TIDAK ADA OPOSISI KUAT DAN AGAR KAMI MENYELAMATKAN INDONESIA

mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di sebuah rumah makan di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu tanggal 2 Agustus 2020

Oleh : Taofik Andi Rachman, M.Pd.

Para tokoh mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di sebuah rumah makan di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu tanggal 2 Agustus 2020 lalu. Pertemuan ini ramai diberitakan sebagai langkah mengorganisir para tokoh yang dikenal oposisi terhadap rezim. Tokoh yang datang terlihat sudah tidak asing, terutama bagi orang yang sering mengamati berita-berita terkait politik nasional.

Para tokoh yang hadir diantaranya ada Din Syamsuddin, Ichsanudin Noorsy, Rocky Gerung, Refly Harun, Abdullah Hehamahua, dan Said Didu. Tokoh lain juga hadir Ahmad Yani, Adhie M. Massardi, Syahganda Nainggolan, Anthony Kurniawan, Rohmat Wahab, M.S. Ka'ban, Moh. Jumhur Hidayat, Hatta Taliwang, Marwan Batubara, Edwin Sukowati, Sri Bintang Pamungkas, Habib Muhsin Al Atas, Tamsil Linrung, Eko Suryo Santjojo, Chusnul Mariyah, dan Joko Abdurrahman.

Panitia kerja KAMI mengaku mengundang juga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Rachmawati Soekarnoputri, hingga ekonom Rizal Ramli, namun ketiganya tidak bisa hadir. Ketua Panitia Kerja KAMI, Ahmad Yani menyatakan bahwa sudah dikonfirmasi dan dinyatakan bersedia hampir 150 tokoh lebih dan terus menerus menyatakan dukungan. Tokoh-tokoh ini tidak hanya di Jakarta, namun hampir di seluruh Indonesia.

Dari salah satu media berita menyatakan bahwa Refly Harun enggan berkomentar ketika ditanya terkait maksud dibentuk KAMI. Ia hanya mengatakan tidak ikut pergerakannya sejak awal. Said Didu dan Ahmad Yani pun belum merespon.

Namun Din Syamsuddin, saat deklarasi, mengatakan koalisi ini "bukan gerakan politik praktis kekuasaan." Beliau juga menegaskan organisasi ini sama sekali "tidak ingin memakzulkan atau memberhentikan seseorang atau sebuah rezim." Beliau menegaskan juga bahawa KAMI merupakan "gerakan moral yang akan mengkaji berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia dan menawarkan solusinya."

A. Permasalahan Indonesia Semakin Memburuk dan Tidak Ada Solusi

Kondisi Indonesia semakin memburuk. Sebelumnya, pemerintah telah melemahkan institusi anti korupsi terdepan di Indonesia dengan merevisi UU KPK sampai membuat keringanan hukuman dan putusan lepas dalam perkara yang ditangani KPK. Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan menyebut Presiden Jokowi tidak berkomitmen terhadap semangat pemberantasan korupsi.

Korupsi sistemik terlihat pada pengelolaan dana investasi di  PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan Negara berkisar Rp 13,7 Triliun menambah buruknya hukum kita. Korupsi yang merugikan Negara begitu besar tersebut dimungkinkan dilakukan lintas kekuasaan secara berjamaah. Kasus ini menambah kasus korupsi kakap lainnya yang belum diselesaikan penegak hukum di Indonesia. Kasus kakap lain itu semisal Asabri sekitar 10 Triliun, Bank Century Rp 8 Triliun, Pelindo II Rp 6 Triliun, kasus korupsi BLBI, kemudian kasus e-KTP, dan Hambalang.

Kasus hukum lain memperburuk kepercayaan rakyat kepada institusi negara dan  pemerintah, seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wahyu Setiawan, salah satu Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, menambah deretan ragam kasus korupsi di Indonesia. Harun Masiku yang terjerat kasus penyuapan komisioner KPU Wahyu Setiawan ini pun masih belum terendus keberadaannya dan masih menjadi buron.

Masyarakat jadi meragukan hasil dari pemilu sebelumnya, setelah kasus ini semakin merembet ke salah satu partai penguasa. Sebagaimana penyakit kronis, tingkatan korupsi di rezim ini jika dianalogikan kanker sudah berada pada stadium IV. Sudah menyebar ke jaringan satu institusi ke jaringan institusi lain, baik dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Indonesia sudah menjadi rumah nyaman para tikus koruptor.

