Menelusuri Jejak Khilafah di Nusantara (bagian kedelapan)
Kesultanan Pagaruyung
Kesultanan Pagaruyung merupakan kerajaan yang berdiri di wilayah Sumatera Barat. Diketahui, kerajaan ini sebelumnya adalah bagian dari kerajaan Malayapura pimpinan Adityawarman.
Nama kerajaan ini dirujuk dari nama pohon Nibung atau Ruyung. Selain itu juga terdapat pada inskripsi cap mohor Sultan Tangkal Alam Bagagar dari Pagaruyung yaitu pada tulisan beraksara Jawi dalam lingkaran bagian dalam yang berbunyi sebagai berikut: Sulthan Tunggal Alam Bagagar ibnu Sulthān Khalīfatullāh yang mempunyai tahta kerajaan dalam negeri Pagaruyung Dārul Qarār Johan Berdaulat Zhillullāh fīl Ālam.
Dalam prasasti Batusangkar disebutkan bahwa Adityawarman pernah menjadi raja di Pagaruyung. Terdapat beberapa sumber yang mengatakan bahwa ketika Adityawarman memerintah di sana, ia memindahkan pusat pemerintahan Pagaruyung ke wilayah pedalaman Minangkabau.
Perkembangan agama Islam setelah akhir abad ke-14 sedikit banyaknya memberi pengaruh terutama yang berkaitan dengan sistem patrialineal, dan memberikan fenomena yang relatif baru pada masyarakat di pedalaman Minangkabau. Pada awal abad ke-16, Suma Oriental yang ditulis antara tahun 1513 dan 1515, mencatat dari ketiga raja Minangkabau, hanya satu yang telah menjadi muslim sejak 15 tahun sebelumnya.
Pengaruh Islam di Pagaruyung diperkirakan berkembang sekitar abad ke-16 oleh para musafir dan ahli agama yang singgah ke wilayah Aceh dan Malaka. Orang yang dianggap pertama kali menyebarkan Islam di Pagaruyung adalah Syaikh Bruhanuddin Ulakan, salah satu murid dari ulama Aceh bernama Syaikh Abdurrauf Singkil (Tengku Syiah Kuala).
Pada abad ke-17, kerajaan Pagaruyung yang sebelumnya bercorak agama Hindu, berubah menjadi bercorak Islam dan menggantinya menjadi kesultanan Pagaruyung. Menurut Tambo adat Minangkabau, raja Pagaruyung yang pertama kali memeluk agama Islam adalah Sultan Alif.
Dengan masuknya agama Islam, maka aturan adat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam mulai dihilangkan dan hal-hal yang pokok dalam adat diganti dengan aturan agama Islam.
Pepatah adat Minangkabau yang terkenal yakni: Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, yang artinya adat Minangkabau bersendikan pada agama Islam, sedangkan agama Islam bersendikan pada Al-Qur'an.
Islam juga membawa pengaruh pada sistem pemerintahan kerajaan Pagaruyung dengan ditambahnya unsur pemerintahan seperti Tuan Kadi dan beberapa istilah lain yang berhubungan dengan Islam.
Penamaan negari Sumpur Kudus yang mengandung kata kudus yang berasal dari kata Quddūs (suci) sebagai tempat kedudukan Rajo Ibadat dan Limo Kaum yang mengandung kata qaum jelas merupakan pengaruh dari bahasa Arab atau Islam.
Selain itu dalam perangkat adat juga muncul istilah Imam, Katik (Khatib), Bila (Bilal), Malin (Mu'alim) yang merupakan pengganti dari istilah-istilah yang berbau Hindu dan Buddha yang dipakai sebelumnya misalnya istilah Pandito (pendeta).
Namun dalam beberapa hal masih ada beberapa sistem dan cara-cara adat masih dipertahankan dan inilah yang mendorong pecahnya perang saudara yang dikenal dengan nama Perang Padri yang pada awalnya antara Kaum Padri (ulama) dengan Kaum Adat, sebelum Belanda melibatkan diri dalam peperangan ini.
Perang yang melibatkan dua kelompok masyarakat itu terjadi cukup lama, sejak tahun 1803 sampai 1838. Pemicu utama dari peperangan tersebut adalah adanya penolakan dari sebagian masyarakat terhadap aturan yang dibuat oleh para ulama.
Masih banyak masyarakat yang melakukan kebiasaan lama yang bertentangan dengan agama Islam, seperti perjudian, minuman keras, penggunaan madat, tidak melaksanakan kewajiban dalam Islam, dan lain sebagainya.
Kekuasaan raja di Pagaruyung sudah sangat lemah, banyak wilayah kekuasaan Pagaruyung yang jatuh ke tangan Aceh, dan banyak masyarakat yang menolak segala peraturan yang dibuat oleh raja.
Kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman melakukan penyerangan ke Kerajaan Pagaruyung pada 1815. Sultan Arifin Muningsyah dan anggota keluarga kerajaan terpaksa menyelamatkan diri dari ibukota kerajaan ke wilayah Lubuk Jambi. Kerajaan pun semakin terdesak oleh serangan yang dilakukan kaum Padri, sehingga mereka meminta bantuan Belanda.
