Oleh : Wahyudi al Maroky | Dir. Pamong Institute Jauh sebelum penyusunan kabinet, sudah banyak yang kasak kisik kusuk minta jatah kur...
Oleh : Wahyudi al Maroky | Dir. Pamong Institute
Jauh sebelum penyusunan kabinet, sudah banyak yang kasak kisik kusuk minta jatah kursi menteri. Bahkan ada juga yang terus terang ungkapkan hasratnya di media. Ada yang minta 10 kursi, ada yang minta 11 kursi, ada yang sudah ajukan 40 nama, ada juga yang minta harus paling banyak, bahkan ada yang rada centil “emoh” kalau cuma dikasih sedikit. Begitulah tantangan dalam pemerintahan sistem demokrasi.
Ancaman Obesitas Kabinet dan pembengkakan organisasi pemerintahan "elephantiasis" itu sekaligus ancaman bagi “Good Governance” (pemerintahan yang baik). Namun diera demokrasi ini sangat sulit dihentikan. Pakar pemerintahan Prof. Ryaas Rasyid memberikan pandangannya, kenapa sulit untuk mengoreksi pembengkakan pemerintahan itu. Setidaknya ada tiga sebab:
Pertama, proses koreksi itu tidak secara langsung merugikan kepentingan para elit. Justru kalau mengoreksi malah bisa mengganggu kepentingan para elit.
Kedua, ada pihak-pihak di seputar pusat kekuasaan yang harus diakomodasi dalam struktur baru yang dibentuk.
Ketiga, sensitivitas para pemimpin politik, cendekiawan, negarawan dan pengamat terhadap perlunya efisiensi pengelolaan pemerintahan sangat rendah. Bagi mereka, isyu inefisiensi keuangan dan inefektivitas penyelenggaraan pemerintahan bukanlah masalah serius.
Memang tantangan terbesarnya adalah ketika menyusun Kabinet. Siapa pun presiden yang terpilih, hakekatnya dia tidak merdeka. Karena Ia tersandera oleh oleh DUA JANJI. Tersandera janji politik kepada rakyatnya dan yang lebih berat adalah janji kepada para investor politiknya.
Kalau janji-janji kepada rakyat biasanya mudah mengatasinya. Berbagai teori politik bisa dicoba dan dipraktekkan. Cukup dengan membuat janji baru, biasanya rakyat sudah senang. Bisa juga dialihkan perhatian dengan persoalan lain sehingga rakyat lupa menagih janji-janjinya.
Tantangan besarnya justru memenuhi janji kepada para investor politik. Tentu mereka merasa telah banyak mengeluarkan “keringat” dan “air mata” juga paling berdegup jantungnya untuk mengalirkan “darah” agar beraktifitas ekstra keras untuk memenangkan jagonya. Sangatlah wajar jika kemudian meminta jatah menteri lebih. Di sisi lain mereka bukanlah orang sembarangan. Kebanyakan mereka adalah “orang dekat” sehingga memiliki “bargaining” daya tawar tinggi.
Siapa pun tahu, biaya pesta demokrasi itu super mahal. Bahkan ultra mahal, lebih mahal dari pesta termahal didunia sekalipun (pesta pernikahan Pangeran Charles dan Lady Diana), ini yang menjadi soal awal tersanderanya pemimpin terpilih. Tercatat dalam sejarah, pesta termahal itu 1,5 trilyun sementara pesta demokrasi 2019 lebih 25 trilyun. Itu diluar dana pribadi calon dan pendukungnya.
Dengan biaya yang super mahal dan daya tawar “daya tekan” para investor politik yang tinggi maka perebutan jatah kursi menteri jadi begitu seksi. Ini bukan hanya sekedar tantangan untuk menyusun kabinet ramping. Kabinet ideal yang efisien dan efektif. Bahkan sampai pada tingkat “ancaman” serius dalam menyusun kabinet ramping. Tak heran jika akhirnya terlahir kabinet gemuk bahkan obesitas. Memang bisa terlihat “comel” menggemaskan. Namun jadi tidak efisien dan efektif.