Terakhir, kasus buronan Djoko Tjandra didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pencairan tagihan Bank Bali melalui cessie atau hak tagih yang merugikan negara sebesar Rp 940 miliar. Djoko Tjandra dinyatakan buron sejak 2009. Pada saat pandemi Covid 19, awal Juni lalu, buronan ini masuk ke Indonesia dengan didampingi kuasa hukum, lalu ke rumahnya, mengurus e-KTP di Kelurahan Grogol Selatan dengan beberapa surat ‘sakti’ dari kepolisian agar bebas melakukan aktivitasnya. Hal ini sangat menampar kewibawaan lembaga negara Indonesia dan mencoreng penegakan hukum. Apalagi foto kuasa Hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking berpose dengan Jaksa Pinangki pegawai Kejaksaan Agung begitu viralnya.

Permasalahan hukum di Indonesia begitu pelik hingga masyarakat tak percaya lagi dengan pengadilan. Banyak sekali kasus-kasus yang janggal hingga memenangkan pihak yang seharusnya salah. Hukum di Indonesia seperti barang dagangan yang bisa dijual dibeli, dan pemilik modal lah yang tentunya akan menang.

Belum lagi ketika penerbitan Perpu Ormas, dimana sontak masyarakat menolak karena aturan itu disinyalir mengekang gerak dan mengebiri masyarakat dalam berserikat. Ada beberapa argumentasi yang menjadi dasar penolakan masyarakat, setidaknya penerbitan Perppu Ormas Tidak Memenuhi Syarat Kegentingan yang Memaksa, sehingga Bertentangan dengan Pasal 22 UUD 1945 dan Penerbitan Perppu Ormas Mengancam Kebebasan Berserikat dan Berorganisasi, sehingga Bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Namun, pemerintah maju seolah tanpa hambatan, sehingga masyarakat semakin kecewa dan menggangap kembalinya rezim diktator. Dan hal ini kembali menimbulkan kegaduhan politik.

Masalah ekonomi tidak kalah lagi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masa rezim Jokowi mentok hanya di angka lima persen, bahkan pernah menyentuh angka 4,79 persen pada 2015. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi tahun lalu, sebesar 5,17 persen. Tahun ini, pertumbuhan diprediksi sama seperti sebelumnya. Namun, ternyata target pertumbuhan ekonomi rezim pun hampir dipastikan gagal.

Ini dikarenakan, Pusat Statistik (BPS) sudah merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2020 sebesar minus 5,32 persen dibandingkan triwulan II-2019, atau year on year (yoy). Dan kalau dibandingkan dengan triwulan I-2020, atau quarter to quarter (qtq), angkanya minus 4,19 persen. Angka ini terburuk setelah krisis ekonomi 1998 kemaren, sehingga dimungkinkan akan terjadi resesi pada tahun ini.

Juga soal penanganan Covid-19, strategi dan rencana pemerintah belum mampu menyelesaikan masalah apalagi banyak yang menduga diawal pemerintah hanya ngeles, main-maian dan seolah ada informasi yang ditutup-tutupi. Konsekuensinya, penambahan terus terjadi menyebabkan ada lebih dari 120.000-an kasus Covid-19 di Tanah Air, terhitung sejak kasus pertama yang diumumkan pada 2 Maret 2020.

Di dunia pendidikan tidak kalah sembrautnya. Dengan alasan proses seleksi yang tidak transparan, dua ormas Islam, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) juga PGRI, mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) yang diinisiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ditambah masuknya dua yayasan dari perusahaan besar yakni Tanoto Foundation dan Yayasan Putera Sampoerna dalam Program Organisasi Penggerak (POP). Juga Kementrian Agama juga memunculkan kurikulum moderasi di KMA 183 yang diduga semakin meliberalisasi ajaran Islam. Dan masalah lain yang jika disebutkan akan terlalu panjang.

B. Ketidakmampuan dan Otoritarianisme Gaya Baru Rezim Jokowi

Kesabaran rakyat negeri ini beberapa terus diuji dan kembali diuji dengan harapan palsu dari rezim. Seperti sebelumnya, pemerintah dengan jumawa gembar-gembor menyatakan bahwa ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh di 5,3 persen walaupun sedang merebak pandemi. Namun ternyata anjlok di angka -5,32 persen.

Pemerintah yang mengkambinghitamkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai penyebabnya. Namun peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira membantah bahwa minusnya pertumbuhan ekonomi Indonesia disebabkan oleh kinerja pemerintah sendiri. Ini disebabkan belanja pemerintah yang masih rendah pada saat dibutuhkan dan penyerapan anggaran Corona ternyata sangat minim.

Ketika pemerintah disarankan untuk lockdown atau karantina wilayah, pemerintah menolak dengan alasan dana. Namun, anehnya proyek perpindahan ibu kota yang tidak langsung dirasakan masyarakat, tidak dihentikan padahal dengan anggaran yang besar. Ketika ketidakmampuan manajemen ini terlihat beberapa kali dan terlihat miskoordinasi antar menteri. Lebih aneh lagi, seorang aktifis, Syahganda Nainggolan, menyatakan pemerintahan Jokowi menggelontorkan dana puluhan miliar untuk membayar para buzzer untuk membuat suasana supaya kondusif.

