NU Muhammadiyah
Oleh : Nasrudin Joha
Publik Indonesia menjadi 'Geger' ketika mendapat kabar China disebut berupaya membujuk sejumlah organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, media Indonesia, hingga akademisi agar tak lagi mengkritik dugaan persekusi yang diterima etnis minoritas Muslim Uighur di Xinjiang. Laporan the Wall Street Journal (WSJ) yang ditulis Rabu (11/12), memaparkan China mulai menggelontorkan sejumlah bantuan dan donasi terhadap ormas-ormas Islam tersebut setelah isu Uighur kembali mencuat ke publik pada 2018 lalu.
Saat itu, isu Muslim Uighur mencuat usai sejumlah organisasi HAM internasional merilis laporan yang menuding China menahan satu juta Uighur di kamp penahanan layaknya kamp konsentrasi di Xinjiang.
Sejumlah perwakilan ormas Islam dari PP Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengaku memang pernah diundang langsung oleh Pemerintah China ke Xinjiang dengan 'dalih' meninjau langsung kondisi etnis Muslim Uighur. Hanya saja, menurut Ketua Hubungan Kerja Sama Internasional PP Muhammadiyah, Muhyiddin Junaidi, sesampainya di sana tidak seusai espektasi alias tidak sampai ke Kamp-Kamp etnis Uighur (16/12).
Muhyiddin sebagai ketua rombongan ormas Islam Indonesia yang diundang Kedutaan Besar China untuk Indonesia ke Daerah Otonomi Uighur Xinjiang pada 17-24 Februari 2019 yang lalu. Dia mengatakan konstitusi China membatasi kebebasan beragama warganya. Hal itu baru diketahui Muhyiddin setelah berkunjung ke beberapa kamp di Xinjiang.
Meskipun ada bantahan dari NU dan Muhammadiyah atas rilis the Wall Street Journal (WSJ) yang menyebut ada 'suap' agar ormas bungkam atas derita yang dialami Muslim Uighur di Xinjiang yang dilakukan oleh rezim Teroris Komunis China, namun publik jelas masih mempersoalkan beberapa hal sebagai berikut :
Pertama, kunjungan sejumlah perwakilan ormas Islam dari PP Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu dilakukan atas undangan resmi Pemerintah China ke Xinjiang, bukan inisiatif ormas. Bahkan, dibeberapa media perwakilan NU mengaku kunjungan itu dibiayai Pemerintah China.
Kunjungan bukan dilakukan atas dasar inisiatif ormas dan MUI yang ingin mengetahui kondisi saudara muslim Uighur di Xinjiang. Namun, atas prakarsa dan inisiatif China yang merasa 'tertekan' oleh opini internasional akibat tindakan biadabnya kepada muslim Uighur.
Ditinjau dari aspek kepentingan, jelas kunjungan ini kental dengan nuansa politik kepentingan China. Motif yang mudah diindera, China menginginkan kunjungan ormas dan MUI dapat mereduksi kabar pembantaian Muslim etnis Uighur, sekaligus untuk melegitimasi tindakan China yang berdalih menciptakan kamp-kamp konsentrasi untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai radikalisme, terorisme dan bahkan pemberontakan.
Beberapa petinggi NU berulangkali menegaskan tidak ada pembantaian atau persekusi terhadap muslim Uighur. Bahkan, dengan santainya menyebut peristiwa pembantaian di kamp kamp Xinjiang disebut dengan yang mereka sebut 'menangkal radikalisme'.
Sementara, Muhammadiyah meskipun mengecam keras tindakan China dan mengabarkan berbagai muskilah yang terjadi di kamp-kamp yang dikunjungi, namun kecaman dan kritik Muhammadiyah itu terjadi baru hari ini, baru setelah keluar laporan dari WSJ. Padahal, sejak kunjungan pada 17-24 Februari 2019 yang lalu, Muhammadiyah telah tahu kondisi muslim Uighur namun juga diam, tidak mengabarkan hasil kunjungan itu kepada publik.
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sangkalan sejumlah ormas dan kritik mereka kepada Pemerintah China bukan didasari pada semangat membela saudara muslim Uighur tetapi lebih kepada dalam kerangka membela diri dan mencoba memberi penjelasan kepada publik atas munculnya laporan WSJ pada 12 Desember 2019.
Kedua, tindakan yang diambil oleh ormas hanya sebatas menolak atau membantah laporan WSJ. Tak ada tindakan kongkrit keberihakan ormas untuk membela muslim Uighur.
