Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, membuat pernyataan mengejutkan sekaligus mengungkap ambisi ekspansionis lama entitas Zionis dengan secara

Dampak Pernyataan “Israel Raya” Netanyahu: Mengguncang Kesepakatan Oslo dan Tamparan bagi Para Normalisator

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, membuat pernyataan mengejutkan sekaligus mengungkap ambisi ekspansionis lama entitas Zionis dengan secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap visi “Israel Raya”. Dalam wawancara dengan saluran i24 News berbahasa Ibrani, Netanyahu menjawab “sangat yakin” ketika ditanya apakah meyakini konsep tersebut, bahkan menegaskan dirinya “sangat berkomitmen” pada gagasan itu. Visi ini mencakup pencaplokan seluruh wilayah historis Palestina yang diduduki serta beberapa wilayah negara Arab sekitarnya. Jadi agenda “Israel Raya” ini mencakup penguasaan Tepi Barat, Jalur Gaza, dan sebagian wilayah Lebanon, Suriah, Mesir, serta Yordania –menghidupkan kembali impian kolonialisme lama tentang wilayah yang membentang “dari Sungai Nil hingga Sungai Efrat”. Pernyataan ini mengguncang seluruh perjanjian dan kesepakatan lama –semisal perjanjian Oslo– menjadi ambisi sejarah yang usang.

Pernyataan Netanyahu memicu gelombang kecaman verbal, bahkan dari ibu kota negara-negara yang sebelumnya menjalin normalisasi dan kerja sama keamanan dengan Israel. Sebanyak 31 negara Arab dan Islam, termasuk yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel, mengecam pernyataan tersebut sebagai “pelanggaran serius hukum internasional dan ancaman langsung keamanan serta stabilitas kawasan Arab”.

Kairo menyebut ucapan Netanyahu “mengguncang stabilitas regional dan menunjukkan penolakan terhadap jalur perdamaian”. Seolah-olah tragedi Gaza tidak pernah mengguncang ilusi Kairo itu, dan seolah-olah kawasan tersebut stabil meski ada penjajah yang terus bercokol. Yordania, yang menandatangani Perjanjian Wadi Araba dengan Israel pada 1994, menyebut pernyataan Netanyahu sebagai “eskalasi berbahaya dan provokatif serta ancaman terhadap kedaulatan negara-negara lain”. Ambisi tersebut digambarkan sebagai ilusi yang disebarkan unsur ekstremis di dalam pemerintahan Netanyahu, yang disinyalir memperpanjang siklus kekerasan di Gaza dan Tepi Barat.

Ironisnya, kecaman-kecaman ini tetap terasa hambar, karena di baliknya ada jalur logistik darat yang menghubungkan Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Yordania dengan Israel, yang menghemat lebih dari 80% biaya pengiriman barang dibanding jalur laut, sekaligus memperkuat eksistensi Israel di tengah agresinya terhadap Gaza dan seluruh wilayah suci. Bahkan Menteri Keuangan Israel sempat menghibur kelompok ekstremis di Paris dengan peta “Israel Raya” yang mencakup wilayah Yordania, yang kemudian dianggap Amman sebagai “pelanggaran terhadap perjanjian damai antara kedua negara”.

Pukulan Mematikan bagi Oslo Ataukah Pembubaran Otoritas Palestina?

Pernyataan terbaru Perdana Menteri Israel tersebut, yang mengungkap visi “Israel Raya”, memperlihatkan jurang yang dalam antara realitas politik saat ini dan jalur lama yang disebut sebagai proses perdamaian, yang sejak awal hanya dimanfaatkan Israel untuk kepentingannya sendiri. Dalam konteks ini, langkah Netanyahu dianggap sebagai “tembakan terakhir” terhadap sisa-sisa Perjanjian Oslo yang ditandatangani pada 1990-an dan menjadi dasar pembentukan Otoritas Palestina dengan “harapan” tercapainya solusi dua negara. Sejak Oslo 1993, Israel yang sebelumnya diburu berubah menjadi entitas yang aman berkat perlindungan aparat Otoritas Palestina. Perjanjian itu memberi pengakuan resmi kepada Israel dan membuka jalan normalisasi, sementara Otoritas Palestina mengambil peran sebagai penjaga setia bagi entitas penjajah. Alih-alih melawan pendudukan, dibentuklah aparat keamanan berjumlah sekitar 80 ribu personel untuk meredam perlawanan, diiringi puluhan perjanjian koordinasi keamanan yang diteken. Sejak Intifada al-Aqsa tahun 2000, Otoritas Palestina menjadi penghalang utama bagi perlawanan massal, menekan demonstrasi dan mengepung kelompok perlawanan.

Setelah perpecahan tahun 2007 antar faksi di Palestina, Tepi Barat berubah menjadi penjara besar dengan operasi harian terhadap pejuang Hamas dan Jihad, serta ribuan penangkapan aktivis yang berlangsung bersamaan dengan serangan militer Israel. Pada agresi Gaza 2014, aparat Otoritas Palestina melakukan penangkapan luas untuk mencegah intifada di Tepi Barat, bahkan menyerang demonstran pro-perlawanan. Koordinasi keamanan terus berlanjut hingga tahun 2021 dan 2022, bahkan saat terjadi gelombang perlawanan di al-Aqsa, di mana tentara Israel menyerbu kamp-kamp pengungsi di siang hari, sementara Otoritas Palestina memburu para pejuang yang selamat di malam hari. Terbaru, pada 2023 di Jenin, kesaksian menunjukkan aparat keamanan mundur saat Israel menyerbu kamp, lalu kembali untuk menekan demonstrasi warga. Dengan demikian, Otoritas Palestina telah berubah menjadi alat pelanggeng pendudukan, mengabaikan hak-hak rakyat dan melindungi musuh dengan darah anak bangsanya sendiri –sebuah pengkhianatan yang sebanding dengan sikap para rezim yang menormalisasi hubungan dengan Israel.