Pada 10 Februari 1821, Sultan Tangkal Alam Bagagarsyah melakukan perjanjian dengan pemerintah Belanda untuk bekerja sama melawan kaum Padri dan mengambil alih kembali kerajaan Pagaruyung. Namun perjanjian itu dianggap oleh Belanda sebagai tanda penyerahan Pagaruyung kepada pemerintah Belanda.
Setelah pasukan Belanda berhasil memukul mundur kaum Padri dari wilayah Pagaruyung, pemerintah Hindia Belanda mengambil alih kekuasaan wilayah Pagaruyung dan menempatkan raja sebagai bawahannya.
Kemudian Sultan Tangkal Alam Bagagarsyah meminta bantuan kaum Padri untuk menyingkirkan Belanda, tetapi upaya tersebut gagal dan ia dibuang ke wilayah Batavia dengan tuduhan penghianatan terhadap perjanjian yang telah dibuat.
Hubungan Khilafah Utsmaniyyah dengan Kesultanan Pagaruyung
Sejarahwan Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol, Padang, Dr Yulizal Yunus, menyatakan bahwa ada fakta hubungan antara Khilafah Utsmani yang menjadi negara super power dunia Islam saat itu dengan Kesultanan Pagaruyung.
Hubungan antara Khilafah Utsmani dengan Kesultanan Pagaruyung ditunjukkan dengan fakta adanya stempel Khalifah Utsmani di Istana Silindungan Bulan Kesultanan Pagaruyung di Tanah Datar dan terdapat Komplek Pemakaman Turki di Padang.
Tentang makam Turki ini diperkirakan ada hubungan dengan saudagar besar Firma Turkie Kota Padang akhir abad ke-19, yakni Turkie gelar Bagindo Marah seperti yang ditulis Suryadi di Skh. Singgalang 29 Juni 2014.
Di sisi lain ada stempel Khalifah Utsmani di Istana Silindung Bulan Kesultanan Minangkabau Darulqarar di Kesultanan Pagaruyung, yang mengungkap adanya
hubungan antara Minangkabau dan Khilafah Utsmani pada masa lalu.
Pada abad ke-16 sudah terjalin hubungan diplomatik dan ekpedisi Khilafah Utsmani ke Aceh. Aceh tahun 1564 mengirim Duta kepada Khilafah Utsmani, yakni Aceh masa Sultan Alauddin al-Qahhar (1539-1571) dan Khalifah Suleman Agung (1520 -1566). Demikian juga saat Aceh dalam melawan Portugis di Malaka, minta bantuan pasukan Khilafah Utsmani tahun 1562.
YDP Puti Reno Kesultanan Pagaruyung Darulqarar Prof. Dr. Rauda Thaib, menyebut di Aceh dan Mataram ada peninggalan Payung Khalifah Utsmani. Sedangkan di Minangkabau ada Stempel Khalifah Utsmani.
Stempel sebagai perlengkapan kekuasaan. Pada abad ke-15 ada pernikahan antara Raja Perempuan Minangkabau di Jambi Tuan Puti Salarai Pinang Masak dengan putra Khalifah Ahmad Barus II yang kemudian dikenal dengan Datuk Berhala setelah terdampar di pulau berhala tahun 1460.
Datuk Berhala (wafat 1480) ialah saudara Abdul Ghaffar putra dari Khalifah Abdul Aziz, menikah dengan Tuan Puti Salarai Pinang Masak yang merupakan cucu dari Adityawarman (Raja Kerajaan Pagaruyung, wafat 1379).
Pernikahan dua bangsawan itu diperkirakan setelah Datuk Berhala di Jambi tahun 1460. Tuan Puti Selarai Pinang Masak istri Datuk Berhala itu pernah menjadi Raja di Kerajaan Sungai Nyalo (pantai barat Sumatera, kawasan Tarusan Pesisir Selatan sekarang), kemudian menjadi raja di Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu (di Solok Selatan sekarang), selanjutnya menjadi raja perempuan di Tanjung Jabung Jambi setelah wafat Raja Jambi Tun Talanai seperti disebut-sebut termaktub dalam “Undang-undang Piagam Pencacahan Jambi”.
Perkawinan Tuan Putri Salarai Pinang Masak dengan Datuk Berhala, menurut YDP Puti Reno Silindungan Bulan Kesultanan Pagaruyung Darulqarar Prof. Dr. Rauda Thaib, melahirkan anak 4 orang bergelar orang rangkayo, yakni: Pingai, Kedataran, Itam (Hitam) dan Gapuk (Gemuk). Rangkayo Itam bin Datuk Berhala Sultan Jambi itu menikah dengan anak Sultan Agung Rajo Mataram. Karenanya kalau Sultan Pagaruyung menulis dan mengirim surat ke Raja Mataram dipanggilnya sebagai cucunda. Artinya Raja Mataram adalah cucu dari raja Pagaruyung.[]
Oleh: Achmad Mu'it
Referensi dari Berbagai Sumber
COMMENTS