Adapun Muhammadiyah cukup lumayan berani mengkritik dan mengecam China. Meskipun, sekali lagi kritik dan kecaman ini hanya dilakukan setelah terbit laporan dari WSJ.
Keadaan ini akan membuat publik belum terlalu yakin atas apa yang dibantah ormas, dan cenderung membenarkan laporan WSJ. Sebab, publik lebih menilai apa yang dilakukan bukan apa yang dikatakan.
NU berulangkali mendukung pemerintahan China, meminta publik tidak mencampuri urusan politik China, menyatakan tak ada persekusi terhadap muslim Uighur, bahkan beberapa kali bertemu dengan dubes China dan menerima sejumlah bantuan. Karena itu, bantahan dari PBNU terhadap laporan dari WSJ sulit diterima publik jika dikaitkan dengan berbagai sikap dan kebijakan NU terkait China selama ini.
Apalagi, awam juga bisa berfikir jika sekedar membantah siapapun bisa melakukannya. Saat ini, tentu saja NU maupun Muhammadiyah pasti wajib membantah terlepas benar atau tidaknya laporan yang diterbitkan oleh WSJ.
Adapun Muhammadiyah, tidak terlalu dikenal dekat dengan China. Namun, ketika Muhammadiyah mengaku bagian dari delegasi ormas yang diundang dan dibiayai China, melakukan kunjungan ke kamp-kamp di Xinjiang, pada 17-24 Februari 2019. Pertanyaannya, kenapa Muhammadiyah baru mengecam perilaku biadab China hari ini ? Padahal sejak Februari 2019 hingga hari ini ada rentan waktu sekitar 11 bulan. Kenapa dalam waktu 11 bulan ini Muhammadiyah diam ? Tidak mengeluarkan rilis kecaman sebagaimana saat ini dilakukan ? Apakah saat itu informasi tentang Uighur hasil kunjungan perwakilan ormas sengaja disembunyikan dari publik ?
Ketiga, kita paham bahwa WSJ tidak mungkin mengeluarkan temuan kecuali atas seijin Amerika. Amerika sendiri melihat China sebagai rival politik dalam perang dagang global, sehingga isu ini dapat memperlemah posisi China dihadapan umat Islam sekaligus dapat dijadikan Amerika untuk menekan China agar mendapat 'Deal' politik yang menguntungkan Amerika.
Namun, laporan WSJ ini justru mengkonfirmasi adanya dugaan elemen umat Islam yang begitu tega memakan daging dan meminum darah saudara sendiri. Amerika dan China berbeda pendapat atas sejumlah isu dunia, namun mereka akan satu visi terhadap isu Islam. Keduanya, terbukti telah menjadi jagal yang membunuh umat Islam diberbagai belahan dunia.
Namun apa yang ada di otak ormas Islam jika sampai tega memakan daging dan meminum darah kaum muslimin ? Tega terhadap saudara kita umat Islam Uighur di Xinjiang ?
Karena itu, jika benar ormas Islam ini tidak menerima 'suap' dari China terkait isu Uighur, maka ormas tidak cukup membantah atau menuntut permintaan maaf WSJ. Ormas juga tdk cukup hanya mengecam China.
Untuk membuktikan bahwa ormas tidak memakan duit China dalam isu Uighur, maka ormas ini wajib mengeluarkan nota protes resmi yang ditujukan kepada Pemerintah China melalui kedubes China di Jakarta. Selanjutnya, ormas juga wajib melakukan aksi demonstrasi menekan Pemerintah China dengan mendatangi kedubes China di Jakarta.
Jika dua hal ini dilakukan, maka publik khususnya umat Islam baru percaya bahwa ormas Islam benar-benar membela saudara muslim di uighur dan dapat mengesampingkan laporan WSJ. Jika cuma membantah dan mengeluarkan pernyataan, saya kira hal ini tidak cukup kuat menepis praduga ormas telah 'digarap' oleh China.
Jangan sampai ormas Islam yang memiliki jutaan masa, triliunan aset dan amal usaha, kalah dengan sosok Mesit Ozil yang hanya pemain bola. Tak layak mengklaim ormas Islam, jika tidak bertindak maksimal membela umat Islam.
Selanjutnya, rezim Jokowi wajib mengusir kedubes China. Sebab, ormas tak punya kemampuan dan kewenangan untuk mengusir kedubes China.
Jika Jokowi tetap bungkam pada isu Uighur, tetap membiarkan kedubes China berada di Jakarta, maka jelas sudah rezim Jokowi tak ubahnya dengan rezim teroris komunis China. Rezim ini telah secara sadar, memakan daging dan meminum darah umat Islam di Xinjiang. [].
COMMENTS