Pemerintahan sayap kanan zionisme Israel secara bertahap meruntuhkan fondasi Perjanjian Oslo melalui ekspansi permukiman dan penerapan kebijakan de facto, meski tetap mempertahankan struktur Otoritas Palestina sebagai mitra keamanan dalam kerangka “pengelolaan konflik” tanpa penyelesaian nyata. Kini, koalisi ekstrem kanan pimpinan Netanyahu memanfaatkan situasi perang Gaza sebagai peluang membatalkan sepenuhnya pengaturan Oslo. Kajian strategis menunjukkan pemerintahan Netanyahu menggunakan dampak peristiwa 7 Oktober 2023 untuk menjalankan agenda yang telah diumumkan sejak awal: menghapus status quo Oslo, melemahkan Otoritas Palestina secara finansial dan keamanan hingga ke titik pembubaran, serta mempercepat aneksasi wilayah Tepi Barat. Tak lama setelah pernyataan Netanyahu, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengumumkan pembangunan ribuan unit permukiman baru di Tepi Barat yang diduduki, menyebut langkah itu sebagai “penguburan final gagasan negara Palestina”. Sebelumnya, Knesset (parlemen Israel) juga telah mengesahkan resolusi simbolik yang menolak pendirian negara Palestina dengan suara mayoritas (68 suara vs 9 suara) –menunjukkan peubahan resmi dari komitmen Oslo.

Pemerintah Israel meningkatkan tekanan terhadap Otoritas Palestina dengan memotong atau menahan pendapatan pajak, mendorong legislasi yang memungkinkan tuntutan hukum perdata terhadap otoritas atas dukungan kepada keluarga syuhada, serta melarang masuknya puluhan ribu pekerja Palestina yang butuh mata pencaharian ke wilayah Israel. Agresi tersebut meluas hingga mencakup invasi militer berulang ke wilayah yang diklasifikasikan sebagai (A) menurut Perjanjian Oslo. Bahkan, Israel mengumumkan penarikan kewenangan keamanan dari pihak otoritas di beberapa wilayah (B) dengan dalih mendirikan “cagar alam” di bawah kendali langsungnya, yang secara praktis berarti mengakhiri pembagian administratif Oslo secara sepihak.

Sejak Oslo, sekitar 75% anggaran Otoritas Palestina bergantung pada pendapatan pajak yang dikumpulkan oleh Israel, yang kemudian digunakan sebagai alat tekanan. Antara tahun 2019 hingga 2024, entitas penjajah memotong sekitar 3,54 miliar shekel (sekitar satu miliar dolar), yaitu sekitar 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Palestina pada tahun 2023, dengan dalih dana tersebut digunakan otoritas membiayai keluarga para syuhada dan tahanan. Pemotongan ini kemudian meningkat sejak Oktober 2023, mencapai 275 juta shekel per bulan, jumlah yang setara dengan seluruh gaji pegawai sektor Gaza yang bekerja di bawah otoritas.

Selain itu, sekitar 143.000 pekerja Palestina dilarang bekerja di Israel antara Oktober dan Desember 2023, menghancurkan ekonomi dan mengancam kelangsungan hidup seluruh keluarga Palestina. Di saat yang sama, Otoritas Palestina memperkuat penindasan terhadap perlawanan; di kamp Jenin dan Yerusalem, aparat keamanan menangkap atau menyerahkan pejuang kepada Israel, sementara jumlah pos pemeriksaan di Tepi Barat melonjak hingga 900 titik, yang membatasi aktivitas warga dan menjadikan mobilitas sebagai tantangan harian. Dengan demikian, Otoritas Palestina berubah menjadi alat represi yang berfungsi melayani kepentingan pihak penjajah, menjadi senjata yang menindas rakyatnya sendiri melalui koordinasi keamanan dan penahanan, sementara sumber daya keuangan dirampas dan akses kebutuhan dasar warga semakin dibatasi. Di saat yang sama, generasi muda di Gaza dan Tepi Barat menghadapi penderitaan akibat kelaparan dan blokade, sementara darah terus tertumpah di tanah yang merintih karena luka dan pengkhianatan.

Perkembangan terbaru ini menempatkan masa depan Otoritas Palestina dalam ancaman paling serius sejak dibentuknya. Kini, otoritas tersebut menjadi entitas rapuh dan terbelenggu, dengan peran yang terus menyusut dari hari ke hari. Bahkan Amerika Serikat menolak memberikan visa bagi delegasi Otoritas Palestina untuk memasuki negara itu dan menghadiri pertemuan di markas PBB. Pimpinan Otoritas Palestina menyebut pernyataan Netanyahu tentang “Israel Raya” sebagai bentuk “pengabaian terang-terangan terhadap hak sah rakyat Palestina dan provokasi berbahaya yang mengancam stabilitas kawasan”. Namun, kenyataannya lebih tepat disebut sebagai “ancaman terhadap kelangsungan sistem yang selama ini memungkinkan korupsi dan kolusi dengan pendudukan”, bukan terhadap keamanan kawasan yang memang sejak penjajahan tidak pernah benar-benar aman atau stabil. Meski demikian, Otoritas Palestina hanya mampu mengeluarkan kecaman verbal, sementara proyek pendudukan terus berjalan untuk menghilangkan otoritas dari peran politik.

