Oleh: Pratma Julia Sunjandari Imbauan Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar semua umat beragama me...
Oleh: Pratma Julia Sunjandari
Imbauan Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar semua umat beragama menempatkan konstitusi di atas kitab suci dalam berbangsa dan bernegara, tentu berawal dari ideologi sekuler yang merasukinya.
Dunia memang berada dalam cengkeraman kapitalis sekuler. Pernyataan itu pula yang disampaikan Presiden Prancis Emmanuel Macron saat berpidato di Mulhouse, sebuah kota di timur Prancis 18 Februari 2020. Menurutnya, “Kita tidak boleh menerima bahwa hukum agama bisa lebih unggul daripada hukum Republik.”
Karena itu, Lorenzo Vidino -Direktor Program Extremism di George Washington University– menyimpulkan Macron sedang meluncurkan strategi pemerintahnya melawan Islam politik.[1] “Separatisme Islamis tidak sesuai dengan kebebasan dan kesetaraan,” kata Macron, “Tidak sesuai dengan ketidakterpisahan Republik dan kesatuan negara yang diperlukan.”
Islam politik memang musuh sekularisme. Karena, Islam politik mewajibkan penerapan Islam kaaffah pada seluruh dimensi kehidupan manusia, tidak hanya berhenti pada ranah personal dan ritual semata. Tentu realitas itu membawa ancaman bagi Barat yang mengharamkan peran agama dalam mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Sampai-sampai, kekhawatiran Prancis –tempat ‘kelahiran’ sekularisme- tentang Islamisme [baca: Islam politik] jauh melampaui terorisme. Hal itu karena kelompok Islam nonkekerasan masih bebas beraktivitas ‘secara legal’[2] dan masih bisa menyebarkan pemikirannya.
Karena itu kelompok sekularis liberal yang turut memengaruhi pemerintahan –termasuk di negeri-negeri muslim– menuduh pendukung Islam politik mendorong perselisihan antara Muslim dan non-Muslim, serta menimbulkan polarisasi.
Prasangka itu didukung sebuah laporan tahun 2018 oleh dinas keamanan Rhine-Westphalia Utara, Jerman, yang menyatakan bahwa “Dalam jangka panjang, ancaman yang ditimbulkan oleh Islamisme legalistik [baca: Islam politik] terhadap sistem demokrasi liberal lebih besar daripada jihadisme… Mereka bercita-cita untuk tatanan Islam… Untuk alasan ini, ekstremisme mereka sering kali hampir tidak dikenali pada pandangan pertama.
Secara periodik mereka meluncurkan survei manipulatif untuk sekadar menunjukkan klaim intoleransi dan radikalisme kian meningkat di Indonesia. Atau, mereka tak segan menciptakan momen politik tertentu agar dapat melontarkan sinisme atau bahkan warning akan bahaya penerapan Islam politik.
Pro-kontra rencana legislasi RUU Ketahanan Keluarga (KK) menjadi salah satu objek serangan akan bahaya Islam politik. Terlepas dari kritik terhadap materi RUU KK, secara lugas kelompok sekularis liberal mencurigai kelompok agama tertentu [baca: Islam] memasukkan nilai ideologinya ke dalam RUU tersebut. Kelompok sekuler itu terusik karena nilai-nilai agama lebih dikedepankan ketimbang nilai-nilai bersama yang terkandung dalam konstitusi dan Pancasila.
Mencegah Kebangkitan Islam Politik
Ketakutan akan penerapan Islamlah –tepatnya Islam politik- yang menjadikan Barat mencegah betul kemunculan Islam, sekalipun baru berwujud ghirah politik. Inilah yang mereka lakukan di Indonesia.
Eksistensi Islam politik di Indonesia dianggap terjadi sejak awal kemerdekaan karena keinginan menempatkan syariat –sebagaimana yang tertera dalam Piagam Jakarta– terealisasi dalam praktik kenegaraan.
Namun dalam perjalanan sejarah, setiap rezim di Indonesia tidak pernah membiarkan semangat Islam politik diwujudkan secara eksplisit. Sekalipun perwujudan Islam politik di Indonesia hanya dimaknai dengan keberadaan partai-partai Islam yang memanfaatkan demokrasi dan menjadi kontestan pemilu.
Bisa jadi, kekhawatiran terhadap partai Islam Indonesia akan membesar dan membawa semangat kebangkitan negara Islam yang menjadikan parpol-parpol Islam selalu digembosi sebelum sempat berjaya secara politik di tingkat nasional.
Kegagalan mereka terjadi karena kelemahan institusional partai-partai itu sendiri, hingga mudah terfragmentasi juga ditimbulkan oleh kadar ideologisnya yang mudah mengencer.[4] Karena itulah, aktivis Islam Asia Tenggara sebagian besar menolak pendekatan revolusioner untuk perubahan politik, namun masih ada yang tetap memiliki keinginan untuk mendirikan “negara Islam”.[5]
Penelitian Brookings Institution menyebutkan, usai peristiwa 11 September di AS, membuat Asia Tenggara dijuluki “front kedua untuk serangan terorisme”.[6] Tidak hanya di Indonesia, Malaysia pun mengalami gelombang semangat kemunculan gerakan-gerakan Islam seperti PAS (Malaysian Islamic Party), ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia), Hizbut Tahrir Malaysia, dan Ikhwanul Muslimin yang menginginkan penerapan hukum syariat.
