Wahyudi al Maroky (Dir. Pamong Institute) Baru saja publik dikejutkan dengan tersebarnya kabar diberbagai media tentang pernyataan s...
Wahyudi al Maroky
(Dir. Pamong Institute)
Baru saja publik dikejutkan dengan tersebarnya kabar diberbagai media tentang pernyataan seorang Menteri senior rezim Jokowi. Kata Menteri itu pemerintah sedang menggodok produk hukum untuk melarang individu dakwah ideologi khilafah.
Awal mendengar berita itu seolah tak percaya jika ada mentri yang belum bisa membedakan antara ideologi dan sistem pemerintahan. Jika saja ia mengatakan ideologi kapitalis dan sistem pemerintahan demokrasi itu hal yang rasional. Atau dia nyatakan ideologi islam dan sistem pemerintahan Khilafah itu juga rasional. Tapi jika ia mengatakan khilafah itu sebagai ideologi maka ini sungguh sangat amat memalukan untuk level seorang mentri. Apa kata dunia?
Terkait dengan pernyataan ideologi Khilafah itu, Penulis memberikan catatan sebagai berikut ;
pertama, Khilafah bukanlah sebuah Ideologi. Emak-emak juga tahu kalau ideologi itu sebagai dasar negara atau sejumlah konsep yang dijadikan “ASAS atau DASAR berfikir atau berpendapat untuk memberikan arah dan tujuan. Jadi, menyebut khilafah sebagai sebuah ideologi itu kekeliruan yang mendasar.
Kedua, Khilafah adalah sistem pemerintahan Islam. Sebuah sistem yang diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya dan kaum muslimin.
Ketika baginda Nabi Muhammad SAW wafat, sistem pemerintahan beliau ini dilanjutkan oleh para sahabatnya. Sistem ini kemudian dikenal dengan sebutan yang khas, yaitu sistem Khilafah. Sedang pemimpinnya disebut dengan para khalifah, bukan Presiden, bukan Kaisar, juga Bukan para raja,
Sejarah mencatat bahwa pemimpin pemerintahan setelah baginda nabi SAW wafat disebut khalifah. Tak heran jika kita kenal Nama khalifah Abubakar, Khalifah umar, kha;ifah Utsman, khalifah Ali dll.
sejarah tak pernah mencatat dengan sebutan Presiden Abubakar atau Presiden Umar, kaisar Utsman, Raja Ali, dll.
jadi Kalau ada yang bilang Khilafah itu Ideologi berarti belum bisa bedakan antara Ideologi dan Sistem Pemerintahan. Kalau yang tidak paham Khilafah Itu masyarakat Umum mungkin bisa kita maklumi, Namun jika yang tak paham Khilafah Itu Seorang Pejabat negara maka itu sangat memalukan.
Jika masih ada yang menganggap Khilafah sebagai sebuah ideologi ini merupakan kemalasan dalam berpikir. Apalagi kalau ada yang mempertentangkan ideologi Pancasila dengan sistem Khilafah, ini patut diduga sengaja mencoba untuk membuat frame yang jahat. Bagaimana mungkin membandingkan dan mempertentangkan sesuatu yang tidak sebanding. Kalau “waras” dalam berfikir itu yang dibandingkan adalah sesuatu yang kompatibel, ideologi dengan ideologi. Bukan ideologi dengan sistem pemerintahan.
Jika ingin membandingkan, maka bandingkanlah ideologi dengan ideologi dan sistem dengan sistem. Sistem khilafah bisa dibandingkan dengan sistem Demokrasi. Ideologi kapitalisme bisa dibandingkan dengan ideologi islam atau dibandingkan dengan ideologi sosialis-komunis.
Sangat tidak elok membandingkan ideologi dengan sistem pemerintahan. Sudah saatnya kita sesama anak negeri ini menghentikan tudingan dan fitnah atas khilafah sebagai ideologi apalagi mempertentangkan dengan Pancasila.
Pemimpin Pemerintahan yang Baik, mestinya meniciptakan kehidupan yang kondusif sesama anak negeri. Bukan malah membuat narasi yang mengakibatkan sesama anak negeri ini saling curiga, saling tuding dan saling berhadapan.[]
NB; Penulis pernah belajar pemerintahan di STPDN angkatan ke-04 dan IIP Jakarta angkatan ke-29 serta MIP-IIP Jakarta angkatan ke-08.
COMMENTS