Apalagi kalau mendengar pernyataan Busyro Muqoddas yang mengatakan sejak periode pertama rezim Jokowi telah menerapkan sistem otoritarianisme gaya baru. Sistem ini bisa dilihat dari beberapa hal menurutnya. Seperti politisasi TNI dan Polri yang dilakukan di era pemerintahan Presiden Jokowi. Sebelumnya, saat awal reformasi, TNI sudah berhasil dibersihkan dari dwifungsi, sekarang muncul lebih parah multifungsi yang dilakukan oleh Polri. Pada saat ini, muncul pejabat polisi yang menjabat di berbagai lembaga seperti BIN dan sebagainya. Kemudian mantan polisi ada yang jadi pejabat Pramuka, PSSI, Bulog dan lain-lain.

C. Peran Oposisi dan Perubahan Indonesia

Sampai selama nyaris 75 tahun merdeka, ternyata Indonesia belum pernah punya oposisi yang kuat dan efektif. Hal itu merupakan hasil riset Firman Noor, Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Ketika Jokowi rangkul Prabowo, maka sejak itu dinyatakan tidak ada oposisi di Indonesia. Bahkan partai menjadi target dari awal sudah dihilangkan daya kritisnya atau diadudomba.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat ada kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggap mencerminkan tanda-tanda otoritarianisme. Sehingga kita akan melihat pengaruhnya pada gerakan oposisi dan daya perubahan Indonesia menuju lebih baik.

Keputusannya bermacam-macam, mulai dari kebijakan ekonomi negara, kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat, kebijakan dwifungsi pertahanan keamanan, serta kebijakan politik yang memperlemah partai oposisi. Bisnis ekonomi ini mulai dari mengamankan omnibus law cipta kerja dan macam-macam lainnya, kemudian ada soal kebebasan sipil dan politik mulai dari berpendapat berekspresi, menyampaikan pendapat di muka umum, berorganisasi, memiliki pandangan politik yang berbeda, dan kebebasan akademis,

Pelibatan kembali aparat keamanan menjadi sorotan. Mereka tidak hanya dilibatkan di bidang pertahanan dan keamanan tetapi juga di bidang politik, termasuk memberikan tempat di posisi yang tidak ada hubungan dengan keahlian utama dari orang-orang pertahanan dan keamanan ini atau di posisi yang tidak sesuai kompetensinya.

Sehingga perubahan Indonesia menuju negara lebih baik akan tersendat dengan tertutupnya peran ide baru yang diajukan oleh oposisi, ditambah ketidakmampuan pemerintah dalam dalam menyelesaikan masalah di negeri ini.

Maka muncul tokoh-tokoh yang tidak puas dengan keadaan ini, dan membangun Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia.

D. Gerakan Perubahan Kaum Muslimin

Permasalahan-permasalahan di atas baik kasus korupsi yang terus bertambah, petumbuhan ekonomi anjlok, hukum sudah ambyar apalagi kalau mau dibahasa berbagai macam masalah kriminalitas, kasus narkoba, pornografi, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan terus terjadi tanpa ada penyelesaian yang tuntas, dan berbagai permasalahan lainnya yang tak kunjung terurai, menunjukan bahwa Indonesia sedang terjadi masalah berat.

Keterpuruk dan kemunduran umat saat ini, penyebab sejatinya bukan sekedar persoalan pada personil penguasa yang berkuasa semata, walaupun kemampuan pemimpin juga penting. Ini karena faktanya meski beberapa kali negeri ini berganti wajah rezim dan penguasa, kondisi kehidupan masyarakat tetap tidak bergeser dari keterpurukan.

Secara real faktor utama yang menjadi penyebabnya bukan hanya rezim, namun juga sistem yang digunakan oleh rezim. Hal ini terjadi karena ketika sistem itu rusak siapapun personil rezim yang menjalankannya akan menghasilkan kebijakan yang rusak pula, apalagi jika sistem rusak dengan rezim yang menjalankannya rusak.

Sehingga, jika ingin terjadi perubahan dan menghilangkan masalah berat dan mengakar di Indonsia. Kami harapkan pergerakan KAMI tidak hanya sekedar masukan atas kebijakan atau pun pergerakan moral yang diutarakan diawal, namun juga pergerakan ideologis yang bisa mengganti rezim dan mengganti sistem. Dengan ideologi yang sudah teruji ribuan tahun yaitu Ideologi Islam dan dengan sistem yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Esa yakni Sistem Islam, sebagaimana yang dikehendaki kaum muslimin sebagai mayoritas di negeri ini.[]

Selesai, Wa Allahu A’lam.

*Dari Berbagai Sumber