Hizbut Tahrir (HT) menarik perhatian di Malaysia karena mendefinisikan dirinya sebagai partai politik internasional yang berusaha menerapkan hukum Islam di dunia, menghidupkan kembali Khilafah serta menolak demokrasi dan kapitalisme.Tentu Indonesia pun menjadi negara yang turut menjadi target kewaspadaan. Karena itu Kedubes AS untuk Indonesia sempat mengirimkan surat permintaan ke MUI untuk dapat menghadiri Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-7 2020 pada 26-29 Februari 2020 lalu di Pangkalpinang.[7]
Maklum, kaum liberalis sekuler berulang kali mewacanakan bahaya polarisasi Islam politik yang tak mustahil turut memengaruhi hasil KUII.
Barat jelas tak ingin kecolongan dalam merespons kebangkitan Islam politik, yang mereka narasikan akan menjadi conveyor belt bagi tindakan terorisme. Karena itu dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, koordinasi terkait program penanggulangan terorisme tidak lagi di bawah Kemenko Polhukam, tapi kini dipimpin langsung oleh Wapres Ma’ruf Amin.[8]
Selama ini ada satu ‘panduan’ kaum liberalis-sekuler untuk melemahkan kekuatan Islam, khususnya gerakan-gerakan penegak syariat Islam. Mereka lakukan politik perang pemikiran dan yang terbukti masih relevan dijalankan hingga hari ini, yakni gerakan memecah-belah umat Islam. Kelompok moderat mereka mainkan untuk memukul gerakan Islam politik, yang mereka narasikan sebagai kelompok fundamentalis-radikal.
Bisa jadi karena mereka sulit membuat undang-undang yang melarang gerakan mewujudkan Islam kaaffah, maka Kemenag mengharapkan Program Moderasi Beragama masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 guna menangkal berkembangnya paham radikalisme,[9] sekalipun sudah banyak aksi konkrit yang mereka lakukan.
Seperti aksi Direktur Deradikalisasi BNPT Prof. Irfan Idris yang merekomendasikan kelompok moderat di Indonesia untuk memperbanyak penerbitan buku-buku yang mengulas tentang ajaran moderat.[10] Balai Litbang dan Diklat Kemenag yang menjadi salah satu stakeholder pengarus Islam moderat lebih dulu meresponsnya dengan menerbitkan buku berjudul Islam dan Radikal dan Moderat yang ditulis salah satu penelitinya, Abdul Jamil Wahab.[11]
Dengan jualan Islam ala kelompok moderat tersebut, Barat dan anteknya berharap gambaran Islam berjalan sesuai keinginan mereka. Yakni Islam yang tak boleh terlibat dalam urusan kenegaraan, ekonomi, sosial budaya, sistem sanksi, peradilan, ataupun hankam. Sehingga kaum muslimin asing dengan Khilafah sebagai perwujudan riil Islam politik.
Barat takut jika model pemerintahan yang memadukan Islam sebagai way of life sekaligus sebagai tatanan komprehensif dalam pengaturan masalah ipoleksosbudhankam telanjur dirindukan sebagai jawaban atas problem yang menimpa dunia.
Melepaskan Ketakutan Masyarakat terhadap Islam Politik
Jika menerima sekularisme –atau yang diperhalus menjadi Islam moderat–, pada akhirnya, seorang muslim tak berbeda dengan nonmuslim. Mereka akan mencukupkan diri dengan demokrasi yang mengatur sistem negara-politik dan pemerintahan, kapitalis neolib untuk mengurus ekonomi, atau kaidah sekuler liberal yang dilibatkan dalam menyelesaikan urusan kehidupan lainnya.
Sayangnya, pemahaman itulah yang kini mendominasi masyarakat. Setidaknya, gelaran Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII yang berlangsung pada 26-29 Februari 2020 di Pangkal Pinang, mencerminkan hal itu. Sekalipun mereka tidak merepresentasikan seluruh muslimin, namun pihak rezim dan influencer berusaha menunjukkan penolakan terhadap Khilafah ‘direstui’ dalam forum itu.
Untuk mengesankan penolakan terhadap Khilafah, seorang pemuka salah satu ormas dalam salah satu sidang pleno menolak perjuangan Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Khilafatul Muslimin, KPPSI (Komite Penegakan Syariat Islam), dan FPI yang jelas-jelas berkeinginan menerapkan Islam kaaffah.
Padahal, jika dikaitkan dengan perintah dalam Alquran, niscaya mereka semua tak mampu menolak penegakan syariat kaaffah. Mereka akan takut balasan yang bakal menimpa kelak di akhirat bagi pembenci titah Allah SWT. Namun karena mereka tak memahami Islam dengan baik, justru mereka menjadi penguat pengarusan ide moderasi Islam.
