Napak Tilas Cluster Covid-19

pemerintah masih menyudutkan masyarakat yang tidak tertib mematuhi protokol kesehatan. Terlalu sering berada di kerumunan sehingga cluster baru

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih | Institut Literasi dan Peradaban

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta menghentikan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di semua sekolah selama pandemi Covid-19. Hal ini menyusul munculnya klaster baru penyebaran Covid-19 di sejumlah sekolah di Jawa Tengah, seperti Kabupaten Tegal dan Pati.

Pemerintah pun diminta memperkuat pembelajaran daring. "Dengan munculnya klaster baru penyebaran Covid-19 di sekolah, tak ada pilihan selain menghentikan pembelajaran tatap muka. Jangan sampai anak-anak menjadi korban," kata Anggota Komisi E DPRD Jateng Yudi Indras Wiendarto ( Kompas.com,14/8/2020)

Demikian juga kasus Covid-19 di Kota Magelang Meningkat, KBM tatap muka terpaksa ditunda. Sedang Sidoarjo yang kondisinya kembali zona merah setelah sempat zona orange, justru sudah beredar surat dari Kepala diknas pendidikan Provinsi Jawa Timur no 420/5080/101.1/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal ujicoba pembelajaran tatap muka terbatas jenjang SMA di Jawa timur, yang akan dimulai 18 Agustus 2020 Maka semua wali murid diminta menandatangani surat persetujuan terkait agenda tersebut.

Entahlah, apa yang ada dalam benak pemerintah. Apakah karena ini bulan Agustus yang erat kaitannya dengan peringatan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia tercinta ini kemudian Napak tilas ? Namun kali ini napak tilas jejak Virus mematikan Corona. siapa yang justru diuntungkan?

Dan posisinya masih sama, pemerintah masih menyudutkan masyarakat yang tidak tertib mematuhi protokol kesehatan. Terlalu sering berada di kerumunan sehingga cluster baru terbentuk. Namun pernahkah pemerintah mencoba merasakan apa yang dirasa rakyat?

Disaat pekerjaan tak ada, PHK terus menerus, lapangan pekerjaan mudah bagi asing, biaya kebutuhan pokok meningkat, kesehatan mahal, kini ditambah sekolah daring yang jelas membutuhkan biaya ekstra dibanding KBM tatap muka dan dimana posisi negara? Masih rakyat yang menanggung, bahkan gaji para wakil rakyat di parlemenpun dari pajak rakyat. Lantas, dengan tanpa belas kasih kesalahan ditimpakan kepada rakyat?

Tidakkah menjadi pelajaran jika di daerah-daerah menjadi cluster baru penularan Covid-19 hanya karena merasa sudah aman. Padahal faktanya Covid-19 masih ada dan meminta korban tak sedikit. Tidak adakah belas kasih dari pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat?

Seharusnya pemerintah memahami bahwa kita belum siapa untuk lepas landas. Semua berawal dari ketidak cepat tanggapnya pemerintah memisahkan yang sakit dan sehat sejak awal. Bahkan informasi yang disampaikan berbeda antara pusat dan daerah. Tak ada koordinasi pasti langkah mana yang diambil, setiap daerah memilih kebijakan sendiri.

Kapitalis adalah watak pemerintah hari ini, segala sesuatu diambil dari kemanfaatannya saja. Menjamin kesejahteraan rakyat individu perindivu dianggap beban, sebab akan ada banyak biaya yang dikeluarkan, padahal semestinya pemerintah menerima keuntungan , itulah mengapa korporasi dan UMKM menjadi prioritas penanganan dengan permudah pinjaman meskipun berbasis riba.

Mungkinkah ekonomi maju dan kuat jika rakyatnya tak sehat bahkan bertaruh nyawa setiap harinya? Rasulullah bersabda, "Sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu cintai, dan mereka pun mencintaimu, kamu menghormati dan merekapun menghormatimu. Sebaliknya, seburuk-buruknya pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan mereka pun membencimu. Kamu melaknat mereka dan mereka pun melaknatmu," (HR.Muslim). Wallahu a' lam bish showab.