Oleh: Ummu Azka Salah satu program pemerintah dalam memberikan jaminan terhadap rakyat terdampak wabah adalah Kartu Pra Kerja. Meski pr...
Salah satu program pemerintah dalam memberikan jaminan terhadap rakyat terdampak wabah adalah Kartu Pra Kerja. Meski program tersebut terdengar aneh, namun nyatanya program tersebut tetap berjalan. Tak tanggung tanggung baru empat hari dibuka, pendaftar yang masuk melalui situs kartuprakerja.go.id membludak jumlahnya.
Kelak, para peserta yang dianggap lolos akan mendapatkan insentif sebesar 3.550.000 dengan rincian: 1 juta untuk biaya pelatihan, insentif sebesar 600 ribu yang akan diberikan selama empat bulan ke depan, dan insentif survei ketenagakerjaan sebesar 150 ribu. Insentif sebesar itu akan dibagikan kepada sekitar 5,6 juta orang setelah rencana sebelumnya yang hanya 2 juta penerima manfaat.
Banyak pihak mengkritik kebijakan tersebut. Ekonom Indef misalnya, Bima Yudisthira mengungkap bahwa apa yang dilakukan pemerintah saat ini kurang tepat karena dilakukan saat rakyat sedang dalam kondisi sulit dan lapar. Bima menambahkan, program tersebut adalah proyek kampanye pilpres dengan data yang masih berantakan (kumparan.com)
Jelas sekali ke mana arah program tersebut. Dari segi pendanaan, program yang mengalami peningkatan penerima manfaat dari 2 juta menjadi 5,6 juta orang ini membutuhkan dana tak sedikit. Sebanyak 20 miliar rupiah dana yang digelontorkan untuk program yang sebetulnya efektifitasnya patut dipertanyakan.
Hal yang bisa kita cermati pertama, dari rincian yang bisa diperoleh penerima manfaat, sebesar 1 juta (sekitar 30 persen) adalah untuk membayar biaya pelatihan, artinya ada dana yang menjadi semacam keuntungan proyek yang tidak dinikmati oleh rakyat. Kedua, program kartu prakerja menyasar kurang lebih 5,6 juta rakyat yang masuk dalam kategori butuh kerja, ter-PHK atau berpotensi terkena PHK. Jumlah tersebut masih jauh efektifitasnya dibandingkan dengan ratusan juta rakyat Indonesia yang pada faktanya juga butuh bantuan.
Alangkah lebih baik jika dana 20 miliar tersebut bisa dinikmati lebih banyak rakyat tanpa melalui seleksi administratif yang menyulitkan. Ditambah kondisi wabah membuat banyak rakyat berada dalam kondisi tak menentu. Yang mereka butuhkan adalah makan, bukan kartu.
Namun sepertinya harapan tersebut jauh panggang dari api. Rezim kapitalis telah memaksakan kebijakan kapitalistik yang masih menghitung untung-rugi meski di tengah wabah. Kondisi perekonomian yang sedang sulit tak membuat mereka menyerah untuk terus mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya.
===
Berbeda dengan Islam, yang memberikan riayah (pengaturan) terbaik bagi rakyat. Dalam Islam, seorang pemimpin mengetahui betul bahwa kehidupan rakyat dengan segala kebutuhan asasinya merupakan tanggung jawabnya. Landasan akidah dan idrak silabillah akan mencetak seorang pemimpin yang peka dan pantang bermain-main dengan rakyat. Karenanya sahabat sekelas Umar bin Khatab, tak sungkan jika harus memanggul gandum untuk memberi makan seorang janda miskin yang kelaparan.
Dalam kondisi krisis, Khalifah Umar mendirikan darul daqiq atau rumah tepung, dimana siapapun yang butuh makan dapat mengambil dari situ secara cuma-cuma.
Beliau mengetahui bahwa kepemimpinannya akan dipertanyakan kelak di akhirat, hingga beliau tak kuasa menahan tangis saat menyaksikan masih ada rakyatnya yang kelaparan.
Begitulah Islam memberi solusi yang tepat sasaran. Kondisi rakyat yang serbasulit membutuhkan pemenuhan yang sesuai, bukan proyek abal-abal seperti kartu pengganjal lapar.
wallahu a’lam bishshowab.
Sumber : @MuslimahNewsID
COMMENTS