Oleh : Mustajab Almusthafa (Analis LP3S) Pada dialog #ILCFreeport, mayoritas pembicara melihat dan menempatkan permasalahan Divestasi ...
Oleh : Mustajab Almusthafa (Analis LP3S)
Pada dialog #ILCFreeport, mayoritas pembicara melihat dan menempatkan permasalahan Divestasi Saham Freeport sebagai persoalan bisnis semata yang bisa dan harus diselesaikan oleh pihak yang 'selevel' Freeport. Maka tugas itupun jatuh di tangan Inalum (BUMN pertambangan). Bukan oleh Pemerintah (Presiden atau Menteri) secara langsung. Istilahnya adalah B to B, Business to Business. bukan oleh Pemerintah dengan Freeport (G to B). Pemerintah ditempatkan sebagai 'pengawas' saja.
Hal itu telah menjadi pola pengelolaan sumber daya alam atau bisnis dibidang Minerba, Migas, Kelistrikan atau Pertambangan pada umumnya. Itu merupakan turunan dari perundang-undangan terkait yang menempatkan BUMN sebagai pemegang kewenangan melakukan perjanjian dengan pihak swasta lainnya dalam melakukan bisnis (investasi dan pengelolaan) dibidang masing-masing. Pemerintah cukup pembuat regulasi dan 'pengawas'.
Kembali pada Divestasi Freeport. Divestasi Saham tersebut bukanlah semata soal jual beli saham, tapi didalamnya ada banyak masalah. Yakni soal Kontrak Karya dan segala kewajiban Freeport selama mengelola tambang di Papua. Persoalan tersebut tak bisa dilepaskan dari pembahasan Divestasi Saham tersebut.
KK Freeport akan habis masa KK-nya pada 2021. Dan banyak kewajibannya tak tertunaikan. Sekalipun ada jaminan dalam KK tersebut tentang kebolehan mengajukan kembali kontrak 2 x 10 tahun, namun tidak ada keharusan (kemutlakan) bagi pemerintah untuk menyetujuinya. Memang ada banyak alasan yang bisa digunakan untuk tidak menyetujui perpanjangan KK tersebut, sebagaimana banyak alasan pula yang bisa dibuat untuk menyetujuinya, sehingga mengundang perdebatan berkepanjangan.
Permasalahan krusialnya ada pada hubungan Divestasi Saham dengan Perpanjangan Kontrak. Freeport akan menyetujui Divestasi Saham 51% namun dengan 'imbalan' perpanjangan kontrak. Persoalannya kemudian bertambah ketika pihak yang melakukan pernjanjian divestasi saham adalah Inalum (BUMN). Apakah Inalum 'punya kewenangan' menentukan lanjut-tidaknya kontrak tersebut?
Maka menarik ketika Rocky Gerung mengungkapkan pertanyaan itu dan tidak mau mendengar jawaban pihak Inalum yang hadir (PR Inalum). Hemat saya, memang pertanyaan itu bukan untuk dijawab oleh Inalum melainkan oleh Pemerintah (Presiden/Menteri) langsung.
Pihak yang setuju dengan prinsip B to B dalam negosiasi Divestasi Saham tersebut sepertinya memang kesulitan menjawab pertanyaan itu. Karena kasusnya beda ketika Divestasi Saham itu tidak dikaitkan dan tidak ada kaitan dengan Perpanjangan Kontrak. Inilah titik krusial yang bisa menjadi celah Freeport untuk mendulang keuntungan, mendapatkan Perpanjangan Kontrak 2 x 10 tahun (hingga 2041).
Hal aneh lainnya adalah bagaimana Rio Tinto bisa mendapatkan hak khusus Saham 40% setelah 2021 dari Hak Partisipasinya pada pengelolaan tambang Freeport? Sementara jauh sebelumnya telah diketahui bahwa KK Freeport berakhir 2021 dan tak ada jaminan kepastian perpanjangannya. Atau apakah ini pertanda bahwa mereka (Freeport dan Rio Tinto) telah memastikan sejak pertama kerjasama mereka akan adanya perpanjangan KK-nya?
Selain itu, dalam perjanjian pendahuluan (head of agrement) Divestasi Saham tersebut, yang hadir hanyalah dari pihak Freeport, sementara yang akan diserahkan (dijual) adalah Hak Saham Rio Tinto. Apakah Rio Tinto telah sepenuhnya setuju hal itu? Ini aneh. Jika mereka yakin bahwa jika perpanjangan KK itu dapat membukukan keuntungan besar, mengapa Rio Tinto mau melepas Hak Sahamnya? Bukankah ia adalah pebisnis yang sedang mencari untung? Disini pemerintah juga perlu hati-hati.
Pada sisi lain, opini tentang kembalinya Kedaulatan Tambang Freeport ke Ibu Pertiwi menggelinding liar. Seolah Divestasi Saham itu telah berhasil dan raihan 51% itu bermakna pemulihan kedaulatan. Isu nasionalisme pun dimainkan, dan sikap nasionalisme itu disematkan pada pemerintah dan jajarannya yang 'berhasil' mencapai "Head of Agrement" (Perjanjian Pendahuluan) Divestasi Saham tersebut.
Namun satu hal yang aneh bahwa sementara pihak berbicara kedaulatan tambang, pada saat sama menilai Nasionalisasi Tambang Freeport adalah mustahil. Juga lebih setuju dengan penguasaan saham 51% dengan nilai US$3,85 M daripada pembelian seluruh aset Freeport setelah habis masa KK 2021 seniali +- US$6 M. Bukankah itu ambigu? Hem.
Tapi satu hal yang pasti bahwa pola B to B menunjukkan penguasa menganut kapitalisme (liberalisme ekonomi) dalam pengelolaan sumber daya alam negeri ini. Bukan saja dibidang Minerba, tapi juga Migas, Kelistrikan, dan yang lainnya. Nasib pertambangan mineral, migas, dan kelistirikan diletakkan pada BUMN (Inalum, Pertamina, PLN) bukan ditangan pemerintah (presiden/menteri) secara langsung. Seharusnya BUMN hanya pelaksana teknis usaha, bukan pengambil keputusan dan pembuat perjanjian yang merupakan kewenangan pemerintah secara langsung.
Ya, tapi itulah kenyataannya, pelbagai pihak setuju B to B, setuju penerapan kapitalisme/liberalisme ekonomi. [mm]
#GantiSistem
#GantiRezim
COMMENTS