Gagal paham itu pula yang disampaikan pejabat tertinggi tuan rumah acara tersebut yang menegaskan bahwa menjadi ummatan wasathan akan menjadikan role model umat terbaik dalam segala aspek kehidupan.
Padahal pada saat yang sama, ia menginginkan deklarasi digunakan untuk menghindarkan diri dari praktik-praktik keagamaan yang mengarah pada liberalisme, sinkretisme, sekularisme, dan pluralisme agama.
Demikianlah realitas masyarakat, bahkan kaum muslimin. Mayoritas gagal paham dalam membaca skenario politik yang dirancang Barat kufur beserta partners and alliances-nya, agen dan pengekornya.
Sungguh sayang, karena banyak di antara mereka yang tulus ikhlas ingin berjuang meninggikan kalimatullah, tapi mereka menempuh thariqah, metode perjuangan yang keliru. Hal itu bisa terjadi karena mereka tak pernah kritis dalam menempatkan masalah keumatan.
Semestinya mereka memahami bahwa permasalahan umat tidak akan bisa diselesaikan bila hanya memandangnya secara parsial, bahkan mengikuti arahan dan merujuk pada sumber yang jelas-jelas ingin menjerumuskan umat dalam kebinasaan.
Cukuplah firman Allah sajalah yang menjadi pengingat bagi muslim, bahwa kebencian Baratlah yang membuat segala upaya untuk menjadikan antarmuslim saling bertikai dan membenci Islam politik.
“Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan (Nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kafir, dan telah menjadi kafir sesudah Islam dan mengingini sesuatu yang mereka tidak memperolehnya. Dan tidaklah membenci dan mengingkari kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka yang beriman.” (QS At-Taubah: 74)
Karena itulah, cukuplah keimanan kita yang menghantarkan pada keyakinan bahwa Islamlah ideologi terbaik sebagai pedoman dalam mengatur hidup. Para salafush shalih dan para mujtahid sudah memberi kemudahan dengan warisan ijtihadnya.
Hingga kita tak perlu menengok sedikit pun terhadap aturan bernegara ala Montesquieu atau John Locke. Apalagi meniru konsep ekonomi David Richardo atau John Keynes. Itu semua tak perlu karena Islam memiliki sistem kenegaraan dan ekonomi khas, yang bersumberkan dari Sang Haakim Yang Mahaadil, Allah SWT.
Jika mengacu pada konsepsi Islam, maka tidak perlu lagi umat sibuk dengan agenda tambal sulam sebagaimana selalu terjadi pada kongres dan konferensi keumatan sebagaimana yang terjadi pada KUII. Umat juga tak perlu merancang strategi ekonomi untuk menyelesaikan permasalahan rakyat, dengan pembentukan bank umat Islam atau membangun ekonomi kerakyatan.
Karena dengan menegakkan Khilafah yang menerapkan sistem politik ekonomi berbasis syariah, tidak akan ada pelalaian akan hak rakyat. Negara akan memastikan jaminan kesejahteraan bagi semua rakyatnya, sehingga tak bakal terjadi pemiskinan massal akibat gaya pembangunan kapitalistik yang hanya menguntungkan asing dan kroni pemerintah.
Umat juga tak perlu khawatir dengan berbagai upaya pembelokan isu atau penggiringan opini yang tidak menguntungkan umat Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh parpol-parpol berbasis Islam di Indonesia sekarang, karena asas parpol dalam Khilafah haruslah akidah Islam dan bersendikan aturan syariat. Maka ketakwaan dan kepastian hukum menjadi jaminan praktik politik jauh dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme.
[1] https://foreignpolicy.com/2020/02/24/emmanuel-macrons-war-on-Islamism-is-europes-future/
[2] Ibidem 1
[3] Ibidem 1
[4]The Arab Spring and Islamist activism in Southeast Asia: Much ado about nothing? https://www.brookings.edu/research/rethinking-political-Islam/
[5] https://www.brookings.edu/research/rethinking-political-Islam/
[6] Ibidem 5
[7] https://internasional.republika.co.id/berita/q6adcm382/dunia-Islam/Islam-nusantara/20/02/21/q620y0320-utusan-amerika-akhirnya-diundang-hadiri-kongres-umat-Islam
[8] https://news.detik.com/berita/d-4786323/koordinasi-penanggulangan-terorisme-kini-dipimpin-maruf-amin
[9] https://liputanIslam.com/fokus/moderasi-beragama-diharapkan-masuk-rencana-pembangunan-nasional/
[10] https://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/Islam-nusantara/20/02/25/q697eg366-bnpt-pemerintah-harus-gandeng-kelompok-moderat
[11] https://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/Islam-nusantara/20/02/25/q697eg366-bnpt-pemerintah-harus-gandeng-kelompok-moderat
Sumber : muslimahnews
Kontributor ; MuslimahBantenOfficial
COMMENTS