Di sisi lain, lembaga kajian di Israel memperingatkan runtuhnya Otoritas Palestina –baik melalui konflik internal maupun kudeta penuh oleh Israel– akan menciptakan kekosongan berbahaya dengan dampak serius bagi semua pihak, termasuk Israel sendiri. Sebab, peran utama otoritas selama ini justru lebih melindungi kepentingan Israel daripada tenara IDF sendiri. Jika otoritas runtuh, bisa terjadi gelombang massif perlawanan rakyat karena hilangnya harapan terhadap jalur diplomasi. Puluhan ribu personel bersenjata dari aparat otoritas bisa kehilangan tunjangan dan sebagian mungkin bergabung dengan perlawanan, bukan lagi melakukan koordinasi keamanan dengan Israel. Keruntuhan otoritas juga berarti berakhirnya “era perjanjian” dan pengakuan nyata atas kegagalan pendekatan “penyelesaian damai”, yang bisa menghambat normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab yang antusias menjalin kerja sama. Di sisi Israel, mereka akan dipaksa menanggung langsung beban mengelola kehidupan jutaan warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza, dengan konsekuensi finansial dan keamanan yang sangat besar. Singkatnya, ambisi pemerintahan Netanyahu untuk mewujudkan mimpi “Israel Raya” dengan menyingkirkan Otoritas Palestina berisiko membuka pintu kekacauan keamanan dan regional yang tak terkendali –sesuatu yang sengaja diabaikan demi memuaskan kelompok pemukim ekstrem dan mempertahankan kekuasaan politiknya.

Sejak Perjanjian Oslo, satu atau lebih dari enam warga Palestina di Tepi Barat bekerja di sektor keamanan Otoritas Palestina, yang mengalokasikan anggaran untuk keamanan lebih besar daripada gabungan anggaran pendidikan dan kesehatan. Anggaran tahunan untuk penguatan keamanan bahkan melampaui satu miliar dolar, atau sekitar 28% dari total anggaran otoritas. Pada Desember 2024 di Jenin, terjadi bentrokan paling sengit antara aparat otoritas dan pejuang lokal, menewaskan sejumlah pejuang dan kembali menyoroti lemahnya kepemimpinan keamanan serta minimnya dukungan rakyat, di tengah tudingan bahwa otoritas lebih melayani keamanan pendudukan daripada kepentingan bangsa Palestina. Tak kalah serius, otoritas juga dituding menindas rakyatnya sendiri: pada tahun 2015 saja, tercatat lebih dari 1.274 penangkapan sewenang-wenang dan 1.089 pemanggilan terhadap para oposisi, termasuk mahasiswa dan aktivis hak rakyat, dengan dalih keamanan tanpa dakwaan jelas, serta laporan penyiksaan di dalam penjara.

Lembaga survei seperti PCPSR (The Palestinian Center for Policy and Survey Research) menunjukkan 79% warga Palestina di Tepi Barat meyakini adanya korupsi di tubuh otoritas, mencerminkan krisis kepercayaan publik yang menganggap otoritas sebagai sarang uang haram, bukan penjaga hak nasional. Survei Arab Barometer 2021–2022 juga mencatat 85% responden menilai korupsi di otoritas terjadi dalam skala besar atau sedang. Data tambahan menunjukkan lebih dari 62% warga melihat otoritas sebagai beban bagi rakyat. Penolakan publik ini tidak mengejutkan di tengah disintegrasi institusi dan praktik korupsi yang mengakar, karena sejak Oslo, otoritas lebih sibuk menjaga keamanan pendudukan, menekan perjuangan internal, dan membungkam suara rakyat. Bahkan, kecenderungan pengkhianatan itu tampak jelas ketika aparat keamanan menjadikan penindasan rakyat sebagai tugas utama, bukan perlindungan terhadap mereka.

Sebaliknya, Israel mendapatkan keuntungan luar biasa dari keberadaan Otoritas Palestina yang berfungsi sebagai jembatan bagi kelangsungan negaranya. Otoritas ini secara paradoks memikul dua peran yang saling bertentangan dan destruktif: di satu sisi, menekan perlawanan rakyat Palestina atas nama Israel, dan di sisi lain, melindungi entitas penjajah sambil memerangi rakyatnya sendiri serta menutupi praktik korupsinya. Sementara itu, Israel terus merampas dan mencaplok tanah Palestina satu demi satu. Dalam lingkaran beracun ini, peran Otoritas Palestina tampak sebagai perpanjangan fungsional dari pendudukan: menjadi barikade keamanan yang menggantikan tugas militer Israel dalam menekan perlawanan, memburu oposisi, dan mengeringkan sumber-sumber perlawanan rakyat. Institusi-institusinya telah berubah menjadi alat administratif dan keamanan yang dikontrol penjajah, yang menjaga permukiman ilegal dan menciptakan ruang aman bagi ekspansi Israel, sementara rakyat Palestina dibiarkan menghadapi pengangguran, kelaparan, dan peluru sendirian.

