Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Menelusuri Jejak Khilafah di Nusantara (bagian ketiga)

Hubungan erat antara Khilafah Utsmaniyyah dengan Kesultanan di Nusantara begitu terasa. Khilafah Utsmani memberikan bantuan militer kepada Aceh untuk menghadapi Portugis. Khilafah juga mengajari rakyat Aceh untuk membuat meriam dan senjata perang yang lain
Hubungan erat antara Khilafah Utsmaniyyah dengan Kesultanan di Nusantara begitu terasa. Khilafah Utsmani memberikan bantuan militer kepada Aceh untuk menghadapi Portugis. Khilafah juga mengajari rakyat Aceh untuk membuat meriam dan senjata perang yang lain.

Bukan hanya itu, ketika Belanda hendak menginvasi Aceh. Kesultanan Aceh meminta bantuan kepada Khilafah Utsmany dengan mengirimkan surat kepada Khalifah.

Pada bagian ketiga ini akan disajikan bukti-bukti pengakuan kebesaran Khilafah dari Kesultanan di Nusantara.

Surat Sultan Aceh Alauddin Ibrahim Manshur Syah kepada Khalifah Utsmaniyyah Abdülmecid I
Surat Sultan Aceh Alauddin Ibrahim Manshur Syah kepada Khalifah Utsmaniyyah Abdülmecid I

Ekspansi hegemoni Belanda dalam politik Pax-Neerlandica memicu reaksi keras dari kaum Muslim di berbagai kesultanan di Nusantara.

Di Sumatera, Belanda secara berantai menantang berkelahi sultan-sultan di sana dengan ronde pertama di Lampung, berhadapan dengan Raden Intan I dan keturunannya (1808), lalu mengadu domba kaum Adat dan kaum Paderi di bumi Minangkabau (1821-1827).

Belanda juga memanas-manasi beberapa penguasa Sumatera yang berada dalam protektorat Kesultanan Aceh untuk memberontak dan mengalihkan loyalitasnya kepada Belanda. Bahkan serdadu-serdadu Belanda mulai ditempatkan di Pariaman, Barus, Tapanuli, Natal, Airbangis, Singkel, sampai-sampai terjadi pertumpahan darah.

Kekurangajaran Belanda membuat Aceh naik pitam. Aceh segera melakukan berbagai langkah preventif untuk mencegah kerakusan Belanda, seperti mempergalak patroli di semua perairan sebelah Timur dan Barat Sumatera, mendirikan benteng-benteng di daerah pesisir, juga mencari dukungan dari luar negeri.

Sultan Alauddin Ibrahim Manshur Syah (1841-1870) tentu tidak melihat penguasa yang lebih tinggi kedudukannya dari dia kecuali Khalifah Utsmaniyyah yang berkedudukan di Konstantinopel. Maka Sultan Ibrahim Manshur Syah segera mengirim surat kepada Khalifah yang saat itu dijabat oleh Sultan Abdülmecid I.

Sultan Ibrahim Aceh mengirim dua surat kepada Khalifah secara berturut-turut. Yang pertama dikirim pada tahun 1849 dan ditulis dalam bahasa Arab-Melayu, sedangkan yang kedua dikirim setahun kemudian yang ditulis dalam bahasa Arab fushha serta dilampirkan juga sebuah peta kepulauan dan jazirah Melayu, dan sebagian dataran India. Setelah pembukaan berisikan doa dan pujian dalam surat yang dikirim tahun 1850, Sultan Ibrahim menulis,

Saya istimewakan dengan semua itu Hadarat Sultan yang agung dan Khaqan yang besar; Pewaris Khilafah, Kesultanan dan Kerajaan; Sultan orang-orang Arab, ‘Ajam dan Turki; Pembela panji-panji keagamaan; Penghancur orang-orang yang bersikap keras kepala terhadap Agama Muhammad; Pembela Iman dan Islam; Pembentang hamparan kedamaian dan keamanan, Hadarat yang Berbahagia Tuan kami Sultan ‘Abdul Majid Khan; semoga Allah mengekalkan kerajaan dan kesultanannya, menjadikan segenap penjuru dunia sebagai kerajaan dan wilayahnya, dan semoga senantiasa panji keadilannya yang bertebaran kekal abadi sampai dengan hari dibangkitkan, amin.

Dalam surat ini, Sultan Ibrahim Aceh menjelaskan kepada Sultan Abdülmecid I bahwa

“Sesungguhnya kami seluruh penduduk Negeri Aceh, bahkan seluruh penduduk Pulau Sumatera tergolong ke dalam rakyat Daulah ‘Aliyyah Utsmaniyyah, dari generasi ke generasi semenjak Tuan kami al-Marhum Sultan Salim Khan anak al-Marhum Tuan kami Sultan Sulaiman Khan anak al-Marhum Tuan kami Sultan Salim Abu al-Futuh Khan (Abu al-Futuh: bapak pembebasan)”.

