PALESTINA DITIPU LAGI?

Deklarasi New York memberikan pengakuan Palestina. Tapi tahukah Anda, ini hanya sekadar permainan politik internasional

Deklarasi New York memberikan pengakuan Negara Palestina. Banyak orang menyambut gembira. Ini dianggap sebuah kemajuan. Tapi tahukah Anda, ini hanya sekadar permainan politik internasional yang ujung-ujungnya mengakui eksistensi penjajah Israel?

Buanglah anggapan bahwa ini akan menguntungkan rakyat Palestina! Buanglah cara pandang bahwa ini sangat rasional. Meleklah sedikit dengan sejarah penjajahan di tanah kaum Muslim yang disucikan ini! Jangan ikuti cara pandang dan cara pikir Barat serta penjajah!

Ketahuilah, sejak perjanjian Oslo ditandatangani tahun 1993, hingga kini, Palestina terus dijanjikan kemerdekaan, tetapi yang mereka dapat hanyalah penjajahan yang dilegalkan. Mari kita kupas.

AWAL MULA: JANJI PALSU OSLO

Perjanjian Oslo ditandatangani di Gedung Putih, 13 September 1993, dengan saksi Presiden AS Bill Clinton. Yasser Arafat, Ketua PLO, dan Yitzhak Rabin, Perdana Menteri Israel, berjabat tangan dalam momen yang disebut-sebut sebagai “terobosan perdamaian”.

Isi perjanjian itu antara lain:

• Pengakuan PLO atas hak Israel untuk eksis.

• Pembentukan Otoritas Nasional Palestina (PA).

• Penarikan pasukan Israel secara bertahap dari sebagian wilayah Tepi Barat dan Gaza.

• Negosiasi status akhir, termasuk soal Yerusalem, pengungsi, dan permukiman.

Bagi Palestina, Oslo dianggap sebagai jalan menuju negara merdeka. Namun kenyataan berbicara lain.

YANG DIJANJIKAN DAN YANG TERJADI

Janji dalam Oslo adalah Palestina akan mendapat kedaulatan. Tetapi hingga kini, 30 tahun lebih setelahnya, negara Palestina tak kunjung ada.

Alih-alih merdeka, yang lahir hanyalah Otoritas Palestina yang lemah, tanpa kontrol penuh atas tanah, udara, maupun perbatasan. Bahkan, Otoritas Palestina lebih sering berfungsi sebagai subkontraktor keamanan Israel, membatasi rakyatnya sendiri atas nama “stabilitas”.

Sementara itu, Israel justru menggandakan pembangunan permukiman ilegal. Pada 1993, ada sekitar 110 ribu pemukim Yahudi di Tepi Barat. Kini, jumlahnya melonjak lebih dari 700 ribu. Oslo bukan menghentikan penjajahan, melainkan memberi Israel waktu memperkuat cengkeramannya.

DITIPU DENGAN ILUSI NEGARA

Oslo menciptakan ilusi negara bagi Palestina. Seolah-olah rakyat Palestina sudah punya entitas politik, padahal realitasnya:

• Mereka tidak punya tentara.

• Mereka tidak bisa mengontrol perbatasan.

• Mereka tidak bisa mengatur sumber daya air atau tanah.

• Mereka masih hidup di bawah blokade dan pos pemeriksaan militer.

Israel tetap berkuasa penuh. Sementara dunia menekan Palestina agar “sabar menunggu” hasil negosiasi yang tak kunjung selesai. Oslo adalah TIPU DAYA TERBESAR yang membuat rakyat Palestina kehilangan arah perjuangan.

OSLO II DAN CAMP DAVID: TIPUAN BERLANJUT

Tahun 1995, lahir Oslo II. Perjanjian ini membagi Tepi Barat ke dalam tiga zona:

• Zona A: Di bawah kendali Otoritas Palestina (hanya 3%).

• Zona B: Kendali sipil PA, tapi keamanan Israel (24%).

• Zona C: 73% wilayah, tetap di bawah Israel.

Dengan pembagian ini, Palestina semakin tercerai-berai. Jalan raya antar kota di Tepi Barat dipotong oleh pos Israel, membuat kehidupan rakyat semakin terisolasi.

Pada tahun 2000, Konferensi Camp David kembali digelar. Presiden AS Bill Clinton, PM Israel Ehud Barak, dan Yasser Arafat bertemu. Hasilnya? Gagal total. Israel hanya menawarkan Palestina sekitar 80% dari Tepi Barat, tanpa Yerusalem Timur. Tentu Arafat menolak, dan sejak itu perlawanan rakyat kembali meledak dalam Intifada Kedua.

