Dampak Covid-19
Warga Kota Serang dikejutkan dengan berita meninggalnya seorang ibu beranak empat, di tengah pandemi corona saat ini. Yang membuat miris adalah ibu tersebut meninggal bukan karena infeksi virus, melainkan karena menahan lapar. Hal ini berdasarkan video pengakuannya yang sempat viral di jagat maya, bahwa keluarganya terpaksa hanya meminum air galon selama dua hari untuk menahan lapar. Usai viral, bantuan pun baru berdatangan, termasuk dari pemerintah, setelah sebelumnya pengajuan bantuan sembakonya konon ditolak oleh pengurus RT setempat. Namun sayang, tidak lama setelah itu nyawa beliau melayang tak terselamatkan.
Kasus diduga kelaparan juga menimpa dua warga di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan (Sumsel). Pelaksana tugas (Plt) Bupati Muara Enim Juarsah menyatakan, kedua warganya tersebut yaitu DA (23) dan RM (21), mengalami keterbelakangan mental. Mereka diasuh oleh adik kandungnya dan orangtua angkat. Sedangkan seorang pria (40) warga Kelurahan Sari Rejo Medan, Kecamatan Medan Polonia, Medan nekat mencuri beras lima kilogram gara-gara kelaparan di tengah pandemi Corona. Pria tersebut bekerja di Delitua hanya sebagai tukang bubut. Karena sepi pekerjaan dan tidak mempunyai uang untuk membeli makanan memaksanya nekat mencuri beras untuk makan.
Tak hanya membuat keadaan darurat kesehatan, pandemi Virus Corona COVID-19 juga telah mengguncang ekonomi global. Berbagai usaha dan bisnis berjuang bertahan hidup, jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan jutaan lainnya bahkan menghadapi kelaparan.
Kelaparan memang menjadi ancaman nyata di tengah pandemi COVID-19. Menurut David Beasley, Direktur Eksekutif World Food Programme (WFP) yang merupakan bagian dari PBB, memprediksi 130 juta orang akan kelaparan pada 2020 karena penyebaran Virus Corona jenis baru ini. Negara-negara Afrika dan Timur Tengah dinilai akan kena dampak parah. Beasley juga mengatakan, lockdown dan resesi ekonomi bisa membuat rakyat miskin kehilangan penghasilan. Berbagai negara yang mengandalkan ekspor atau turisme juga terkena dampak. Bagi negara kaya yang terdampak Virus Corona, mereka juga akan kesulitan memberi bantuan ke luar negeri karena penghasilan mereka juga berkurang.
Untuk mencegah ancaman kelaparan meluas ke seluruh dunia, WFP akan meminta berbagai negara mengirimkan pendanaan sebesar US$ 1,9 miliar yang sudah dijanjikan. Dana itu akan digunakan menyiapkan stok untuk membantu orang-orang yang paling terdampak ekonomi. Selain itu, WFP juga meminta tambahan US$ 350 juta untuk membangun jaringan logistik dan transportasi agar bantuan kemanusiaan tetap berjalan di seluruh dunia.
Pemerintah Indonesia sendiri mengaku telah menjamin ketersediaan bahan pangan menghadapi pandemi Virus Corona akan terus terpenuhi demi menyangga masalah kesehatan dan mencegah kelaparan akibat dampak COVID-19. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (PPSDMP) Kementerian Pertanian Dedi Nursyamsi menjelaskan, Kementerian Pertanian telah menyiapkan strategi dalam rangka pencegahan dan perlindungan dari dampak penyebaran COVID-19, yakni penyediaan bahan pangan pokok utamanya yakni beras dan jagung, lalu percepatan ekspor komoditas strategis dalam mendukung keberlanjutan ekonomi. Selanjutnya, sosialisasi kepada petani dan petugas terkait penanganan dan pencegahan COVID-19, dan pengembangan pasar tani di provinsi. Selain itu, Kementerian Pertanian juga melakukan refocusing anggaran sebagai antisipasi dampak COVID-19 ini.
Namun fakta di lapangan berkata lain. Di luar mati karena corona, di rumah mati kelaparan kiranya menjadi ungkapan hati yang mewakili sebagian rakyat kecil hari ini. Beberapa buktinya sudah disampaian di atas. Kemiskinan struktural adalah problem kutukan yang selalu mengikuti sistem ekonomi Kapitalisme dimanapun dan kapanpun. Itu di masa normal, apalagi di masa pandemi seperti sekarang.
Sebelum pandemi saja, Kota Serang, meski berstatus sebagai Ibukota Provinsi Banten, memiliki garis kemiskinan tertinggi di Banten. Berdasarkan data BPS Provinsi Banten, pada periode Maret hingga September 2019, jumlah penduduk miskin di Kota Serang mencapai 5,40 persen dan berada di posisi wahid dari kabupaten/ kota lainnya. Sementara secara nasional, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2019 tercatat 24,79 juta orang.
