Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

POLITIK KEUMATAN TIDAK BERSANDAR PADA ORIENTASI KEKUASAAN

Politik keumatan berorientasi pada kemaslahatan umat dengan menempuh jalan dakwah melalui aktivitas Amar Ma'ruf nahi Munkar. Politik keumatan, tidak berorientasi pada kekuasaan.

Oleh : Ahmad Khozinudin |Sastrawan Politik

Politik keumatan berorientasi pada kemaslahatan umat dengan menempuh jalan dakwah melalui aktivitas Amar Ma'ruf nahi Munkar. Politik keumatan, tidak berorientasi pada kekuasaan.

Oleh karenanya, politik keumatan tidak bisa dibajak oleh kekuatan politik kepartaian, yang berorientasi pada Kekuasaan. Politik keumatan juga tak akan ditelikung oleh para petualang kekuasaan, baik menggunakan jalan partai maupun jalur independen, untuk berlaga dalam kontestasi politik khususnya pada giat Pilkada.

Politik keumatan akan mengontrol Kekuasaan termasuk dalam proses rekrutmen kekuasaan, tetapi tidak terlibat dalam kekuasaan itu sendiri. Karena itu, bagi elemen partai maupun individu yang ingin memanfaatkan gerakan politik keumatan untuk mencari dukungan dalam Pilkada, dapat dipastikan akan kecewa.

Politik keumatan akan selalu hidup dan bergerak dalam setiap denyut nadi Politik Negara. Gerakan politik keumatan, bukanlah mesin politik yang digunakan untuk mendulang suara, lalu ditinggalkan setelah kontestasi berakhir.

Gerakan politik keumatan akan menjadi rival politik gerakan politik kepartaian. Sebab, arah orientasi politiknya berbeda. Orientasi partai pada kekuasaan, sementara gerakan politik keumatan yang dimotori Ormas berorientasi pada Umat, mewujudkan kemaslahatan umat berdasarkan pertimbangan Syara'.

Gerakan politik keumatan merupakan antitesa gerakan politik kepartaian, sekaligus menjawab kebuntuan politik perjuangan umat yang selama ini telah kenyang dikhianati oleh partai politik. Gerakan politik keumatan akan mendeligitimasi eksistensi partai politik, dan menjadi model baru arah perjuangan politik Umat Islam.

Core utamanya tetap Politik, tetapi tidak mengambil jalur kepartaian dan tidak berorientasi pada kekuasaan. Gerakan ini lebih terjamin kemurniannya, karena steril dari intervensi penguasa melalui tawaran jabatan dan kekuasaan.

Fenomena gerakan politik keumatan ini menguat, seiring rontoknya kepercayaan umat pada partai politik. Dalam diskursus RUU HIP misalnya, jika tidak ada gerakan politik keumatan niscaya RUU ini telah menjadi undang undang. Sebab, partai politik gagal menjalankan amanah menyuarakan aspirasi umat.

Partai politik mudah ditundukkan dengan ancaman atau kompensasi kekuasaan. Setiap parpol, memiliki borok politik. Borok politik ini bisa dibongkar lawan, jika tak sependapat dengan kehendak Rezim.

Partai politik berorientasi pada kekuasaan, karenanya gerakan perlawanan partai mudah ditundukkan dengan kompensasi kekuasaan. Partai-partai berteriak hanya karena lapar, begitu dapat jatah makan, begitu partai kenyang, partai tak lagi bersikap kritis.

PA 212, GNPF ULAMA, FPI, HTI, adalah pelopor gerakan politik keumatan. Eksistensi gerakan politik Ormas, tak bisa dikesampingkan oleh partai politik.

Gerakan politik keumatan ini perlahan akan membesar seiring meningkatnya kepercayaan Umat pada ormas dan melemahnya kepercayaan umat pada partai politik.

Kedudukan Muhammadiyah, NU, Persis, dan berbagai elemen Ormas Islam lainnya, akan mendapat kepercayaan umat jika mengadopsi gerakan politik keumatan. Sebaliknya, jika Ormas bergerak dalam gerakan politik kepartaian, gerakan politik yang berorientasi pada kekuasaan, gerakan politik yang mengabaikan aspirasi Umat dan meninggalkan dakwah Amar Ma'ruf nahi Munkar, dipastikan perlahan akan meredup dan ditinggalkan Umat.

Peran NU, Muhammadiyah, SI pada periode lampau, telah mengadopsi gerakan politik keumatan. Pada saat Orde Baru, peran politik Ormas ini mulai disekulerkan oleh Rezim Orde Baru.

Sekali lagi, gerakan politik keumatan merupakan jawaban atas berbagai problematika gerakan politik kepartaian. Gerakan ini, perlahan akan membawa umat pada politik sesungguhnya, yakni Politik yang Agung, yang mendasarkan pergerakan pada Al Qur'an dan as Sunnah. [].

Nb.
1. Politik kepartaian adalah gerakan politik yang berorientasi pada kekuasaan yang dijalankan oleh partai politik, selain mengunakan sarana agitasi opini dan narasi politik, Partai Politik juga dapat mengakses dan dapat memaksimalkan sarana struktur politik yang tersedia seperti kewenangan, jabatan, dan kekuasaan.

2. Politik keumatan adalah gerakan politik yang berorientasi pada Umat, yang dijalankan oleh organ politik non partai baik berupa Ormas, LSM, pressure group, kelompok cendekia, akademisi, mahasiswa, dll. Gerakan ini tak bisa mengakses sarna politik struktural negara yang memiliki kewenangan, otoritas dan kekuasaan.

Politik yang dijalankan, mengandalkan kekuatan Narasi Opini, agitasi Politik, konsolidasi dan gerakan massa, serta berbagai propaganda dan sarana agitasi ditengah Umat baik melalui ceramah, khutbah Jum'at, pengajian, Tabligh Akbar, dll, yang dimasifkan melalui sosial media.

Post a Comment for "POLITIK KEUMATAN TIDAK BERSANDAR PADA ORIENTASI KEKUASAAN"