Wadi Araba di Ujung Tanduk, Yordania dan Mesir Terancam

Proyek “Israel Raya” tidak hanya mengancam wilayah Palestina yang diduduki, tetapi juga mengguncang stabilitas negara tetangga (Yordania dan Mesir), serta berpotensi membatalkan perjanjian damai yang telah lama diteken. Ketika Netanyahu, menyuarakan gagasan mencaplok sebagian wilayah Yordania dan Semenanjung Sinai, secara tidak langsung ia meragukan keabsahan Perjanjian Wadi Araba (1994) dan Camp David (1979) yang mengakui batas-batas internasional tersebut. Beberapa tokoh ekstrem dalam pemerintahannya bahkan mengusulkan teori “tanah air alternatif” bagi warga Palestina di Yordania, dengan menyebut wilayah tepi timur Yordan bisa menjadi bagian dari solusi akhir versi Israel. Gagasan ini menjadi ancaman serius bagi Amman, yang memandang Tepi Barat sebagai wilayah strategis dan bagian dari keamanan nasionalnya. Namun, respons Yordania yang hanya kecaman hambar dinilai belum sepadan dengan besarnya ancaman. Seharusnya pemerintah Yordania –yang melihat eksistensinya terancam secara mendasar– mengambil langkah tegas: mengusir duta besar Israel dari Amman, memanggil pulang duta besarnya dari Tel Aviv, memutus hubungan diplomatik yang kontroverisal dengan entitas pendudukan, menghentikan implementasi Perjanjian Wadi Araba beserta klausul keamanan dan ekonominya, serta mengakhiri koordinasi keamanan perbatasan yang selama ini menjamin keamanan Israel sejak awal berdirinya, serta membatalkan perjanjian gas yang selama bertahun-tahun membebani rakyat Yordania. Langkah politik yang kuat diperlukan guna mencegah Israel menyerbu Masjid al-Aqsa, yang secara resmi berada di bawah naungan pihak al-Hasyimiyyah.

Sudah seharusnya kemarahan itu diwujudkan dalam tindakan nyata yang menunjukkan keseriusan melalui langkah militer, agar Yordania tidak dipandang sebagai titik lemah yang mudah diganggu oleh musuh-musuh yang baru saja keluar dari perang yang melelahkan dan kehilangan daya gentar maupun kekuatan ofensif, setelah wajahnya dibenamkan ke tanah oleh perlawanan heroik Brigade al-Qassam dan Jihad Islam pada 7 Oktober, yang menggugurkan mitos “tentara yang tak terkalahkan” dan hingga kini belum mampu mencetak kemenangan di front Gaza yang perkasa; belum mampu meraih satu pun tujuan dari perang yang dilancarkannya di sana. Bukankah lebih layak jika kita mengingat kembali kiprah heroik tentara Arab Yordania –yang pernah mengalahkan pasukan pendudukan pada Pertempuran Karameh tahun 1968, menewaskan lebih dari 200 tentara penjajah, menghancurkan sekitar 40 tank dan kendaraan lapis baja, hingga memaksa lebih dari 15 ribu pasukan pendudukan yang didukung jet tempur dan tank untuk mundur dengan hina. Tentara yang sama juga berjasa mencegah jatuhnya Yerusalem Timur dalam Perang Nakba berkat keteguhan para pejuangnya dalam Pertempuran Latrun pada Mei-Juni 1948, yang menimbulkan kerugian besar di pihak musuh. Mereka juga menunjukkan keberanian luar biasa dalam mempertahankan Yerusalem pada Juni 1967, bertahan hingga peluru terakhir di Yerusalem Timur –semua berkat keyakinan kuat yang tertanam dalam jiwa mereka, bahwa membebaskan tanah dari penjajahan adalah sebuah kewajiban.

Sudah sepatutnya tentara Yordania membuka front pertempuran melawan entitas penjajah bersamaan dengan dimulainya “Operasi Badai al-Aqsa”, demi membebaskan negeri dan rakyatnya. Seharusnya pula pemerintah Yordania membuka ruang bagi rakyatnya, membiarkan gelombang dukungan besar-besaran untuk Palestina mengalir bebas dan menjadi kekuatan yang menakutkan bagi musuh –bukan malah mengekangnya. Dengan begitu, suara rakyat bisa menjadi alat penekan yang mempermalukan musuh dan sekutu Amerikanya, sekaligus menunjukkan penolakan umat terhadap keberadaan pangkalan militer asing AS di tanah mereka. Minimal, yang diharapkan dari pemerintah Yordania dalam menghadapi ilusi “Israel Raya” adalah sikap yang mencerminkan harga diri dan kedaulatan negara, bukan sekadar mengirimkan nota protes yang tak berdampak dan tak berarti. Dalam konteks ini, pernyataan Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, mencerminkan pendekatan “diplomasi dingin” dalam menghadapi ancaman. Ia mengatakan bahwa klaim-klaim Zionis “tidak akan memengaruhi Yordania dan negara-negara Arab” serta “tidak akan mengurangi hak-hak rakyat Palestina” –laksana siaran pers rutin untuk koresponden al-Jazeera, bukan respons sebuah negara yang sedang menghadapi ancaman nyata.

