Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kebijakan Pukul Rata, Subsidi Kuota Internet Jadi Masalah

Jika yang diterapkan sistem kapitalis. Semua kebijakan tidak jauh-jauh dari untung rugi. Subsidi kuota pun bisa jadi ladang bisnis.Hitung-hitung, sekali mendayung bisa didapatkan sekaligus, simpatik rakyat juga keuntungan dari kerjasama lewat berbagai program aplikasi

Oleh : Rindyanti Septiana S.H.I (Pemerhati Sosial dan Politik)

Sejak pandemi, Dunia pendidikan terus menjadi sorotan publik. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang masih menuai berbagai masalah, baik orang tua, guru maupun siswa. Entah kapan bisa terurai masalahanya satu demi satu? Kini pemerintah meluncurkan bantuan kuota belajar data internet bagi pendidik dan peserta didik mendukung PJJ selama pandemi.

Sepintas memang subsidi kuota internet dapat memudahkan guru dan siswa belajar daring. Orang tua pun tidak cemas lagi untuk mengeluarkan biaya tambahan membeli kuota internet. Tapi subsidi kuota bukan jawaban dari berbagai permasalahan PJJ. Ada kesan pemerintah mau ambil mudahnya saja.

Mendikbud, Nadiem Makarim mengungkapkan telah mengalokasikan anggaran dan berjuang berhasil mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,2 triliun. Bantuan diberikan selama 4 bulan, terhitung September sampai Desember 2020. Kuota data internet akan dibagi menjadi dua yaitu kuota umum dan kuota belajar.

Kuota umum digunakan untuk membuka berbagai jenis aplikasi pembelajaran. Sedangkan kuota belajar hanya diperuntukkan bagi membuka aplikasi khusus belajar. Kemudian, ada klasifikasi pendidik dan peserta didik yang mendapatkan bantuan tersebut. Pertama, peserta didik pendidikan usia dini (PAUD) dengan kuota 20Gb/bulan. Kedua, peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah 35 GB/bulan. Ketiga, pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar serta menengah 42 GB/bulan . Keempat, mahasiswa dan dosen sebesar 50 GB/bulan. (news.detik.com,25/9/2020)

Kebijakan Pukul Rata

Nadiem beralasan mengeluarkan kebijakan subsidi kuota internet karena keluhan dari berbagai macam kalangan masyarakats di masa PJJ. Meningkatnya biaya internet secara drastis karena para siswa harus mengirim tugas lewat berbagai macam aplikasi dan video conference.

Ada langkah-langkah dilakukan untuk mendapatkan subsidi tersebut. Yaitu, pendataan nomor ponsel dan operator satuan pendidikan pada aplikasi Dapodik dan PDDiktiawal. Lalu melakukan verifikasi dan validasi nomor ponsel oleh operator seluler.

Setelahnya, pimpinan satuan pendidikan mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Barulah operator satuan pendidikan melakukan pemutakhiran nomor ponsel yang berubah, tidak aktif dan tidak ditemukan. Sementara bagi dosen, harus terdaftar di aplikasi PDDikti dan berstatus aktif pada tahun ajaran 2020/2021. Memiliki nomor registrasi seperti NIDN, NIDK, atau NUP. Di samping itu, mereka juga harus memiliki nomor ponsel aktif.

Jika dicermati langkah-langkah di atas, apakah masyarakat mudah mendapatkan subsidi kuota? Tidak, apalagi dengan karut-marutnya sistem data di negeri ini. Seringnya setiap subsidi, jika tidak tepat sasaran, berujung konflik dan akhirnya dikorupsi.

Rissalwan Lubis, pengamat sosial dari Universitas Indonesia (UI) menilai subsidi kuota internet tanpa mengukur kemampuan ekonomi penerima, menunjukkan kebijakan tak adil. Kebijakan pukul rata, mau ambil mudahnya, tanpa bersusah payah memilah kebutuhan kuota bagi siswa yang membutuhkan.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, ada ketidakadilan dalam kebijakan subsidi kuota internet. Pasalnya, diberikan dengan skema pukul rata tanpa mengukur kemampuan ekonomi penerima. (validnews, 8/9/2020)

Subsidi Kuota Bukan Solusi

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI menilai kebijakan ini masih belum menjawab sepenuhnya persoalan pembelajaran jarak jauh. Pasalnya, PJJ selama masa pandemi memiliki seabrek persoalan. Bukan hanya keterbatasan membeli kuota internet.

Bahkan, masih banyak peserta didik yang tidak memiliki gawai dan tidak didukung oleh infrastruktur sarana internet di wilayahnya. Retno Listyarti, Komisi Bidang Pendidikan KPAI mengingatkan Mendikbud untuk menyoroti masalah yang lain. Karena subsidi kuota hanya menyelesaikan satu kendala dan jadi bias kelas. (wowkeren.com, 31/8/2020)

Seharusnya ada pemetaan masalah dan kebutuhan yang jelas. Hingga anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk membantu membeli gawai bagi siswa atau guru yang tidak memiliki. Bangun infrastruktur sebagai sarana mudah mengakses internet di pelosok daerah.

