Oleh: Irkham Fahmi al-Anjatani Rakyat masih heboh dengan pelantikan Puan Maharani. Pasalnya, dia bukan sekedar dilantik menjadi anggot...
Oleh: Irkham Fahmi al-Anjatani
Rakyat masih heboh dengan pelantikan Puan Maharani. Pasalnya, dia bukan sekedar dilantik menjadi anggota dewan, tetapi juga ditetapkan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, yang konon katanya itu merupakan posisi yang sangat berharga bagi para politisi negara.
Seperti biasa, rakyat ada yang pro dan ada juga yang kontra. Mereka yang kontra pada umumnya mempermasalahkan kenapa mesti Puan yang menjadi pimpinan. Apalagi dia adalah perempuan. Tentu lebih tepatnya posisi itu diserahkan kepada yang laki-laki.
Padahal, bagi saya, laki-laki maupun perempuan adalah sama saja, semuanya tak berfaedah bagi kemajuan bangsa. Mereka tidak mau menerima aspirasi rakyat. Semuanya hanya menjadi stempel bagi penguasa yang sudah terbukti kezalimannya, tidak memposisikan diri sebagai pengayom rakyatnya.
Lihat saja, apa yang dilakukan mereka ketika ribuan mahasiswa, pelajar, buruh dan umat Islam berteriak-teriak agar parlemen tidak meloloskan Revisi UU KPK dan RU-KUHP, mereka justru tidak menghiraukannya. Mereka tidak peduli sekalipun rakyat sampai berdarah-darah ketika menyampaikan aspirasinya.
Rakyat dibiarkan berpanas-panasan, bahkan hingga meregang nyawa. Para dewan justru berpesta pora membagi jatah atas "kinerja"nya. Rakyat diluar banyak yang mandi keringat dan darah, sementara mereka sendiri masih sempat-sempatnya tertawa di dalam istana.
Rakyat bahagia dengan banyaknya pejabat korup yang tertangkap KPK, sementara para dewan justru murka dengan sepak terjang KPK. Intinya, antara rakyat dengan orang yang merasa mewakilinya di senayan itu tidaklah satu selera, apalagi satu perasaan. Rakyat merasa tertolong dengan adanya KPK, sementara mereka merasa tertodong dengan keberadaannya.
Jika faktanya sudah seperti itu, lalu buat apa kita memperdebatkan posisi ketua di gedung parlemen. Mereka tidak ada yang peduli dengan kita, lalu kenapa justru kita yang peduli kepada mereka. Keberadaannya hanya menjadi beban bagi keuangan negara yang seharusnya lebih pantas diberikan kepada rakyat yang kelaparan.
Mereka tidak mewakili kita. Mereka hanya menjadi 'tim hore' bagi rezim penguasa. Menjadi stempel bagi penguasa ketika ia hendak menindas rakyatnya.
Begitulah wajah buruk demokrasi, yang konon katanya lebih utama dibandingkan syariat Ilahi. Padahal terbukti, demokrasilah yang menjadi biang masalah, mendukung yang salah (asal berduit) dan menyingkirkan yang benar jika tidak mau diajak kompromian.
Masihkah sistem ini harus dipertahankan ?
________
#KhilafahAjaranIslam
#DemokrasiBiangKerusakan
Cirebon, 3 Oktober 2019
COMMENTS