Presiden Lebanon, Michel Aoun telah menolak rencana dibentuknya komite penyelidikan internasional terkait ledakan dahsyat yang mengguncang Beirut pada pekan lalu.
Presiden Lebanon, Michel Aoun telah menolak rencana dibentuknya komite penyelidikan internasional terkait ledakan dahsyat yang mengguncang Beirut pada pekan lalu.
Melalui siaran persnya yang dimuat Telesure pada Senin (10/8), Aoun mengatakan, penyelidikan internasional hanya akan penghambat proses investigasi secara keseluruhan.
"Tuntutan untuk penyelidikan internasional atas apa yang terjadi di pelabuhan akan membuang-buang waktu dan keadilan harus dipercepat, tetapi tanpa tergesa-gesa untuk menentukan siapa penjahat dan siapa yang tidak bersalah," ujarnya.
Keputusan Aoun tersebut muncul ketika pemerintah tidak menutup kemungkinan ledakan dipicu oleh rudal pasukan asing atau kelalaian pejabat.
Berdasarkan laporan awal, ledakan yang terjadi pada 4 Agustus 2020 tersebut bersumber dari 2.750 ton amonium nitrat yang disimpan di sebuah gudang di pelabuhan.
Sejauh ini, ledakan Beirut sudah merenggut sedikitnya 150 nyawa dengan 6.000 lainnya terluka dan puluhan masih hilang.
Meski begitu, penyebab ledakan belum ditentukan karena adanya kemungkinan gangguan eksternal, termasuk menggunakan rudal dan bom.
"Ada dua kemungkinan skenario untuk apa yang terjadi, kelalaian atau campur tangan asing," tekan Aoun.
Dua hari setelah ledakan, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi Beirut. Ia menyerukan dibentuknya penyelidikan internasional yang transparan.
Hal yang sama juga digemakan oleh sejumlah pelaku sosial dan para mantan perdana menteri Lebanon. Warga Lebanon juga melakukan aksi protes untuk meminta keadilan dan pertanggungjawaban atas ledakan tersebut.
Kemarahan warga tersebut pada akhirnya membuat Perdana Menteri Lebanon, Hassan Diab mundur dari jabatannya pada Senin, mengikuti para menteri dan anggota parlemen yang sudah terlebih dulu melakukan hal yang sama.
Pengunduran diri Diab diumumkannya melalui siaran televisi nasional. Ia mengatakan, ledakan Beirut merupakan hasil dari korupsi endemik di negara tersebut. (Rmol)
COMMENTS