Ditambah lagi kesiapan dan kesejahteraan guru harusnya jadi perhatian utama pemerintah juga. Mengingat masih banyak guru seperti Oemar Bakri, jangankan untuk memiliki kuota internet, gawai saja sulit untuk terbeli. Kondisi guru dalam kapitalis memang miris.

Aroma Bisnis Hingga Negara Merugi

Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Fahriza Marta Tanjung, menduga ada keuntungan yang didapat oleh sejumlah pengembang aplikasi kuota belajar. Hasil dari 19 aplikasi kuota belajar penelusuran FSGI, ditemukan aplikasi yang patut diragukan kapasitasnya.

Disebabkan aplikasi tersebut baru dibangun. Jadi patut dipertanyakan, kenapa aplikasi yang baru dibangun dapat masuk menjadi aplikasi kuota belajar yang ditunjuk pemerintah? Bahkan Riza mengatakan subsidi kuota berpotensi merugikan keuangan negara mencapai sekitar Rp 1,7 trilun.

Angka kerugian itu dihitung berdasarkan estimasi sisa kuota yang tak terpakai oleh siswa setiap bulan untuk PJJ selama pandemi. Per (11/9) berdasarakan data pokok pendidikan (Dapodik) Kemendikbud jumlah data nomor ponsel yang sudah terdaftar 21,7 juta penerima kuota gratis.

Wasekjen, Riza memprediksi kerugian minimal program tersebut bisa mencapai Rp 399 miliar per bulan dari 26 juta penerima. Sedangkan kerugian maksimal bisa mencaai angka Rp 492 miliar dari 31 juta penerima bantuan. Sementara jika program berjalan selama empat bulan, potensi kerugian mencapai sekitar Rp1,7 triliun. (cnn.indonesia.com, 27/9/2020)

Jika yang diterapkan sistem kapitalis. Semua kebijakan tidak jauh-jauh dari untung rugi. Subsidi kuota pun bisa jadi ladang bisnis.Hitung-hitung, sekali mendayung bisa didapatkan sekaligus, simpatik rakyat juga keuntungan dari kerjasama lewat berbagai program aplikasi.

Jumlah yang fantastis bukan? Rp 1,7 triliun merupakan 25 persen dari total anggaran untuk program kuota belajar sebesar Rp 7,2 triliun. Tampak kebijakan subsidi kuota bukan hasil dari pemikiran yang matang melainkan menimbulkan masalah yang lain. Ini yang disebut Pak Nadiem sebagai hasil perjuangannya untuk meringankan beban rakyat?

Pendidikan Investasi Masa Depan

Negara dalam pandangan Islam menyadari bahwa pendidikan adalah sebuah investasi masa depan. Kebijakan negara akan mendesain sistem pendidikan dengan seluruh sistem pendukungnya. Bukan hanya dari sisi anggaran, namun juga terkait media, riset, tenaga kerja, industri, sampai pada tataran politik luar negeri.

Negara wajib menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang memadai seperti gedung-gedung sekolah, laboratorium, balai-balai penelitian. Tak ketinggalan buku-buku pelajaran, Apalagi di masa pandemi, kebutuhan PJJ akan didukung sepenuhnya oleh negara.

Memudahkan para guru dan siswa mengakses internet, membangun infrastruktur dari kota hingga pelosok desa. Negara wajib memberikan gaji yang cukup bagi guru. Hingga para guru pun optimal dalam pengajaran tanpa terbebani dengan kesulitan ekonomi.

Masa kepemimpinan Khalifah al-Muntahsir Billah menjadi salah satu contoh kegemilangan pendidikan Islam. Khalifah al-Muntahsir mendirikan Madrasah al-Muntashiriah di kota Baghdad. Setiap siswanya menerima beasiswa berupa emas seharga satu dinar (4,25 gram emas). Kehidupan keseharian para siswa dijamin sepenuhnya oleh Negara. Fasilitas sekolah disediakan seperti perpustakaan beserta isinya, rumah sakit, dan pemandian.

Pembiayaan Pendidikan dalam Khilafah

Pembiayaan pendidikan dalam negara Khilafah diambil dari baitulmal, yakni dari pos fai’ dan kharaj serta pos milkiyyah ‘ammah. Di samping itu, Negara juga membolehkan konglomerat untuk membantu meningkatkan taraf ilmu masyarakat. Dengan cara ikut membangun perpustakaan umum, observatoriun ataupun laboratorium, lengkap dengan menggaji pakarnya.

Bisa dipastikan Negara tidak mengalami kerugian atas setiap kebijakan menggratiskan seluruh fasilitas pendidikan. Disebabkan pengelolaan keuangan dan pendapatan Negara yang amanah serta dilandasi ketakwaan pada Allah SWT. Uang yang diperuntukkan bagi pendidikan, sepeser pun tidak dikorupsi oleh pejabat Negara Khilafah.

Sebab semua itu dorongannya amal saleh semata, buka karena dorongan bisnis. Hal ini yang disebut meringankan beban rakyat dalam memperoleh pendidikan. Biaya pendidikan tak menjadi beban, generasi Islam terjamin masa depannya. Wajarlah menjadi peradaban yang gemilang hingga menjadi mercusuar di segala bidang.

Post a Comment for "Kebijakan Pukul Rata, Subsidi Kuota Internet Jadi Masalah"