Kasus Covid-19 di Indonesia terhitung per tanggal 20 Juli 2020 diketahui sebanyak 88,214 kasus positif Covid-19 dimana angka kematian mencapai jumlah 4,239 orang. Jumlah suspek Corona dan angka kematian ini telah melampaui China, Negara asal virus Corona
Oleh : Ahmad Khozinudin | Sastrawan Politik
Kasus Covid-19 di Indonesia terhitung per tanggal 20 Juli 2020 diketahui sebanyak 88,214 kasus positif Covid-19 dimana angka kematian mencapai jumlah 4,239 orang. Jumlah suspek Corona dan angka kematian ini telah melampaui China, Negara asal virus Corona.
Berdasarkan data Worldometers, pada Sabtu (18/7/2020), angka kasus Indonesia yang tercatat 84.882 berada di atas China yang mencatatkan 83.644 kasus. Data Worldometers per 19/7 menunjukkan, Indonesia berada di posisi 25 dunia, di atas China dengan 83.660 kasus.
Kasus Covid-19 di seluruh dunia pada Minggu (19/7/2020) mencapai 14,450,217 kasus. Sementara itu kematian akibat Covid-19 kini berjumlah 605,587 jiwa.
Data ini menunjukkan bahwa badai Corona belum berlalu. Bahkan, badai ini makin mengganas, makin mengerikan, dilihat dari jumlah kasus dan korban yang ditimbulkan.
Semestinya, kondisi ini menjadikan Pemerintah dan masyarakat semakin waspada, pruden, lebih antisipatif dan reaktif untuk mengambil sejumlah langkah untuk pencegahan maupun penanggulangan. Hal mana, bisa dilakukan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penanggulangan dan pencegahan yang sifatnya lebih terstruktur, sistematis dan massif.
Namun suasana kebatinan Pemerintah nampaknya berbeda. Pemerintah, justru berkesimpulan Covid-19 telah mereda sehingga tingkat pencegahan dan penanggulangan dikendurkan. Pada saat yang sama, Pemerintah sudah mulai mengubah arah prioritas penanganan akibat Pandemi Covid-19, dari fokus ke masalah kesehatan dan penanggulangan wabah beralih pada pemulihan ekonomi akibat dampak Pandemi.
Kesimpulan tersebut dapat kita ambil dari keputusan Presiden Joko Widodo yang membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Pembubaran ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Pembubaran berlaku per 20 Juli 2020 atau sejak Perpres No. 82 tahun 2020 diundangkan atau diteken Jokowi. Dalam ketentuan Pasal 20 Perpres , presiden menyatakan mencabut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dalam Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Adapun pelaksanaan tugas dan fungsi gugus tugas nasional maupun daerah selanjutnya dilaksanakan Komite Kebijakan atau Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 yang dipimpin Erick Thohir. Erick akan melakukan koordinasi antara satuan tugas penanganan virus covid-19 yang diketuai oleh Doni dan satuan tugas baru terkait pemulihan ekonomi nasional yang dipimpin Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin.
Pembentukan Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini, menjadi penanda bahwa pemerintah mengubah strategi arah konsentrasi Pandemi dari masalah kesehatan, keselamatan dan nyawa rakyat, berubah pada fokus kegiatan pemulihan Ekonomi akibat Pandemi.
Sebagaimana diketahui, akibat Pandemi Covid-19 seluruh Negara mengalami kontraksi Ekonomi yang parah. Bahkan, Singapura telah menyatakan keadaan Resesi.
Rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia termasuk Negara di Asia tenggara mengalami angka minus. Hanya Vietnam yang masih tumbuh diangka 2%, karena sejak awal Vietnam dinilai sebagai negara paling berhasil menangani Pandemi. Kasus Covid-19 di Vietnam terendah di dunia, dibawah 500 kasus dan tanpa mengakibatkan kematian.
Belajar dari Vietnam, sebenarnya dapat diambil kesimpulan bahwa keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 berdampak pada perbaikan atau setidaknya mengurangi dampak buruk dibidang Ekonomi. Penanganan pandemi Covid-19 di Vietnam yang sejak awal ketat, menerapkan Lockdown, antisipasi sejak dini, pelacakan kasus di semua lini, menutup semua akses yang berpotensi menularkan virus, telah menghasilkan dampak maksimal bagi perlindungan kesehatan dan nyawa rakyat Vietnam.
Imbasnya, ekonomi Vietnam meskipun secara umum melambat, namun tidak sampai diangka minus seperti mayoritas negara lainnya. Vietnam masih mampu bertumbuh di angka 2 %.
Adapun Indonesia, sejak awal meremehkan kasus Covid-19. Saat Desember 2019 di Wuhan China geger kasus ini, Indonesia belum mengambil sejumlah langkah antisipasi.
Bahkan hingga Februari 2020, Indonesia bahkan memberikan stimulus bagi industri pariwisata. Mengkampanyekan semua wisman untuk datang ke Indonesia, hingga menyewa "Buzzer" sebagai duta wisata Indonesia.
Pasca Menhub Budi karya Sumadi positif Covid-19, barulah Indonesia bergegas, sibuk menangani Pandemi dan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Barulah pemerintah menerapkan kebijakan PSBB dan sejumlah tindakan, termasuk mensosialisasikan habit baru sosial distancing yang kemudian berubah menjadi physical distancing.
Saat ini Pandemi belum berakhir, bahkan makin parah. Publik tentu bertanya tanya, kenapa Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dibubarkan ? Kenapa prioritas penanganan dampak Pandemi terbaca fokusnya berubah pada sektor ekonomi ?
"Pak Jokowi, rakyatmu masih sakit. Semestinya, dirawat hingga pulih bukan dipaksa keluar rumah untuk bekerja. Rakyat memang belum bisa menghasilkan uang, tapi kalau dipaksa bekerja, menggerakkan ekonomi, padahal masih dalam kondisi sakit, Strategi yang diambil bukannya meningkatkan perekonomian, bagaimana jika rakyat justru mengalami kematian massal ?"
Badai Corona belum berlalu, jangan paksa rakyat melawan badai tanpa perhitungan. Kematian yang ada sudah cukup, jangan tambah angkanya semakin masif hanya karena salah strategi yang berdalih ingin mengantisipasi dampak ekonomi. [].
COMMENTS