Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Menteri-Menteri Urusan "Radikal"


Oleh : Abu Ghazi

Setelah Presiden Jokowi Widodo mengumumkan susunan kabinetnya yang diberi nama Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). 

Dari 38 orang yang ditunjuk jokowi menjadi pembantunya untuk mengarungi periode ke 2 nya menjabat sebagai presiden. Terlintas ada beberapa nama yang baru ditengah nama-nama lama. 

Beberapa nama baru itu cukup mencengangkan berbagai pihak dari pengamat politk, elite hingga rakyat. Diantaranya Maffud MD yang diangkat jadi Menkopolhukam menggantikan Wiranto, Menteri Agama Jenderal Fachrul Razy yang menggantikan Lukman Hakim Syarifudin, serta Tito Karnavian sebagai Mendagri yang menggantikan Tjahjo Kumolo yang kini menjadi Menteri PAN-RB. 

Yang sedang menjadi hangat menjadi pembicaraan publik pasca pelatinkan adalah tugas Jokowi yang diberikan pada Maffud MD sebagai Menkopolhukan dan Fachrul Razy sebagai Menag. 

Maffud MD diberikan tugas diantaranya untuk pemberantasan terorisme serta deredikalisasi yang sudah diamanahkan Jokowi kepadanya. 
https://nasional.kompas.com/read/2019/10/23/11560161/tunjuk-mahfud-md-sebagai-menko-polhukam-ini-yang-ditugaskan-jokowi

Setali tiga uang dengan Maffud MD, menteri agama yang baru juga serupa,  diberi tugas untuk urus Radikalisme.
https://m.detik.com/news/berita/d-4756517/tugas-jokowi-ke-menag-jenderal-purn-fachrul-razi-urus-radikalisme

Bahkan menag yang baru dilantik ini mengeluarkan steadment nyeleneh,  menag yang baru ini mengatakan bahwahsannya ia, bukan menteri agama islam saja tapi menteri agama republik indonesia.
[https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191023195949-20-442314/menag-fachrul-razi-saya-bukan-hanya-menteri-agama-islam-saja]

Tidak tau apa maksudnya? seolah-olah tak paham atau bingung ,mencoba ingin merangkul semua agama dengan maksud menunjukkan contoh sikap toleransi terhadap agama selain islam tetapi tak tau harus ditunjukkan dengan cara seperti apa? Pernyataan yang sebenernya bisa dimaklumi kerena menag yang baru mengakui dia bukan berlatar belakang pendidikan islam. Iapun hanya seorang yang kebetulan rutin mengisi Khatib saja. 

Mungkin karena ini pula yang membuat NU dan para pendukung jokowi kecewa kenapa menteri agama di pilih bukan dari kader NU yang telah habis-habisan mendukung pemenangan jokowi atau tokoh agama islam yang selama ini pro pemerintah, tetapi justru jokowi malah memilih menteri agama berlatar belakang milter.
[https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2019/10/24/06251861/pengamat-menteri-agama-dijabat-purnawirawan-tni-wajar-kiai-nu-kecewa]

Terlepas dari itu semua isu Radikalisme dilingkaran rezim jokowi dan para kabinet nya di jilid 2 ini akan terus menjadi progam kerja yang utama di banding masalah yang utama di negeri ini seperti Kasus Korupsi, penyiraman anis Baswedan, kamatian aktivis. mahasiswa dalam demo di depan gedung DPR, Hutang Luar negeri yang terus bertambah, Konflik Papua,  Kenaikan BPJS, Pencabutan Subsidi, Pengangguran, Lapangan pekerjaan yang kurang dll.

Rezim jilid 2 ini masih benar-benar ingin terus melanjutkan narasinya tentang bahanya radikalisme yang katanya akan mengancam negeri ini. Walaupun fakta yang ada tuduhan Radikalisme di era ini hanya sebagai alat untuk memukul lawan politik yang bertentangan dan bersebrangan dengan kebijakan pemerintah lewat kritik-kritiknya. 

Seakan - akan menggambarkan bahwa Rezim Jilid 2 ini akan terus fokus pada "gerakan radikalisme" versi rezim dari pada fokus pada masalah-masalah besar bangsa ini yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat yang lebih dibutuhkan dari pada penanggulangan teroris dan deredikalisasi yang tak ubahnya seperti drama korea. 

Rakyat butuh kesehatan yang layak dan gratis bukan di palak ala BPJS, rakyat butuh sembako yang murah, rakyat butuh keadilan serta kepastian hukum, petani butuh saat panen negara jangan impor, rakyat butuh listrik yang murah, rakyat butuh pendidikan layak dan gratis, guru honorer butuh kesejahteraan, belum lagi masalah papua butuh penanganan yang lebih baik.

Maka oleh karenanya negara ini sangat butuh pemimpin dan menteri-menteri yang hanya takut kepada Allah Swt serta paham akan bagaimana cara menggunakan kekuasaan nya. Namun yang seperti ini akan susah ditemukan disistem demokrasi yang mengedepankan asas manfaat dari pada Ridho Allah Swt. 

Dengan sudah dipilihnya Menteri-Menteri urusan radikal maka kedepannya akan semakin nyata rakyatlah yang akan dijadikan musuh negara, bukan penjajah asing dan aseng yang telah merampas kedaulatan negara ini. kita tunggu kerja Menteri-Menteri Urusan Radikal lima tahun kedepan.

Post a Comment for "Menteri-Menteri Urusan "Radikal""