Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

UU Cipta Kerja adalah pintu masuk perdagangan portofolio antara negara dan fund manager

Media berbahasa Inggris yang berbasis di Singapura, The Straits Times, Sabtu (24/10/2020), menayangkan berita berjudul: “Indonesia closer to setting up first sovereign wealth fund”.  Di dalamnya ada sejumlah informasi penting antara lain rencana joint investment dengan Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), Singapore’s GIC, dan US International Development Finance Corporation (DFC). Kabarnya sejumlah Dana Pensiun juga tertarik bergabung.  “The Indonesian government wants to attract more foreign funds for its infrastructure project via an SWF.”  Pada hari yang sama, The Jakarta Post menulis: “United States’ DFC, Luhut discuss sovereign wealth fund”. Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan bertemu CEO DFC Adam Boehler. Kantor Luhut menyebar rilis yang berkata bahwa dana dari DFC akan diperlakukan sebagai “... important instrument for infrastructure development in Indonesia.”  Januari lalu, Presiden Jokowi berkata DFC berniat mengalokasikan US$5 miliar (Rp73 triliun) untuk investasi di Indonesia.  UU Cipta Kerja menjadi dasar pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (Pasal 170) yang modal awalnya paling sedikit Rp15 triliun berupa dana tunai, barang milik negara/PT, piutang negara, dan saham negara. Jika berkurang secara signifikan bisa ditambah lagi. Lembaga itu disebut juga Indonesian Sovereign Wealth Fund atau Indonesia Investment Authority.  Januari 2021, lembaga ini akan mulai beroperasi. Saya dengar sudah ada nama calon kuat direksi yang digadang-gadang yang saat ini menalangi pembiayaan untuk persiapan operasional.  Sesuatu terjadi selalu ada sebabnya. Itulah mengapa sepanjang akhir pekan, akun media sosial Presiden Jokowi dan para pendengungnya rajin mengunggah materi tentang pembangunan infrastruktur, rencana proyek investasi, hilirisasi batu bara, hingga penamaan jalan Joko Widodo di Kota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.   Mungkin harapannya penyebaran informasi ‘positif’ itu akan membungkam suara kritik terhadap UU Cipta Kerja. Masyarakat akan ‘fokus’ lagi pada harapan tentang lapangan kerja. Konflik kepentingan dan motif segelintir orang yang menunggangi UU Cipta Kerja akan dilupakan. Kekacauan legislasi akan diabaikan. Hingga kita semua bisa jadi luput bertanya, Presiden Jokowi ini siapa dan petugas partai apa sebenarnya.   Presiden Jokowi, menurut saya, sangat berbahaya justru karena ia tampak tidak berbahaya. Sejumlah tindakannya sebagai kepala eksekutif sangat berpotensi merugikan kepentingan bangsa terutama jika ia berbicara tentang investasi. Rekam jejak dan profilnya sendiri membuktikan investasi terbaik baginya adalah politik. Mungkin itu yang menjelaskan mengapa anaknya sendiri tak moncer sebagai pengusaha martabak dan banting setir masuk politik, suatu hal yang dicibirnya dulu.  Kebiasaannya yang tidak tekun dan tidak tuntas menyelesaikan tugas serta kerap mencla-mencle menjadikan politik memang dunia yang cocok baginya. Ia mudah diokupasi kepentingan tertentu atau saling mengokupasi asal tujuan tercapai. Publikasi dan pencitraan bisa dibuat untuk menutupi itu.  Bukankah profil ‘manajer investasi’ semacam itu yang berbahaya?   Ia penuh janji meskipun tidak tepat dipenuhi. Misalnya, Kartu Prakerja ia janjikan menjadi jalan orang masuk Pertamina padahal faktanya justru duit negara Rp5,6 triliun yang masuk rekening perusahaan platform digital swasta.   Kini ia janjikan lapangan kerja lewat UU Cipta Kerja yang pembentukannya digawangi sejumlah pengusaha batu bara. Lapangan kerja seperti apa masih gelap. Apakah bekerja di BUMI Resources, perusahaan batu bara Grup Bakrie, yang menurut LK Juni 2020, karyawannya cuma 650 orang, kita tidak tahu.   Ia justru seperti mengabaikan fakta statistik BPS (Agustus 2019) bahwa struktur penduduk bekerja masih didominasi tiga lapangan pekerjaan utama yakni pertanian (27,33%), perdagangan (18,81%), dan industri pengolahan (14,96%). Mana kedaulatan agraris kita? Mana nilai tambah lewat teknologi pangan?   Ia pemimpin yang tidak fokus pada kekuatan bangsanya sendiri tetapi justru silau utak-atik buku keuangan negara berkedok investasi.  SWF yang dibangga-banggakan ini adalah makhluk berbahaya jika berada di tangan pemimpin yang tidak amanah. Ia pintu masuk terutama bagi penaklukan kedaulatan energi negara ini, padahal kita tahu energi adalah masa depan peradaban.   Kini Indonesia sedang berjabatan tangan dengan fund manager yang siap mengunci bangsa ini dengan perjanjian di atas kertas. Itu artinya kita tidak lagi merdeka sebagai sebuah bangsa.  Memangnya DFC siapa? Tertulis di laporannya sendiri bahwa ia adalah salah satu alat yang paling efektif bagi kepentingan kebijakan luar negeri Amerika Serikat melalui mobilisasi kapital. DFC disebutkan tertarik berbisnis di Indonesia pada sektor keamanan, farmasi, energi, maritim hingga perikanan dan pariwisata.  Sementara GIC dan ADIA adalah fund manager pemerintah Singapura dan UEA yang  tujuan utamanya mengejar return (i.e di atas tingkat inflasi global) dari portofolio investasi mereka yang sebagian besar berupa saham dan surat utang. ADIA tak bisa dilepaskan dari pengaruh operasional IMF. Itulah kekuatan uang yang melintasi batas-batas negara dan ideologi.  Sebelum bicara tentang lapangan kerja dan janji menuntaskan kemiskinan, pahamilah dulu bahwa UU Cipta Kerja adalah pintu masuk perdagangan portofolio antara negara dan fund manager.   Perpaduan antara pemimpin yang tidak cakap, pejabat/aparatus yang korup dan oportunis, serta masyarakat yang mudah terbuai janji tanpa daya kritis adalah alasan yang paling masuk akal untuk khawatir bahwa Indonesia akan begini-begini saja (bahkan mungkin terjerat kesulitan finansial yang lebih buruk lagi) di bawah pemerintahan yang sudah mau habis dua periode ini.  Salam.

