TIRTO DAN MEDIA SALON KEKUASAAN

TIRTO DAN MEDIA SALON KEKUASAAN

Oleh : Nasrudin Joha 

Pada Rabu 20 November 2019 Tirto.id menertibkan artikel dalam kolom periksa fakta dengan judul 'Periksa Fakta Klaim 22 Juta Rakyat Kelaparan di Era Jokowi'. Artikel itu mengulas Tulisan Nasrudin Joha berjudul 'sibuk Teriak Radikal Radikul, 22 Juta Rakyat Kelaparan di Era Rezim Jokowi' yang beredar viral di sosial media. 

Artikel yang diterbitkan Tirto ini terkategori 'Salon Kekuasaan', mengingat pilihan judul dan simpulan akhir terlihat kontras membela rezim Jokowi. Pola pembelaan rezim oleh media itu umumnya dilakukan dengan beberapa modus operandi :

Pertama, menerbitkan dan memviralkan berita atau artikel tak panting dan tak mungkin terjadi, namun tujuannya selain ingin mengalihkan masalah juga ingin menguatkan (mengokohkan) kebijakan zalim rezim. Berita model ini sifatnya sambil lalu, dan jika dikonfirmasi memang baru rencana dan tak mungkin di eksekusi.

Contoh : berita yang diturunkan media terkait rencana pungutan bagi pengendara yang melintas di jalur Kalimalang. Berita ini, meski ada sumbernya bukanlah berita faktual melakonkan berita sisipan untuk mengalihkan perhatian publik atas zalimnya kenaikan tarif tol. Agar publik menerima pasrah kenaikan tarif tol dan agar tidak ditariknya pungutan di sejumlah jalan arteri mampu mengkompensasi kezaliman tarif tol.

Kedua, dengan menurunkan berita atau artikel yang substansinya menipiskan kezaliman rezim karena tak mungkin menghilangkan fakta kezalimannya. Tirto menjalankan misi ini, melalui artikel tersebut.

Kita bisa baca dari pilihan judul, yang menyebut 'Periksa Fakta Klaim 22 Juta Rakyat Kelaparan di Era Jokowi'. Pembaca pada awalnya langsung diajak menyimpulkan bahwa 22 juta rakyat kelaparan itu hanyalah klaim.

Namun, karena 22 juta rakyat lapar itu fakta dan tidak bisa dibantah maka hasil akhir kesimpulan Tirto menyebutkan sebanyak 22 juta orang mengalami kelaparan seperti yang disebutkan dalam laporan ADB; dan posisi Indonesia yang masih rendah dalam GFSI oleh Economist Intelligence Unit.  

Kemudian Tirto menambahkan klaim persentase penduduk yang mengalami kelaparan serta pertumbuhan ekonomi macet di bawah 5 persen yang disebutkan dalam opini tersebut tidak tepat.

Jika demikian, dan memang 22 juta rakyat kelaparan, kenapa Tirto tidak menerbitkan artikel dengan judul 'Periksa Fakta 22 Juta Rakyat Kelaparan Di Era Jokowi". Kenapa diawal judul artikel Tirto mengunggah frasa 'klaim' padahal berita temuan ADB itu fakta dan telah viral dan diketahui oleh publik ?

Disinilah, peran Tirto yang sedang menipiskan fakta kegagalan Jokowi dalam menurunkan tingkat stunting dengan mereduksi opini tentang fakta kelaparan. Angka 22 juta temuan ADB tidak mungkin dibantah Tirto, namun Tirto sedang mereduksi dampak opini negatif bagi rezim dari release temuan angka kelaparan oleh ADB.

Tirto meminjam opini pertumbuhan ekonomi macet di bawah 5 persen yang disebutkan dalam opini tersebut tidak tepat untuk menutupinya. Padahal fakta yang hendak dikonfirmasi bukanlah fakta tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi fakta 22 juta takyat kelaparan dibawah kendali Jokowi.

Sebenarnya, sebagai pendatang baru Tirto cukup kritis untuk menjadi media yang membongkar alienasi kekuasan dengan menyuguhkan fakta-fakta empirik untuk membantah klaim keberhasilan penguasa. Namun, Tirto lahir di saat yang tepat, yakni saat derasnya arus informasi sosial media.

Tirto tak mungkin membangun bisnis dengan melawan kekuasaan, banyak media lain juga yang awalnya murni menjadi jurnalis telah berubah fungsi menjadi salon kekuasaan. Salon kekuasaan maknanya yakni media yang menjalankan peran salon kekuasaan dengan memoles citra kekuasan agar terkesan cantik dengan menghadirkan sisi baiknya sambil terus menutupi borok kekuasaan dengan bedak citra opini media atau bahkan menyiapkan "topeng opini" yang dikemas dalam bentuk artikel liputan media atau analisis jurnalis untuk menutupi wajah bopeng kekuasaan.

Tirto terjebak menjadi partisan politik dengan mengambil peran sebagai salon kekuasaan. Tirto kadangkala tetapi menuliskan nurani dan suasana hati rakyat sekedar untuk menjaga konsistensi kesetiaan pembaca. Namun, Tirto juga bisa menerbitkan ulasan yang mengkritik rezim, sebagai sarana untuk mendapat perhatian rezim (proposal).

Jika anggota dewan gebrak meja, marah kepada eksekutif, itu bukan membela rakyat. Mereka itu sedang mengajukan proposal. Begitu proposal di ACC, anggota parlemen kembali duduk manis dan mendengkur di kursi gedung Senayan.

Begitu juga media, ketika kritis kepada rezim itu sedang berburu proyek salon kekuasaan dari rezim. Begitu dapat proyek, mereka segera memeriksa opini ditengah masyarakat, mengulasnya dengan sudut pandang rezim, serta berusaha agar wajah rezim yang zalim tetap terlihat cantik dimata masyarakat.

Tapi untunglah, sekarang era sosmed, era informasi terbuka, era dimana raja koran tak bisa menembus kekuasan sosial media. Akan banyak penulis-penulis merdeka yang menjadi 'Steam Independen' mencuci bersih bedak media, menyemprot wajah rezim dengan hujan fakta, dan akhirnya bedak dan topeng citra yang dipoles media luntur dan terbukalah borok dan aib rezim dihadapan umat. [].