Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Optimis Khilafah, Yang Pesimis Pasti Tak Memperjuangkannya

Gagasan Khilafah sebagai sistem pemerintahan alternatif tak bebas dari perdebatan. Apakah Khilafah cocok diterapkan di Indonesia yang multikultural? Ataukah Khilafah hanya sekadar romantisme sejarah yang hanya cukup dipelajari tanpa perlu diperjuangkan dan diterapkan? Diskursus Khilafah memang menarik untuk dikaji. Sebab, sistem politik demokrasi yang digadang-gadang sebagai sistem politik terbaik diantara yang buruk tetap dipercaya sebagai solusi terbaik bagi negeri ini khususnya.

Oleh Chusnatul Jannah - Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban

Gagasan Khilafah sebagai sistem pemerintahan alternatif tak bebas dari perdebatan. Apakah Khilafah cocok diterapkan di Indonesia yang multikultural? Ataukah Khilafah hanya sekadar romantisme sejarah yang hanya cukup dipelajari tanpa perlu diperjuangkan dan diterapkan? Diskursus Khilafah memang menarik untuk dikaji. Sebab, sistem politik demokrasi yang digadang-gadang sebagai sistem politik terbaik diantara yang buruk tetap dipercaya sebagai solusi terbaik bagi negeri ini khususnya.

Respons publik terhadap Khilafah memang beragam. Ada yang optimis Khilafah dapat tegak atas izin Allah dan berusaha memperjuangkannya. Ada pula yang pesimis menilai Khilafah itu utopis bagai mimpi di siang bolong. Mereka yang pesimis mengatakan Khilafah tak relevan dengan fakta politik hari ini. Pemikiran ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh opini dan narasi yang berkembang, yaitu:

Pertama, kondisi Indonesia yang multikultural. Tak dapat dimungkiri, Indonesia adalah negeri yang kaya keanekaragaman budaya, suku, agama, adat, golongan, dan kelompok. Dengan melihat kekayaan ragam latar belakang tersebut, memaksakan Khilafah di Indonesia dinilai akan menghilangkan kekhasan Indonesia sebagai nusantara yang sarat kebhinekaan. Benarkah demikian?

Untuk menjelaskan ini, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana kehidupan masyarakat di negara Khilafah. Perlu dipahami, Khilafah bukanlah negara teokrasi yang hanya mengenal satu agama saja. Dalam lintas sejarah, di negara Khilafah tak selalu dihuni umat Islam meski mayoritas penduduknya beragama Islam. Khilafah juga sama seperti negeri lain. Dimana penduduknya beragam. Hanya saja, hal yang menjadikan Khilafah berbeda adalah perlakuan Khilafah kepada penduduk non muslim.

Banyak fakta kita temukan, di negara kampium demokrasi, perlindungan terhadap penduduknya tidak sama. Seperti yang terjadi di negara Eropa. Diskriminasi terhadap minoritas muslim kerap terjadi. Sama seperti yang dialami minoritas muslim di India, Myanmar, Filipina, atau Cina. Mereka justru tertindas dan termarginalkan.

Jika kita lebih jernih membaca sejarah, adakah ditemukan kasus diskriminasi bagi penduduk minoritas di negara Khilafah? Justru fakta sejarah mengungkap, Khilafah memperlakukan non muslim secara adil. Bagi non muslim, mereka hanya dikenai jizyah sebagai kompensasi untuk memberikan perlindungan, rasa aman, dan hak yang sama kepada semua warga negara Khilafah.

Dikutip dari laman muslimahnews.com (31/3/2019), Ibn Qudamah menjelaskan, bahwa jizyah adalah wazhîfah (kompensasi)[3] yang diambil tiap tahun dari orang kafir karena dia menetap di dalam Dâr al-Islâm.[4] Imam an-Nawawi, ketika ditanya tentang bagaimana bentuk akad negara dengan Ahludz-Dzimmah, beliau menjelaskan: “Saya menetapkan Anda untuk menetap di Dâr al-Islâm, atau saya mengizinkan Anda untuk tinggal di sana, dengan syarat Anda harus membayar jizyah dan tunduk pada hukum Islam.”

Dari uraian di atas jelas sekali, bahwa logika pengambilan jizyah sebagaimana yang dikemukakan oleh para fuqaha’ di atas adalah terkait dengan izin dan legalitas yang diberikan oleh Negara Islam kepada orang kafir yang menjadi Ahludz-Dzimmah. Dzimmah adalah jaminan negara kepada mereka, yang dianggap “orang asing” atau “bukan pemilik”, untuk menetap di wilayah Dâr al-Islâm, yang merupakan milik orang Islam, dengan tetap bebas menjadi orang kafir, berakidah, beribadah, berpakaian, makan, minum dan menikah dengan tatacara kufur dan bukan tatacara Islam. Mereka tidak akan dipaksa untuk meninggalkan semuanya itu.