Di tengah pandemi ini, golongan marginal kian bertambah akibat hilangnya mata pencaharian mereka. ILO melaporkan 81 persen tenaga kerja global yang berjumlah 3,3 miliar, atau 2,67 miliar terkena dampak penutupan tempat kerja. Di DKI Jakarta, 162.416 pekerja dirumahkan dan kena PHK. Sementara Disnakertrans Jawa Barat mendata 1.476 perusahaan terdampak wabah. Akibatnya sekitar 53.465 pekerja dirumahkan hingga kena PHK. Adapun di Kabupaten Serang, sekitar 50 persen perusahaan merumahkan dan melakukan PHK kepada para karyawannya akibat produksi yang semakin menurun.
Tidak mustahil kelompok “nyaris miskin” pun turut terjerembab dalam kemiskinan kembali. Januari 2020 lalu laporan Bank Dunia berjudul Aspiring Indonesia-Expanding the Middle Class menilai masyarakat Indonesia yang sudah keluar dari garis kemiskinan masih rentan untuk kembali miskin. Mereka mencapai 45% dari penduduk Indonesia atau sebanyak 115 juta orang.
Bagaimana tidak “jatuh miskin”, jika golongan aspiring middle class (calon kelas menengah) ini, justru tanggungannya kian berat saat golongan di bawahnya mendapatkan keringanan. Seperti sejumlah pelanggan listrik nonsubsidi 900 VA dan 1300 VA yang mengaku tagihan listrik bulanan mereka naik, ketika PLN memberikan keringanan tarif listrik kepada pelanggan subsidi 450 VA dan R1T 900 VA. Kebutuhan pulsa telepon seluler mereka juga membengkak akibat anak-anak mereka harus terhubung internet saat menjalankan BDR (belajar di rumah) atau mengikuti kuliah daring.
Mau mengharapkan uluran tangan pemerintah? Pemerintah saja enggan memberlakukan lock down, karena konsekuensi yang harus ditanggung negara. Tanpa kondisi krisis saja, kinerja ekonomi rezim hari ini sudah morat-marit, dengan nominal utang yang terus menanjak.
Sekalipun Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu untuk menambah alokasi belanja APBN 2020 sebesar Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial (social safety net/SSN) melalui kartu sembako, kartu prakerja, dan subsidi listrik, bisa dipastikan, tak semua rakyat bakal mendapat kebutuhan mendasarnya. Selain memang banyak yang tidak tepat sasaran seperti kartu prakerja yang digunakan untuk membayar pelatihan-pelatihan online yang sebenarnya bisa didapatkan secara gratis di youtube. Karena sejatinya tatanan kapitalisme mengharamkan negara untuk menanggung kebutuhan hidup seluruh warga, sekalipun dalam kondisi krisis. Mereka “harus miskin” dulu untuk mendapatkan jaminan kebutuhan. Itu pun sementara, sehingga disebut jaring pengaman sosial.
Demikianlah cerminan negara gagal. Gagal memenuhi kebutuhan kalangan terdampak Covid-19. Jangankan memenuhi seluruh kebutuhan primer, mencukupi sembako selama wabah saja tak akan sanggup. Padahal kebutuhan pokok kalangan marginal hari ini tak cuma makan, tapi juga bayar kontrakan rumah, energi –listrik, gas, dan bahan bakar motor–, dana pendidikan anak-anak, hingga pulsa.
Pemerintah tidak mampu mencukupinya karena hajat hidup publik tidak berada di tangannya. Tetapi telah diserahkan sebagian bahkan hampir seluruhnya pada swasta, untuk menjalankan privatisasi milik umum sebagai “amanah” lembaga rente dunia (baca: IMF). Peran pemerintah hanya berhenti sebagai regulator: mengeluarkan peraturan dan memberi sanksi seadanya pada korporasi yang membisniskan hajat publik.
Sungguh kontras dengan pengurusan hajat rakyat sebagaimana yang dilakukan oleh Khilafah Islamiyah. Dalam Khilafah, rakyat tidak akan diklasifikasi berdasarkan pendapatan. Apalagi penggolongan itu digunakan untuk menarik biaya atas pelayanan umum yang diberikan swasta. Dalam kapitalisme, untuk mendapatkan subsidi atau jaminan kebutuhan publik secara gratis, warga negara harus melalui serangkaian prosedur untuk sekadar membuktikan bahwa mereka miskin. Kalimat penyesatan terhadap kezaliman ini dibungkus dengan alasan “agar
subsidi tepat sasaran” atau “kaum miskin tidak menjadi manja” dengan subsidi. Jelas ini merupakan kegagalan dalam memahami bahwa tugas pokok pemerintah adalah pe-ria’yah, penanggung jawab, penjamin, dan pelayan akan semua keperluan rakyat. Kebutuhan rakyat dipenuhi bukan karena sekadar meredam gejolak sosial politik. Sayangnya, paradigma demikian hanya dipahami dan direalisasikan oleh para Khalifah.