Sementara Mesir –negara Arab pertama yang menandatangani perjanjian normalisasi dengan entitas penjajah– juga menghadapi tekanan strategis yang memalukan. Ketika Netanyahu memberi isyarat tentang ambisi di wilayah Sinai atau sengaja mengabaikan peran regional Kairo, sama dengan terang-terangan mengabaikan puluhan tahun kerja sama Mesir-Israel. Respons resmi Mesir pun tak jauh berbeda dari Yordania: lemah, pasif, dan tunduk, hanya sebatas kecaman dan seruan kembali ke meja perundingan dalam kerangka perdamaian semu. Seolah-olah puluhan tahun kegagalan belum cukup menunjukkan niat sejati entitas penjajah, hingga akhirnya entitas itu menampar Mesir secara simbolis, menyampaikan pesan bahwa ia tak peduli pada perjanjian atau komitmen apa pun, dan bahwa ambisinya membentang dari Sungai Eufrat hingga Sungai Nil. Sebenarnya yang ditakuti rezim Mesir adalah kemungkinan kawasan kembali tergelincir ke ambang ledakan akibat ekstremisme Zionis, yang dapat mengancam kelangsungan kendali rezim atas negeri Mesir dan rakyatnya. Kemarahan publik Mesir pun semakin memuncak karena terlihat jelas adanya keterlibatan rezim dengan entitas Zionis, seolah keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama.

Selama agresi terakhir terhadap Gaza, Kairo mendapat kecaman luas karena diduga bersekongkol secara nyata dalam blokade Israel –terlihat dari penutupan perlintasan Rafah hampir sepanjang waktu dan pembatasan bantuan kemanusiaan– demi menjaga kesepakatan dengan Washington dan Tel Aviv serta menjalankan agenda kolonial mereka di Gaza. Meski demikian, entitas Zionis tetap mengabaikan semua jasa Mesir dan melanjutkan pembantaian brutal di Gaza hingga tahap akhir, lalu “membalas jasa” Kairo dengan menyatakan ambisi ekspansif yang mengancam kedaulatan Mesir di Sinai atau berpotensi merusak peran regionalnya. Ini adalah bentuk nyata dari penghinaan terhadap kerja sama keamanan dan politik yang telah diberikan Mesir selama puluhan tahun. Sikap Kairo terhadap koridor Philadelphia pun mencerminkan bentuk lain dari persetujuan, karena membiarkan entitas Zionis mendikte situasi perbatasan tanpa perlawanan berarti. Pada Mei 2024, militer Israel mengumumkan menguasai koridor tersebut secara taktis, melanggar Perjanjian Camp David, sementara Kementerian Luar Negeri Mesir hanya mengeluarkan pernyataan protes yang lemah tanpa tindak lanjut.

Perlintasan Rafah telah berubah menjadi alat pengekangan di tangan Kairo, di mana menurut data Reuters (13 Agustus 2025), hanya 30–50 truk bantuan yang diizinkan melintas setiap hari dari total 200–300 yang tiba di perbatasan, sementara sisanya dibiarkan membusuk di gudang atau jalanan; Mesir juga kerap menutup akses tersebut selama berhari-hari atau berminggu-minggu dengan alasan yang tidak jelas, menyebabkan ratusan ribu warga Gaza yang sakit dan kelaparan terjebak dalam kondisi mematikan, dan dalam negosiasi gencatan senjata, sumber-sumber Barat mengungkap bahwa intelijen Mesir mengubah isi kesepakatan yang sebelumnya disetujui Israel, lalu menyodorkan versi alternatif kepada Hamas, sehingga kesepahaman gagal tercapai sebelum sempat dijalankan –sebuah preseden yang menunjukkan tingkat manipulasi dan intrik yang signifikan. Dengan demikian, peran Mesir pun terungkap: sebagai penjaga perbatasan yang membatasi Gaza, jalur sempit bagi bantuan pangan dan medis, serta fasilitator bagi solusi yang ditentukan pihak pendudukan. Kairo memilih menjadi mitra dalam blokade alih-alih menjadi pelindung bagi Gaza, sehingga kebijakannya menjadi beban bagi rakyat Palestina yang terjepit, bagi umat Islam secara keseluruhan, dan menjadi keuntungan strategis bagi entitas penjajah.

Kondisi Suriah pun tak jauh berbeda, meski sementara berada di luar lingkaran normalisasi resmi. Dalam beberapa versi, visi “Israel Raya” menempatkan Dataran Tinggi Golan yang diduduki serta wilayah selatan Suriah dalam jangkauan ambisi Zionis. Sudah bukan rahasia lagi rezim Damaskus menunjukkan contoh mencolok sikap munafik ganda. Di satu sisi, serangan udara dari entitas Zionis terus menghantam ibu kota dan bandara-bandara Suriah, sementara Tel Aviv semakin terang-terangan mendukung kelompok-kelompok separatis di wilayah timur Sungai Eufrat. Namun di sisi lain, rezim Suriah justru tak ragu menjalin negosiasi langsung dengan musuhnya, di bawah mediasi Amerika Serikat. Tak ada rudal yang membalas agresi, tak ada sikap yang menghentikan pelanggaran, hanya diam yang justru mendorong Netanyahu –yang gagal di Gaza– untuk mencari citra kemenangan di reruntuhan Damaskus demi tampil sebagai sosok kuat. Rezim Suriah telah lama terbiasa menundukkan kepala di hadapan tekanan, hingga sikapnya menyerupai tunduk hina kepada musuh yang terus menerus melanggar kedaulatan negaranya. Keberadaan rezim ini kini identik dengan ketiadaan kehendak politik, berlindung di balik dalih klasik bahwa “keseimbangan kekuatan tidak memungkinkan”, sebuah alasan yang justru memperkuat pendudukan dan membuka jalan bagi musuh menguasai langit dan tanah Suriah. Ironisnya, satu-satunya sikap yang ditegaskan rezim terhadap entitas penjajah hanyalah keinginan menghidupkan kembali perjanjian pemisahan pasukan tahun 1974 di Dataran Tinggi Golan (antara pasukan Israel dan militer Suriah), demi menjamin stabilitas di perbatasan musuh.