Media berbahasa Inggris yang berbasis di Singapura, The Straits Times, Sabtu (24/10/2020), menayangkan berita berjudul: “Indonesia closer to setting up first sovereign wealth fund”. Di dalamnya ada sejumlah informasi penting antara lain rencana joint investment dengan Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), Singapore’s GIC, dan US International Development Finance Corporation (DFC). Kabarnya sejumlah Dana Pensiun juga tertarik bergabung.

“The Indonesian government wants to attract more foreign funds for its infrastructure project via an SWF.”

Pada hari yang sama, The Jakarta Post menulis: “United States’ DFC, Luhut discuss sovereign wealth fund”. Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan bertemu CEO DFC Adam Boehler. Kantor Luhut menyebar rilis yang berkata bahwa dana dari DFC akan diperlakukan sebagai “... important instrument for infrastructure development in Indonesia.”

Januari lalu, Presiden Jokowi berkata DFC berniat mengalokasikan US$5 miliar (Rp73 triliun) untuk investasi di Indonesia.

UU Cipta Kerja menjadi dasar pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (Pasal 170) yang modal awalnya paling sedikit Rp15 triliun berupa dana tunai, barang milik negara/PT, piutang negara, dan saham negara. Jika berkurang secara signifikan bisa ditambah lagi. Lembaga itu disebut juga Indonesian Sovereign Wealth Fund atau Indonesia Investment Authority.

Januari 2021, lembaga ini akan mulai beroperasi. Saya dengar sudah ada nama calon kuat direksi yang digadang-gadang yang saat ini menalangi pembiayaan untuk persiapan operasional.

Sesuatu terjadi selalu ada sebabnya. Itulah mengapa sepanjang akhir pekan, akun media sosial Presiden Jokowi dan para pendengungnya rajin mengunggah materi tentang pembangunan infrastruktur, rencana proyek investasi, hilirisasi batu bara, hingga penamaan jalan Joko Widodo di Kota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Mungkin harapannya penyebaran informasi ‘positif’ itu akan membungkam suara kritik terhadap UU Cipta Kerja. Masyarakat akan ‘fokus’ lagi pada harapan tentang lapangan kerja. Konflik kepentingan dan motif segelintir orang yang menunggangi UU Cipta Kerja akan dilupakan. Kekacauan legislasi akan diabaikan. Hingga kita semua bisa jadi luput bertanya, Presiden Jokowi ini siapa dan petugas partai apa sebenarnya.

