 sampai 1949 Indonesia masih terus berada dalam situasi intimidasi, konfrontasi, bahkan agresi Belanda. Itu kondisi politik, militer, keamanan, dan ekonomi tidak pasti. Ekonomi kita diberi warisan, tidak hanya ekonomi yang rusak, tapi juga utang pemerintah kolonial," ujar Sri Mulyani beberapa waktu lalu ( kompas tv.com, 30/10/2020).

Secara logika setelah sekian tahun pemerintahan ini berjalan, seharusnya utang warisan itu sudah berakhir. Namun mengapa makin bertambah? Sebab sebelum utang yang terakhir lunas Indonesia dengan ringan dan berbagai alasan mengambil hutang lagi. Bank Dunia melalui Presiden David Malpass, membeberkan kondisi utang negara-negara di dunia melalui laporan bertajuk International Debt Statistics (IDS) 2021. Laporan setebal 194 halaman tersebut merinci utang banyak negara-negara di dunia hingga akhir 2019. Mulai dari besaran total, sumber utang hingga rasio utang. Semua akibat pandemi dan pemulihan ekonomi.

Dalam laporan tersebut Indonesia berada pada posisi ke-6 (daftar tanpa memasukkan China) dengan total utang USD 402,08 miliar atau sekitar Rp 5.907 triliun (kurs Rp 14.693 per USD) di 2019. Terdiri dari utang jangka panjang USD 354,5 miliar dan jangka pendek USD 44,799 miliar (Liputan6.com, 21/10/2020).

Lantas kemana SDA Indonesia yang jika dikelola secara mandiri oleh negara akan mampu membiayai seluruh kebutuhan rakyatnya? Tanpa utang! Disitulah pangkal persoalannya. Negara berkembang menjadikan negara kaya sebagai sandaran dalam masalah keuangan mereka. Padahal jiwa kapitalisme menguasai negara kaya, sehingga utang ini adalah salah satu sarana mengikat negara berkembang agar selalu berhubungan dengan negara kaya.

Padahal di dalam utang juga terdapat perjanjian-perjanjian untuk ekplorasi SDA Indonesia. Perjanjian yang kejam sebab tak hanya berisi utang namun juga kesepakatan investasi atas nama kerjasama bilateral, multilateral dan sebagainya. Indonesia sejatinya sudah tak berdaulat di hadapan negara-negara pemilik modal. Penguasa negeri ini turut mengamini, melalui pengesahan UU yang berpihak pada korporasi.

Setiap kebijakan pemerintah Indonesia semakin mudah didikte. Makin sesuai dengan apa yang diinginkan negara kapitalis itu. Maka apakah dari sini bisa disimpulkan bahwa penambahan utang adalah solusi? Ini adalah prinsip kapitalisme agar tetap berkuasa atas negara-negara berkembang.

Lantas jika begitu, adakah solusi terbaik hari ini? Jelas ada, yaitu Islam. Pada faktanya Islam selain mengatur akidah dan ibadah seseorang, juga mengatur pemenuhan seluruh kebutuhan rakyat, berupa sistem ekonomi, pendidikan, sosial, keamanan, kesehatan. Salah satunya adalah pengaturan kepemilikan umum dan negara yang mana itu menjadi tanggungan negara untuk melaksanakannya. Tak akan dibiarkan negara menanggung utang tanpa iktiar menciptakan kemandirian terlebih dahulu. Wallahu a' lam bish showab.