Rezim Normalisasi: Kecaman Tumpul, Ketundukan Berlanjut

Perkembangan terbaru ini mengungkapkan ketimpangan hubungan antara entitas penjajah dan rezim-rezim Arab sebagai sekutunya yang telah melakukan normalisasi atau bekerja sama dalam bidang keamanan. Terlihat jelas entitas Zionis tidak menghargai berbagai jasa dan jaminan yang diberikan rezim-rezim tersebut selama bertahun-tahun. Sebaliknya, Netanyahu dan para sekutunya justru memandang sikap tunduk para pemimpin Arab itu sebagai lampu hijau melanjutkan agenda agresif mereka. Hal ini terbukti selama agresi terhadap Gaza 2023 - 2025, ketika sejumlah pemerintah Arab secara langsung maupun tidak langsung membantu entitas tersebut: ada yang membungkam suara rakyat yang marah, mengekang peran militer, dan menghalangi setiap gerakan nyata membela Gaza. Bahkan Otoritas Palestina sendiri terus melakukan koordinasi keamanan dengan penjajah di Tepi Barat menekan setiap bentuk solidaritas, sementara tentara penjajah melakukan pembantaian harian terhadap warga Gaza. Rezim-rezim ini berimajinasi bahwa jasa dukungan mereka akan memberi pengaruh di mata Tel Aviv atau Washington, atau melindungi kepentingan sempit mereka.

Namun jawaban Netanyahu datang dengan cepat: “Kami tetap melanjutkan proyek imperialisme kami, tanpa mengindahkan tawaran kerja sama kepada kami”. Pengkhianatan terhadap Palestina kembali terulang, seperti saat Uni Emirat Arab dan Bahrain menormalisasi hubungan dengan Israel dengan harapan meredam ekspansi permukiman ilegal. Namun, syarat-syarat yang diajukan tak lebih dari pengalihan perhatian publik. Hasilnya, pemerintahan Netanyahu justru terus memperluas permukiman tanpa henti dan melegitimasi titik-titik pemukiman liar. Bahkan pada tahun 2023, Israel nyaris mencaplok wilayah luas di Tepi Barat, jika bukan karena manuver penundaan sementara yang dilakukan demi mengamankan kesepakatan Abraham. Israel tidak menghormati perjanjian tersebut kecuali jika menguntungkan secara strategis; bahkan Menteri Keuangan Smotrich secara terang-terangan menyatakan “tidak ada rakyat Palestina”, sambil duduk di depan peta yang mencakup Yordania dan Palestina sebagai bagian dari “Israel Raya” –sebuah provokasi terbuka terhadap sekutu Arab terdekat dalam proyek normalisasi. Rezim-rezim Arab yang terlibat dalam normalisasi dan kerja sama keamanan kini berada dalam posisi yang memalukan dan dianggap remeh. Sementara Netanyahu memuji misinya sebagai “misi sejarah dan spiritual” demi mewujudkan impian generasi Zionis –impian yang mencakup ekspansi dengan mengorbankan kedaulatan negara-negara Arab– ibukota - ibukota Arab itu hanya mampu mengeluarkan pernyataan kecaman yang tak berdampak. Tak satu pun duta besar Israel diusir, tak ada perjanjian yang ditangguhkan, tak ada kerja sama intelijen yang dibekukan, dan tak satu pun jalur logistik vital yang menopang eksistensi entitas penjajah dihentikan sebagai respons atas provokasi Netanyahu.

Diam total inilah yang mendorong entitas Zionis terus meremehkan rezim-rezim tersebut. Menteri Keamanan Nasional Israel yang ekstrem, Itamar Ben Gvir, telah enam kali menyerbu Masjid Al-Aqsa sejak menjabat, di bawah perlindungan polisi pendudukan, tanpa mengindahkan perwalian historis Yordania atas situs suci tersebut. Meski demikian, otoritas pendudukan terus memaksakan kenyataan baru dengan kekuatan senjata di tempat suci pertama umat Islam, tanpa mengindahkan peringatan lemah dari pihak Yordania. Kini jelas bahwa entitas Zionis tidak menghormati komitmen apa pun jika bertentangan dengan ambisinya; bahkan siap mengorbankan kepentingan sekutu Arab terdekatnya demi proyek kolonial dan pemukiman. Sayangnya, respons rezim-rezim tersebut tidak sebanding dengan penghinaan yang mereka terima, hanya sebatas kecaman media dan permohonan kepada komunitas internasional, alih-alih sikap tegas yang mencerminkan klaim mereka atas kedaulatan dan martabat nasional.

Sikap Amerika dan Barat: Kepedulian terhadap Kepentingan atau Formalitas

Di tingkat internasional, wacana “Israel Raya” menempatkan sekutu-sekutu konservatif Barat dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa terus memberikan dukungan politik dan militer kepada entitas Zionis penjajah, bahkan melindunginya secara diplomatik di forum-forum global. Namun di sisi lain, mereka tak bisa mengabaikan bahaya retorika ekspansionis Israel terhadap stabilitas regional yang tersisa.