Semakin gemuk organisasi pemerintahan maka biayanya makin mahal. Semua kementrian butuh kantor. Butuh biaya operasional, listrik, komunikasi, administrasi dll. Bahkan pasti perlu pegawai yang digaji untuk bertugas sebagai “tukang” pembuat kesejahteraan rakyat. Padahal kita pernah punya kabinet ramping hanya 22 kementrian di tahun 1973-1978. Namun di era reformasi jadi bengkak 34 kementrian.
Memang inilah tantangan besar yang dihadapi oleh sistem demokrasi. Baik itu negara yang sudah maju demokrasinya, apalagi yang baru belajar berdemokrasi. Negara demokrasi itu sulit mencegah pembengkakan organisasi pemerintahannya. Biasanya karena “terpanggil” memberi tempat kepada orang-orang yang dianggap berjasa bagi kemenangan dalam pesta demokrasi. Akibatnya, terjadilah apa yang dalam manajemen pemerintahan dikenal sebagai proses "elephantiasis."
Sejarah telah mencatat, semakin mahal pesta demokrasi di Indonesia maka makin sulit membentuk pemerintahan ramping yang efisien. Diakhir rezim Orba tahun 1998 ada 32 Kementrian dan 2 Pejabat setingkat Menteri. Namun seiring demoratisasi di era Gus Dur menjadi 34 Kementrian dan 4 Pejabat setingkat Menteri. Di zaman SBY menjadi 34 Kementrian dan 4 Pejabat setingkat Menteri dan kini di zaman rezim Jokowi menjadi 34 Kementrian dan 8 Pejabat setingkat Menteri.
Ada penambahan 2 Kementrian dan 2 Pejabat Setingkat Menteri di zaman Gus Dur. Jumlah ini dipertahankan oleh SBY selama 2 Periode yakni 34 Kementrian dan 4 Pejabat Setingkat Menteri (2004-2014). Namun di zaman Rezim Jokowi ada penambahan 4 Pejabat setingkat Menteri, yang sebelumnya hanya 4 menjadi 8 di tahun 2014.
Bagimana ditahun 2019 ini, akankah Jokowi mempertahankan jumlah kementrian, atau akan menambah atau bahkan berani merampingkan? Kita tunggu saja.
Justru yang perlu kita khawatirkan adalah, kalau organisasi yang terus membesar ini kemudian diisi dengan personil yang integritas dan kompetensinya rendah. Itu pertanda buruk bagi kelangsungan sebuah pemerintahan.
Gejala umum yang bisa kita lihat adalah demokratisasi cenderung bergandengan tangan dengan pembengkakan organisasi pemerintahan. Ini nampak pada penambahan organisasi kementerian, pembentukan lembaga pelaksana suatu program spesifik atau lembaga "ad hoc" dll. Lahirnya lembaga dan Komisi serta Badan baru.
Obesitas kabinet tampaknya seperti tidak terhindarkan. Sedikit sekali, atau hampir tidak ada kritik atas semua itu. Kalangan politisi, cendekiawan, pengamat kebijakan, ahli organisasi, bahkan juga negarawan. Padahal, akibat dari semua pembengkakan itu menjadi beban keuangan negara. Bahkan terjadinya duplikasi organisasi dan tumpang tindih kewenangan, serta sulitnya kordinasi.
Bagaimanakah nasib pemerintahan yang terjebak ke dalam obesitas dam pemborosan akut sehingga tidak efektifnya pemerintahan ditengah era kompetisi global ini? Jika tanpa suatu gerakan perubahan dan koreksi fundamental atas seluruh sistem manajemen pemerintahan maka suatu negara akan tertinggal dan kolaps. Ia akan terpuruk dalam ketidak-berdayaan menghadapi terjangan badai globalisasi. Semoga negeri ini tak begitu.
NB; Penulis pernah belajar pemerintahan di STPDN angkatan ke-04 dan IIP Jakarta angkatan ke-29 serta MIP-IIP Jakarta angkatan ke-08.
COMMENTS