Khalifah selalu menyadari bahwa mereka itu di-bai’at rakyat untuk menjalankan perannya sebagai pemimpin yang bersedia melindungi dan mengayomi rakyat, tanpa memandang status rakyatnya. Bahkan Khilafah meniscayakan rakyat untuk melakukan amar makruf nahi mungkar jika urusan mereka tak dipenuhi Khalifah, bukannya anti kritik seperti sekarang dengan mengatasnamankan hate speech atau makar.
Salah satu episode apik kekhilafahan Umar bin al-Khaththab mengisahkan seorang warga mengajukan protes ketika Khalifah terlihat mendapat bagian kain lebih panjang untuk postur beliau yang lebih tinggi. Kisah itu menjadi bukti bahwa sandang –kain dari Yaman- dibagikan untuk seluruh rakyat, termasuk Khalifah.
Justru dengan menanggung seluruh kebutuhan primer rakyat –termasuk pendidikan, kesehatan, keamanan, dan transportasi umum- dana negara tidak dibiarkan mengendap, tetapi digunakan sebesar-besarnya bagi kemaslahatan rakyat. Bukan seperti pemerintahan kapitalistik hari ini yang membuat dana negara mengendap atau diputar untuk menghidupkan ekonomi nonriil.
Wajar jika Khilafah adalah wujud baldatun wa rabbun ghafur. Kemakmuran dirasakan betul oleh seluruh rakyat tanpa harus membayar pajak tinggi. Seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berhasil mengentaskan rakyatnya dari kemiskinan hingga kemakmuran merata di seluruh penjuru wilayah kekuasaan Islam, dari Irak sampai Afrika. Semua terwujud –salah satunya– karena menerapkan subsidi untuk seluruh rakyat, tanpa perlu klasifikasi zalim sebagaimana yang dirumuskan kapitalisme.
Dalam buku The Great leader of Umar bin Khaththab, Kisah Kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah Kedua, diceritakan bahwa ketika terjadi krisis, Khalifah Umar ra. melakukan beberapa hal berikut:
1. Ketika krisis ekonomi, Khalifah Umar memberi contoh terbaik dengan cara berhemat dan bergaya hidup sederhana, bahkan lebih kekurangan dari masyarakatnya.
2. Khalifah Umar ra. langsung memerintahkan untuk membuat posko-posko bantuan.
3. Musibah yang melanda, juga membuat Khalifah semakin mendekatkan diri kepada Allah, meminta pertolongan Allah subhanahu wa ta’ala Pemilik alam seisinya.
4. Kepada rakyatnya yang datang karena membutuhkan makanan, segera dipenuhi. Yang tidak dapat mendatangi Khalifah, bahan makanan diantar ke rumahnya, beberapa bulan sepanjang masa musibah.
5. Tatkala menghadapi situasi sulit, Khalifah Umar bin Khaththab meminta bantuan ke wilayah atau daerah bagian Kekhilafahan Islam yang kaya dan mampu memberi bantuan.
6. Langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. ketika terjadi bencana adalah menghentikan sementara hukuman bagi pencuri. Hal ini dilakukan bukan karena mengabaikan hukum yang sudah pasti dalam Islam, namun lebih disebabkan karena syarat-syarat pemberlakuan hukum untuk pencuri tidak terpenuhi.
7. Khalifah Umar juga menunda pungutan zakat pada masa krisis/bencana. Saat kelaparan berakhir dan bumi mulai subur, Umar kembali mengumpulkan zakat pasca bencana/krisis.
Kesempurnaan aturan Islam yang bersumber dari wahyu Allah dalam mengatur politik dan ekonomi negara, membuat Khalifah tidak gamang dalam mengambil keputusan. Keunggulan sistem keuangan negara baitulmal tidak diragukan lagi dalam menyediakan pembiayaan negara. Begitu pula keunggulan sistem politik Khilafah. Dengan kewenangan penuh Khalifah kala mengambil keputusan, terbukti efektif dan efisien menyelesaikan persoalan di masyarakat, terutama dalam situasi extraordinary (kejadian luar biasa).
Allah SWT mengingatkan umat manusia di muka bumi, “Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (TQS Ar Rum 41).
Wallahua’lam bishowab.
COMMENTS