Presiden Jokowi, menurut saya, sangat berbahaya justru karena ia tampak tidak berbahaya. Sejumlah tindakannya sebagai kepala eksekutif sangat berpotensi merugikan kepentingan bangsa terutama jika ia berbicara tentang investasi. Rekam jejak dan profilnya sendiri membuktikan investasi terbaik baginya adalah politik. Mungkin itu yang menjelaskan mengapa anaknya sendiri tak moncer sebagai pengusaha martabak dan banting setir masuk politik, suatu hal yang dicibirnya dulu.

Kebiasaannya yang tidak tekun dan tidak tuntas menyelesaikan tugas serta kerap mencla-mencle menjadikan politik memang dunia yang cocok baginya. Ia mudah diokupasi kepentingan tertentu atau saling mengokupasi asal tujuan tercapai. Publikasi dan pencitraan bisa dibuat untuk menutupi itu.

Bukankah profil ‘manajer investasi’ semacam itu yang berbahaya?

Ia penuh janji meskipun tidak tepat dipenuhi. Misalnya, Kartu Prakerja ia janjikan menjadi jalan orang masuk Pertamina padahal faktanya justru duit negara Rp5,6 triliun yang masuk rekening perusahaan platform digital swasta.

Kini ia janjikan lapangan kerja lewat UU Cipta Kerja yang pembentukannya digawangi sejumlah pengusaha batu bara. Lapangan kerja seperti apa masih gelap. Apakah bekerja di BUMI Resources, perusahaan batu bara Grup Bakrie, yang menurut LK Juni 2020, karyawannya cuma 650 orang, kita tidak tahu.

Ia justru seperti mengabaikan fakta statistik BPS (Agustus 2019) bahwa struktur penduduk bekerja masih didominasi tiga lapangan pekerjaan utama yakni pertanian (27,33%), perdagangan (18,81%), dan industri pengolahan (14,96%). Mana kedaulatan agraris kita? Mana nilai tambah lewat teknologi pangan?

Ia pemimpin yang tidak fokus pada kekuatan bangsanya sendiri tetapi justru silau utak-atik buku keuangan negara berkedok investasi.

SWF yang dibangga-banggakan ini adalah makhluk berbahaya jika berada di tangan pemimpin yang tidak amanah. Ia pintu masuk terutama bagi penaklukan kedaulatan energi negara ini, padahal kita tahu energi adalah masa depan peradaban.

Kini Indonesia sedang berjabatan tangan dengan fund manager yang siap mengunci bangsa ini dengan perjanjian di atas kertas. Itu artinya kita tidak lagi merdeka sebagai sebuah bangsa.

Memangnya DFC siapa? Tertulis di laporannya sendiri bahwa ia adalah salah satu alat yang paling efektif bagi kepentingan kebijakan luar negeri Amerika Serikat melalui mobilisasi kapital. DFC disebutkan tertarik berbisnis di Indonesia pada sektor keamanan, farmasi, energi, maritim hingga perikanan dan pariwisata.

Sementara GIC dan ADIA adalah fund manager pemerintah Singapura dan UEA yang tujuan utamanya mengejar return (i.e di atas tingkat inflasi global) dari portofolio investasi mereka yang sebagian besar berupa saham dan surat utang. ADIA tak bisa dilepaskan dari pengaruh operasional IMF. Itulah kekuatan uang yang melintasi batas-batas negara dan ideologi.

Sebelum bicara tentang lapangan kerja dan janji menuntaskan kemiskinan, pahamilah dulu bahwa UU Cipta Kerja adalah pintu masuk perdagangan portofolio antara negara dan fund manager.

Perpaduan antara pemimpin yang tidak cakap, pejabat/aparatus yang korup dan oportunis, serta masyarakat yang mudah terbuai janji tanpa daya kritis adalah alasan yang paling masuk akal untuk khawatir bahwa Indonesia akan begini-begini saja (bahkan mungkin terjerat kesulitan finansial yang lebih buruk lagi) di bawah pemerintahan yang sudah mau habis dua periode ini.

Salam.

Post a Comment for "UU Cipta Kerja adalah pintu masuk perdagangan portofolio antara negara dan fund manager"