Oleh : Mujianah, S.Sos.I Komisi II DPR RI bersama Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Ba...
Oleh : Mujianah, S.Sos.I
Komisi II DPR RI bersama Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat untuk memastikan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). (CNBC Indonesia.com)
Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo, mengungkapkan bahwa anggaran pemerintah pusat terbebani dengan kehadiran tenaga honorer. Pasalnya, menurut Tjahjo, kegiatan rekrutmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) biasanya tidak direncanakan dengan baik sehingga banyak kepala daerah yang meminta anggaran gaji tenaga honorer dipenuhi oleh pusat.
Pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2005-2014, dan setidaknya sudah ada 1.070.092 yang sudah berhasil menjadi PNS. Saat ini sisanya ada sekitar 438.590 orang tenaga honorer di lingkungan pemerintah. (detikfinance.com).
Kementrian PAN-RB memberikan masa transisi kepada pegawai honorer yang masih tersisa selama 5 tahun terhitung sejak 2018. Dalam masa transisi itu, tenaga honorer didorong untuk mengikuti seleksi CPNS atau PPPK. Seleksi CPNS atau PPPK itu akan dibuka sesuai kebutuhan. Namun menurut Deputi Bidang SDM Aparatur Kementrian PAN-RB, Setiawan Wangsaatmaja, tidak bisa memastikan kapan seleksi tersebut dibuka. (detikfinace.com)
Penghapusan status tenaga honorer ini cukup meresahkan. Terutama bagi tenaga honorer (guru) di daerah yang jumlahnya cukup banyak. Sementara keberadaan mereka sangat dibutuhkan di daerah tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel, Taryono, bahwa kebutuhan guru itu cukup besar dan tidak bisa tergantikan.
Ia juga mengatakan, saat ini ada sekitar 1.800 guru honorer yang harus diperjuangkan. Mereka mengajar di sekolah tingkat dasar (SD) dan menengah pertama (SMP) di Tangsel. (Kabar Banten.com).
Selain itu, penghapusan tenaga honorer ini dikhawatirkan bisa menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran. Yang artinya, hal tersebut akan memicu masalah baru. Memang keberadaan tenaga honorer tidak serta merta dihapuskan, namun mereka diberi kesempatan mengikuti seleksi agar bisa naik statusnya menjadi PNS. Akan tetapi, seleksi CPNS itu sendiri tidak pasti kapan diadakannya. Sehingga wajar jika hal ini menimbulkan keresahan bagi tenaga honorer akan nasib mereka kedepan.
Dalam sistem Kapitalis Liberal, diakui atau tidak peluang mendapat pekerjaan layak semakin sulit. Begitupun peluang membuka usaha sendiri seringkali terganjal oleh persaingan bisnis dengan para pemilik modal besar. Sehingga harapan satu-satunya untuk mendapat pekerjaan dengan jaminan hidup yang layak adalah menjadi PNS. Dengan mengawalinya menjadi tenaga honorer karena adanya peluang menjanjikan bahwa tenaga honorer akan direkrut sebagai ASN.
Namun peluang itu kini tinggal harapan yang tak pasti. Dengan alasan membengkaknya anggaran negara, maka keberadaan tenaga honorer akan dihapuskan. Hal ini menunjukkan bahwa negara seakan tak peduli dengan nasib mereka. Paradigma dalam sistem Kapitalis memang seringkali memandang segala sesuatu secara ekonomis, yaitu dilihat untung dan rugi. Sehingga tak heran jika keberadaan tenaga honorer inipun dipandang sebagai beban.
Lalu bagaimana pandangan Islam? Dalam Islam, pegawai negara direkrut sesuai kebutuhan riil negara untuk menjalankan semua pekerjaan administratif maupun pelayanan dalam jumlah yang mencukupi. Karena lembaga administrasi dalam Islam dibentuk dalam rangka mengatur kepentingan rakyat serta memudahkan pelayanan atas kebutuhan rakyat.
Adapun siapa yang berhak menjadi pegawai adiministrasi adalah setiap orang yang memiliki kewarganegaraan Daulah Islam dan memenuhi kualifikasi, baik laki-laki atau perempuan, Muslim maupun non Muslim. Mereka digaji dengan akad ijarah dengan gaji yang layak dan sesuai jenis pekerjaannya. Gaji pegawai diambil dari kas Baitul Mal. Dimana sumber pemasukan Baitul Mal itu sendiri diambil dari Fa'i dan Kharaj yang meliputi ghanimah, kharaj, tanah-tanah, jizyah, fa'i, dan perak. Kepemilikan umum yang meliputi minyak bumi, gas, listrik, barang tambang, laut, sungai, hutan, padang gembalaan, dll. Serta zakat yang meliputi zakat uang, komoditas perdagangan, pertanian dan buah-buahan, unta, sapi dan domba. Bila kas Baitul Mal tidak mencukupi, maka bisa ditarik pajak yang sifatnya temporer.
Dengan demikian, dalam Islam keberadaan pegawai negara tidak pernah dianggap sebagai beban. Berapapun jumlahnya jika memang dibutuhkan untuk memudahkan pelayanan rakyat maka negara akan menanggungnya. Selain itu dalam Sistem Islam, menjadi pegawai negara atau ASN bukanlah satu-satunya pekerjaan yang dikejar oleh rakyat. Karena dalam Islam, tugas utama negara adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat serta membuka lapangan kerja. Sehingga untuk mendapat jaminan hidup yang layak mereka tak perlu berebut menjadi pegawai negara atau ASN.
Wallahu a'lam
Sumber: https://t.me/WadahAspirasiMuslimah
COMMENTS