Yang dimaksud Sultan Ibrahim Aceh sebagai Sultan Salim yang pertama disebutnya adalah Sultan Selim II (1566-1574) , putra Sultan Süleyman al-Qanuni. Memang, hubungan resmi antara Kesultanan Aceh dengan Khilafah Utsmaniyyah pertama kali terjalin di masa Selim II, sedang sultan Aceh yang menyatakan ketundukan kepada Selim II sebagai Khalifah adalah Sultan Alauddin Ri’ayat Syah al-Qahhar (1537-1571).

Ketika ancaman Belanda makin mengganas di tahun-tahun sebelum meletusnya Perang Aceh pada 1873, sekali lagi Kesultanan Aceh mengutus utusan untuk menemui Khalifah di Konstantinopel. Seorang Arab Hadhrami, Sayyid Habib Abdurrahman al-Zahir, dipercaya oleh Sultan Aceh untuk meminta bantuan kepada Khalifah dan dikuatkan lagi dengan petisi dari 65 pemuka-pemuka nanggore Aceh.

Pada Desember 1868, petisi tersebut disampaikan kepada Khalifah Utsmani yang baru, Sultan Abdulaziz. Namun sayang, semenjak masa Abdülmecid I, Khilafah Utsmani memberlakukan sistem Tanzimat (reformasi), dimana kekuasaan Khalifah tidak lagi bersifat mutlak karena harus berbagi dengan Dewan Kementrian (Majlis-i Vukela) yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri (Sadrazam). Akhirnya figur Khalifah menjadi hanya sekedar simbolis kepala negara, sementara kekuasaan sesungguhnya ada pada sosok Sadrazam, layaknya model negara monarki konstitusional.

Surat Pengakuan Maharaja Sriwijaya kepada Khalifah Mu'awiyah dan Khalifah Umar bin Abdul Azis
Surat Pengakuan Maharaja Sriwijaya kepada Khalifah Mu'awiyah dan Khalifah Umar bin Abdul Azis

Surat pengakuan terhadap kebesaran Khilafah Islamiyyah bukan hanya dari Kesultanan Aceh. Bahkan ketika Nusantara masih dalam bentuk kerajaan Hindu, penguasa di Nusantara mengakui kebesaran Khilafah.

Ketika itu kekhilafahan berada di tangan Bani Umayyah (660-749 M). Pengakuan terhadap kebesaran Khilafah dibuktikan dengan adanya dua pucuk surat yang dikirimkan oleh Maharaja Sriwijaya kepada Khalifah masa Bani Umayah. Surat pertama dikirim kepada Muawiyah dan surat kedua dikirim kepada Umar bin Abdul Aziz.

Surat pertama ditemukan dalam sebuah diwan (arsip) Bani Umayah oleh Abdul Malik bin Umair yang disampaikan kepada Abu Ya‘yub ats-Tsaqafi, yang kemudian disampaikan kepada Haitsam bin Adi. Al-Jahizh yang mendengar surat itu dari Haitsam menceriterakan pendahuluan surat itu sebagai berikut:

Dari Raja al-Hind yang kandang binatangnya berisikan seribu gajah, yang istananya terbuat dari emas dan perak, yang dilayani putri raja-raja, dan yang memiliki dua sungai besar yang mengairi pohon gaharu, kepada Muawiyah...

Surat kedua didokumentasikan oleh Abdul Rabbih (246-329/860-940) dalam karyanya, Al-Iqd al-Farîd. Potongan surat tersebut ialah sebagai berikut:

Dari Raja Diraja…, yang adalah keturunan seribu raja.…kepada Raja Arab (Umar bin Abdul Aziz) yang tidak menyekutukan tuhan-tuhan lain dengan Tuhan. Saya telah mengirimkan kepada Anda hadiah, yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak, tetapi sekadar tanda persahabatan. Saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya dan menjelaskan kepada saya hukum-hukumnya.

Ibnu Tighribirdi, yang juga mengutip surat ini dalam karyanya, An-Nujûm azh-Zhâhirah fî Mulûk Mishr wa al-Qâhirah, memberikan kalimat tambahan pada akhir surat ini, yakni, “Saya mengirimkan hadiah kepada Anda berupa bahan wewangian, sawo, kemenyan, dan kapur barus. Terimalah hadiah itu, karena saya adalah saudara Anda dalam Islam.”

Maharaja Sriwijaya yang berkuasa pada masa itu ialah Sri Indrawarman yang disebut sumber-sumber Cina sebagai Shih-li-t’o-pa-mo. []

Oleh: Achmad Mu'it
Referensi dari Berbagai Sumber

Post a Comment for "Menelusuri Jejak Khilafah di Nusantara (bagian ketiga)"