Di Washington, kita menyaksikan pernyataan yang tidak biasa menyusul pelanggaran para menteri pemerintahan Netanyahu: Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut seruan Smotrich menghapus kota Palestina Huwara sebagai “menjijikkan dan tercela” dan menyebut pernyataannya sebagai hasutan berbahaya terhadap kekerasan. Juru bicara Vedant Patel juga mengecam penyangkalan Smotrich atas keberadaan rakyat Palestina, menyebutnya “tidak akurat dan berbahaya”. Bahkan, AS mengkritik undang-undang Knesset yang memungkinkan kembalinya pemukim ke empat pos yang dikosongkan pada 2005, menyebutnya sebagai “langkah provokatif” yang bertentangan dengan komitmen Israel kepada Washington dan menjauhkan solusi dua negara.

Meski pernyataan tadi terdengar tegas dan terkendali, namun secara bersamaan mencerminkan kekhawatiran nyata AS terhadap arah ekstrem pemerintahan Netanyahu. Washington telah menginvestasikan puluhan tahun membangun kerangka keamanan regional yang –secara teori– berbasis pada visi dua negara demi menjaga kepentingannya, namun kini Netanyahu merusaknya dengan langkah sepihak yang berisiko memicu ledakan besar. Bahkan media elit Amerika yang selama ini dikenal mendukung keberadaan Israel mulai menyuarakan kekhawatiran. Sebagai contoh, kolumnis ternama Thomas Friedman dalam The New York Times menilai pemerintahan Netanyahu saat ini “tak lagi menjadi sekutu Amerika” karena “bertindak dengan cara yang mengancam kepentingan strategis Amerika di Timur Tengah”. Bahkan lebih jauh lagi, ia menyampaikan kepada Presiden Amerika bahwa “Netanyahu bukanlah teman kita”. Friedman menggarisbawahi bahwa arah kebijakan pemerintahan Netanyahu saat ini menunjukkan kecenderungan yang semakin jelas: pencaplokan wilayah Tepi Barat, relokasi penduduk Gaza, serta pemulihan proyek permukiman. Menurutnya, pendekatan tersebut berpotensi bertentangan secara langsung dengan prinsip-prinsip dasar strategi Amerika Serikat di kawasan, yang selama beberapa dekade telah berlandaskan pada komitmen terhadap solusi dua negara, meskipun masih di atas kertas.

Dalam tulisannya, Friedman memperingatkan bahwa rencana Netanyahu untuk Gaza bertumpu pada pendudukan permanen yang bertujuan mendorong migrasi massal warga Palestina. Ia menyebut strategi tersebut sebagai “resep untuk pemberontakan jangka panjang … mirip Vietnam di pesisir Mediterania”. Friedman juga menekankan jika Israel terus melanjutkan pendekatan ini, negara itu berisiko menghadapi tuduhan baru kejahatan perang dan dapat mengguncang stabilitas mitra utama Washington di kawasan, seperti Yordania dan Mesir –sebuah peringatan yang dinilai sangat penting. Bahkan elite AS menyadari bahwa perjanjian Camp David dan Wadi Araba terancam oleh kebijakan Netanyahu. Ia menutup dengan peringatan keras kepada Washington jika Netanyahu tidak dikendalikan, Israel akan menjadi “negara yang terasing secara global”. Dalam konteks serupa, Parlemen Eropa dan PBB juga meningkatkan nada kritiknya; Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi mayoritas pada akhir 2023 yang menuntut Israel mengakhiri pendudukannya dalam jangka waktu tertentu, dan menyerahkan kasus tersebut ke Mahkamah Internasional, yang dalam opini konsultatifnya menyatakan keberadaan Israel di wilayah Palestina adalah ilegal dan kelanjutan pemukiman bisa dikategorikan sebagai kejahatan apartheid atau genosida. Bahkan Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court) di Den Haag –meski dengan keberaniannya yang terbatas– mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang di Gaza.

Namun, semua sikap internasional ini, meski memiliki bobot hukum dan moral, tetap berbenturan dengan sikap arogan Israel yang sudah menjadi kebiasaan, serta veto Amerika yang siap digunakan kapan saja. Netanyahu memanfaatkan keberpihakan konservatif Barat dan lemahnya kemauan menjatuhkan sanksi, guna melanjutkan proyeknya seolah kritik-kritik tersebut hanyalah riak-riak kecil untuk konsumsi media. Lemahnya respons resmi dari dunia Arab pun mendorong Washington dan ibu kota-ibu kota Eropa untuk cukup dengan kecaman simbolik, tanpa beralih ke tekanan nyata; sebab mereka tahu pihak-pihak yang menjadi sasaran langsung ekspansi entitas Zionis –baik rezim Arab maupun lainnya– tidak akan bergerak serius melindungi diri mereka sendiri. Maka sikap Barat tampak kompromistis secara implisit: dipermukaan mengkritik tegas, namun dibelakang layar mempersenjatai, menjaga kepentingan jangka pendek mereka (aliansi dengan Israel dan meredam tekanan publik yang bersimpati pada Palestina), tanpa benar-benar menjawab tantangan historis yang ditimbulkan oleh visi “Israel Raya” terhadap stabilitas regional dan global.