Selain itu, harus dicatat, bahwa jizyah hanya dipungut dari: lelaki, balig dan berakal. Jizyah tidak akan diambil dari perempuan, anak-anak dan orang gila. Jizyah juga hanya diambil dari orang yang mampu. Yang tidak mampu justru akan mendapatkan nafkah dari negara. Hal ini tentu berbeda dengan prinsip pajak di negara kapitalis-demokrasi.

Jadi, Khilafah tidak anti multikultural. Khilafah sangat menghargai warga non muslim. Mereka tidak akan dizalimi. Mereka justru terlindungi dengan toleransi hakiki yang dianjurkan dalam Islam. Bahkan Rasulullah shallallahu 'alihi wa sallam bersabda, "Ketahuilah, bahwa siapa yang menzalimi seorang mu’ahad (non-Muslim yang berkomitmen untuk hidup damai dengan umat Muslim), merendahkannya, membebaninya di atas kemampuannya atau mengambil sesuatu darinya tanpa keridhaan dirinya, maka saya adalah lawan bertikainya pada hari kiamat.” (HR. Imama Abu Daud). Penjagaan Islam terhadap non muslim dan kaum muslim bukanlah sekadar isapan jempol atau halusinasi semata. Tapi memang Islam mengajarkan demikian. Tak boleh memaksa non muslim memeluk Islam.

Kedua, fakta politik demokrasi membuat sekat sangat besar bahwa agama dan politik harus dipisah. Cara pandang semacam ini adalah pandangan sekularisme. Yaitu pemisahan agama dari kehidupan yang juga berarti memisahkan agama dari kehidupan bernegara. Alhasil, peran agama terpinggirkan. Politik sekuleryang digagaa Barat hingga kini dipraktikkan. Sebagai contoh, saat Islam mengharuskan kita memilih pemimpin yang menaati Allah dan RasulNya serta mereka berhukum dengan alquran dan as sunnah, tentu hal ini bertentangan dengan sekularisme. Sebab, agama dalam kacamata kaum sekuler hanyalah ibadah ritual individu dengan Tuhannya, bukan untuk mengatur kehidupan secara keseluruhan.

Hal ini pun juga bertentangan dengan konsep negara demokrasi. Dalam demokrasi, siapapun berhak menjadi pemimpin. Setiap orang tak boleh dilarang menjadi pemimpin sekalipun calon pemimpinnya seorang non muslim. Selain itu, di negara demokrasi sekuler, adakah pemimpin muslim yang berhukum dengan hukum Islam? Nothing. Mereka berhukum dengan hukum buatan manusia.

Bagaimana mungkin umat Islam bisa menjalankan perintah Allah -dalam hal ini memilih pemimpin misalnya- sementara pandangan sekularisme menentangnya dan demokrasi menafikannya? Maka mustahil, seorang muslim bisa menjalankan seluruh perintah Allah dan RasulNya secara totalitas. Karena sekularisme dan demokrasi berkebalikan dengan apa yang Allah perintahkan.

Inilah yang menjadi sebab, gagasan politik Khilafah seperti tertolak. Diakui atau tidak, faktanya Indonesia menganut prinsip sekularisme dan pemerintahan demokrasi yang menerapkan hukum buatan manusia. Sekalipun Indonesia berpenduduk mayoritas muslim, pandangan sekuler terhadap agama dan politik sangat kentara. Di alam demokrasi, hukum Islam sulit bernapas dan bebas bergerak. Kalaupun ada, itu pun hanya secuil hukum seputar ibadah mahdhoh, bukan ibadah muamalah yang berhubungan dengan kemaslahatan umat.

Faktor inilah yang menbuat kaum pesimistis merasa Khilafah tidak akan pernah cocok diterapkan di Indonesia. Ya, selama mereka berpegang teguh pada pandangan sekuler dan demokrasi, ya pastinya dianggap mustahil terjadi. Namun, bagi mereka yang optimis, tidak ada yang mustahil bagi Allah.

Mereka yang optimis selalu yakin kabar gembira datangnya Khilafah ala minhajin nubuwwah. Meski segala upaya makar dilakukan untuk menghalanginya, kaum optimistis tetap meyakini sepenuh hati. Sebagaimana saat kita ingin pintar, tentu harus mengusahakannya dengan belajar tekun. Mana ada orang pintar atau cerdas tanpa melalui proses belajar?

Bagaimana pula Khilafah akan tegak tanpa memperjuangkannya? Apakah Khilafah akan tegak di Indonesia atau tidak, itu bukan ranah manusia. Itu hak Allah. Tugas kita adalah memperjuangkannya agar segera terwujud. Kapan terwujud? Itu juga hak Allah. Hanya saja semua itu tergantung seberapa besar usaha kita untuk mewujudkan bisyaroh nubuwwah dan janji Allah Ta'ala. Yang optimis pasti memperjuangkan Khilafah. Yang pesimis, kebanyakan tak ingin memperjuangkannya. Mau jadi penonton atau pelaku perubahan? Itu pilihan Anda. Dan setiap pilihan selalu ada konsekuensinya.

Post a Comment for "Optimis Khilafah, Yang Pesimis Pasti Tak Memperjuangkannya"