ROAD MAP DAN ANNAPOLIS: JANJI KOSONG LAGI

Tahun 2003, diluncurkan Road Map for Peace oleh AS, PBB, Uni Eropa, dan Rusia. Lagi-lagi, intinya: Palestina harus menghentikan perlawanan, Israel boleh lanjut “menjaga keamanan”. Palestina diminta membangun institusi demokratis, Israel diminta menghentikan permukiman—tetapi faktanya permukiman malah terus bertambah.

Tahun 2007, Konferensi Annapolis digelar. Presiden George W. Bush menjanjikan “dua negara hidup berdampingan dengan damai”. Tapi sejak itu, situasi di lapangan justru makin parah:

• Gaza diblokade total.

• Perang-perang besar Israel ke Gaza meletus (2008, 2012, 2014, 2021).

• Permukiman ilegal semakin luas.

Janji-janji manis internasional hanyalah debu yang menutupi fakta pahit penjajahan.

DITIPU DI MEJA DIPLOMASI, DIBANTAI DI LAPANGAN

Sementara diplomasi terus membohongi, di lapangan rakyat Palestina dibantai. Israel berulang kali melancarkan operasi militer besar: Cast Lead (2008-2009), Protective Edge (2014), hingga yang terbaru penghancuran total Gaza sejak 2023.

Setiap kali ada serangan, dunia kembali menyerukan “gencatan senjata” tanpa menyentuh akar masalah: PENJAJAHAN ISRAEL. Maka, gencatan senjata hanya jeda sementara sebelum Israel kembali menyerang.

SIAPA YANG DIUNTUNGKAN?

Jelas, yang diuntungkan dari semua perjanjian ini adalah Israel:

1. Mendapat pengakuan dari PLO.

2. Memecah belah rakyat Palestina (Fatah vs Hamas).

3. Melanggengkan pendudukan lewat jalur “legal” diplomasi.

4. Mendapat waktu memperluas permukiman.

Sementara rakyat Palestina semakin menderita. Oslo, Camp David, Annapolis—semua hanyalah jebakan politik internasional yang menipu Palestina agar berhenti berjuang.

SIKAP AMERIKA: DALANG UTAMA

Amerika Serikat selalu tampil sebagai “mediator”, padahal sejatinya adalah sponsor utama Israel. AS memberi Israel bantuan militer miliaran dolar setiap tahun. Sejak 1972, AS sudah lebih dari 40 kali memveto resolusi PBB yang mengkritik Israel.

Jelas, AS tidak pernah netral. Semua perjanjian yang dipimpin Amerika selalu berakhir sama: Israel makin kuat, Palestina makin lemah.

SOLUSI HAKIKI: KEMBALI PADA UMAT ISLAM

Sejarah membuktikan, Palestina aman hanya ketika berada di bawah naungan Islam. Selama berabad-abad, di bawah Khilafah, Muslim, Yahudi, dan Kristen bisa hidup berdampingan.

Ketika Khilafah runtuh, kolonialisme Barat memecah dunia Islam dan menyerahkan Palestina ke Zionis. Dari situlah tragedi berlanjut hingga hari ini.

Karena itu, seperti yang sering disampaikan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebelum Badan Hukum Perkumpulan (BHP) dicabut oleh rezim Jokowi, solusi hakiki bukanlah perjanjian Oslo, bukan Camp David, bukan Annapolis, bukan “dua negara”. Solusinya adalah mempersatukan umat Islam dalam kekuatan politik dan militer, untuk mengusir penjajah Israel dan membebaskan Palestina sepenuhnya.

Syeikh Ahmad Yasin, pendiri Hamas, pernah berkata: “Umat Islam harus tahu bahwa Palestina adalah isu sentralnya, dan jihad adalah satu-satunya jalan untuk membebaskannya.”

Inilah kebenaran yang tak terbantahkan. Selama umat Islam masih bergantung pada tipuan Barat, Palestina akan terus dijajah.

Hari ini, rakyat Palestina semakin sadar bahwa jalan perundingan adalah jalan buntu. Solusi sejati hanyalah dengan mengembalikan kekuatan umat, mengusir penjajah, dan menegakkan keadilan melalui persatuan Islam dengan tegaknya Khilafah Islam.

Selama itu belum terwujud, setiap perjanjian hanyalah tipuan baru. Palestina tidak butuh janji manis. Palestina butuh pembebasan. Siapa yang bisa membebaskan? Tentara Muslim! [] MJ250925