Penutup

Tak diragukan lagi, pernyataan Netanyahu mengenai “Israel Raya” membuka sepenuhnya wajah asli kebijakan entitas penjajah. Pernyataan itu menegaskan tanpa keraguan bahwa entitas tersebut tidak mengenal batas dalam ambisinya, dan tidak menghormati perjanjian atau komitmen jika bertentangan dengan proyek kolonial dan pemukimannya. Ini adalah momen krusial yang memperlihatkan sifat agresif entitas tersebut tanpa topeng atau polesan: menganggap dirinya sedang menjalankan “misi sejarah yang suci” demi mewujudkan impian para pendahulu Zionisnya, meski harus mengorbankan rezim-rezim yang selama ini menjadi penopangnya –memberinya kehidupan, keamanan, dan kelangsungan– serta rakyat mereka yang menolak semua itu. Sebaliknya, krisis ini juga memperlihatkan betapa rendah dan terhinanya posisi rezim-rezim Arab yang memilih bekerja sama dengan musuh.

Meskipun rezim-rezim tersebut telah memberikan berbagai bentuk dukungan –baik secara diam-diam maupun terbuka– demi menjaga keamanan pendudukan dan stabilitas pemerintahan penjajah, mereka tak menuai apa pun selain penghinaan. Netanyahu mengabaikan sepenuhnya bantuan yang diberikan rezim-rezim Arab kepadanya selama pembantaian di Gaza, menendang janji dan jaminan mereka tanpa memedulikan nasib rezim-rezim itu di hadapan rakyatnya sendiri. Peristiwa-peristiwa ini membuktikan bahwa taruhan para normalisator pada “itikad baik” penjajah adalah taruhan yang keliru dan membawa kehancuran.

Penjajah ini hanya memahami bahasa kekuatan dan kepentingan; menghormati siapa pun yang memaksanya untuk menghormati, dan meremehkan siapa pun yang tunduk padanya secara sukarela. Para penguasa Arab yang bergegas melakukan normalisasi sempat berilusi bahwa bersandar pada pelukan entitas Zionis dan Amerika akan menjamin kelangsungan kekuasaannya dan membawa kemakmuran. Namun pada akhirnya, menyadari –terlambat dan mungkin tanpa pengakuan terbuka– bahwa mereka hanyalah alat sementara yang akan dibuang Zionis begitu kepentingannya terpenuhi.

Gagasan “Israel Raya” yang dihidupkan kembali Netanyahu pada saat ini –setelah gagal menundukkan Gaza yang tangguh secara militer– bisa dipahami sebagai upaya menutupi kegagalan militer Israel dengan kemenangan politik dan ideologis semu, yang dibangun di atas kelemahan rezim-rezim Arab yang tunduk dan tak berdaya. Ketika tentaranya tak mampu menaklukkan ribuan pejuang di Gaza, Netanyahu justru memamerkan kekuatannya terhadap pemerintah-pemerintah yang tunduk dan tak akan berani menghalangi jalannya. Inilah kenyataan pahit yang harus disadari umat: entitas penjajah adalah musuh eksistensial yang tak peduli pada aliansi jika bertentangan dengan ambisinya, dan mengandalkan rezim-rezim yang bersekongkol dengan penjajah untuk membela kepentingan utama kita umat Islam adalah ilusi belaka. Mesir, Yordania, Suriah, dan Otoritas Palestina, semuanya gagal mengambil sikap tegas terhadap ekspansi Zionis –bahkan membiarkan Gaza menemui nasibnya sendiri, tak mampu mencegah pencaplokan Tepi Barat dan Yahudisasi Yerusalem. Maka, bagaimana mungkin kita berharap mereka mampu menghadang agenda “Israel Raya” yang akan membinasakan kawasan? Sejarah terus membuktikan bahwa hak-hak umat hanya akan terlindungi jika umat itu sendiri bangkit dan mendirikan Khilafah Rasyidah berdasarkan manhaj kenabian, yang akan membuat entitas penjajah kehilangan arah dan kekuatan.

Rezim-rezim yang tunduk pada musuh telah memilih tempatnya di tumpukan sampah sejarah, dan tak akan meraih apa pun selain kehinaan yang menyakitkan dari pihak yang dulu mereka anggap sebagai sekutu dan penjamin kekuasaan. Netanyahu telah mempermalukan mereka sedalam-dalamnya –maka apakah rezim-rezim tersebut akan mengambil pelajaran sebelum semuanya terlambat? Ataukah mereka akan terus tenggelam dalam kepatuhan mutlak hingga tiba saatnya musuh sendiri menyingkirkan mereka setelah semua kepentingannya terpenuhi? Bisa dipastikan, para penguasa itu nampaknya akan tetap dalam posisi tunduk yang sudah menjadi kebiasaan, kecuali jika rakyat bangkit, mencabut kekuasaan mereka dari akarnya, dan menempuh jalan kemuliaan, kejayaan, dan ridha Rabbnya. Namun, yang pasti saat ini, proyek “Israel Raya” hanya akan terwujud di atas puing-puing terakhir dari martabat para normalisator itu. Sedangkan masa depan kebangkitan umat, bagi yang menanti dengan kesadaran tinggi, waktunya semakin dekat.

(Sumber: Al-kalimah al-Wa’yi: Tashrîhât Natanyâhû ‘an “Isrâ’îl al-Kubrâ” wa Tadâ’iyyâtuhâ: Taqwîdh Auslû wa Shaf’ah ‘alâ Wujûh al-Muthabbi’în. Al-Wa’ie Arab edisi 470, tahun ke-39, Rabiul Awwal 1447/September 2025. Alih Bahasa: Yan S. Prasetiadi).