MASIH TENTANG KHILAFAH (Tanggapan Acara Apa Kabar Indonesia Malam TVOne JKDN)

Acara Apa Kabar Indonesia Malam, TVOne,Kamis 27 Agustus 2020

Oleh : Ahmad Khozinudin | Sastrawan Politik

Saya masih belum siuman, dari rasa takjub pada film JKDN yang mampu membuat seorang intelektual muslim lupa dengan apa yang ditulisnya. Di sosial media, banyak kelakar tentang ini. Lupa itu bisa jadi karena faktor 'U': Usia, Uang, Udzur, dan Umuk (Jawa : Sombong).

Ya, saya masih bingung mencari argumentasi. Bagaimana mungkin kekhilafahan Islam pada periode Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, hingga Turki Utsmani tidak dianggap sebagai kekhilafahan Islam ? Apakah, pemimpinnya telah berubah menjadi Raja, Presiden atau Kaisar ?

Lalu apa dasarnya, setelah berbusa menolak Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Turki Utsmani, sebagai bukan Kekhilafahan. Namun, kemudian melompat menyebut Indonesia sebagai Khilafah. Lalu apakah gelar Jokowi bukan presiden, apakah Jokowi telah berubah menjadi Khalifah ? Apakah, UU negara sudah mengadopsi Al Qur'an dan as Sunnah ?

Lebih kacau lagi, ketika orang yang dianggap intelektual muslim menyebut kekhilafahan hanya pada periode Abu Bakar RA dan Umar bin Khattab RA. Apakah saya harus bilang 'WOW' ?

Kembali ke soal Khilafah. Sejarah memang bukanlah sumber hukum dalam Islam. Sejarah, adalah fakta di masa lampau yang dapat diambil hikmah dan pelajarannya.

Dengan adanya jejak Khilafah di Nusantara, serta fakta sejarah Kekhilafahan yang agung yang mampu memimpin peradaban dunia menjadi peradaban yang agung, maka kita umat Islam di Indonesia bisa menarik dua hikmah :

Pertama, bahwa perjuangan penegakan Khilafah di Nusantara bukanlah a historis. Khilafah sangat erat hubungan historisnya dengan Nusantara.

Kedua, bahwa saat Nusantara berinteraksi dengan Khilafah, Nusantara berkah dengan menerapkan hukum Islam dalam bentuk kesultanan Islam. Dan semangat Islam itulah, yang menjadi ruh perlawanan kaum muslimin Nusantara melawan penjajah.

Adapun dasar hukum wajibnya Khilafah, bukan berasal dari sejarah. Baik sejarah kekhilafahan Muawiyah, Abasiyah, atau Turki Utsmani apalagi sejarah Jejak Khilafah Di Nusantara. Dasar hukum wajibnya Khilafah adalah Al Qur'an, as Sunnah dan Ijma' Sahabat.

Didalam Al Qur'an banyak ayat yang memerintahkan Umat Islam menegakkan hukum Allah SWT, padahal hanya Khilafah yang dapat menegakkan hukum Islam secara kaffah. Dengan demikian untuk menunaikan kewajiban menegakkan hukum Allah SWT maka harus tegak pula kekhilafahan Islam untuk menerapkannya.

Kaidah Syara' menyatakan : Mala yatimu illa bihi fahuwa wajib. Jika kewajiban tidak sempurna pelaksanaannya karena membutuhkan sesuatu, maka sesuatu itu wajib.

Penerapan Hukum Allah SWT, penegakan Qisos, Hudud, Ta'jier dan Mukholafah adalah kewajiban yang bersumber dari Al Qur'an. Sementara, kewajiban ini tidak akan mungkin tegak tanpa adanya Khilafah.

Adapun berdasarkan Sunnah, Rasulullah SAW telah memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati khalifah setelah beliau. Lantas, bagaimana mentaati Khalifah jika Khilafahnya tidak ada ? Perintah untuk mentaati Khalifah bermakna mentaati jika sudah ada, namun juga bermakna menegakkan dan mentaatinya, jika belum ada.

Ijma' Sahabat juga menerangkan kepada Umat Islam, betapa Khilafah adalah kewajiban yang agung. Karena itu, para sahabat Ridwanullahu Ajma'in menyibukkan diri untuk membai'at Khalifah Abu Bakar RA di Saqifah Bani Saidah pasca meninggalnya Rasulullah SAW.

Jadi, tidak ada alasan untuk tidak memperjuangkan Khilafah. Secara syar'i Khilafah wajib, secara historis pernah eksis lebih dari 13 Abad. Secara faktual, Umat ini butuh alternatif sistem untuk memperbaiki peradaban dunia yang dirusak oleh sistem Kapitalisme Sekulerisme Demokrasi. [].