Kemunculan Rojali dan Rohana, Pertanda Ekonomi Makin Susah

Kemunculan Rojali dan Rohana, Pertanda Ekonomi Makin Susah

Kemunculan Rojali dan Rohana, Pertanda Ekonomi Makin Susah

Oleh: Rahmawati Ayu Kartini (Pemerhati Sosial)

Kelas menengah sedang susah. Daya belinya terus menurun. Mereka terancam kemiskinan. Tak heran muncul istilah satir rombongan jarang beli (rojali) dan rombongan hanya tanya (rohana).

Jika besar pasak daripada tiang, wajarlah muncul sejoli rojali dan rohana. Asal masih bisa masak nasi, listrik dan internet nyala, motor masih ada bensin, ibaratnya itu sudah cukup. Rakyat yang sudah terbiasa sulit akhirnya merasa cukup dengan keadaan minimalis. Naluri mereka menjadi tumpul karena kondisi yang sudah biasa dihadapi.

Sulitnya lapangan kerja, banyaknya PHK massal, menjadikan rakyat apatis. Padahal kebutuhan hidup tidak bisa ditunda. Tak heran sejumlah sarjana (S1) melamar lowongan pekerjaan hanya untuk posisi Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tambahan di Jakarta pada Juli 2025. Bahkan beberapa mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan S1 juga ikut serta mendaftar lowongan pekerjaan petugas PPSU (Tempo.co).

Ironisnya, saat rakyat susah mendapatkan pekerjaan, ada ratusan pejabat negara dan politisi yang rangkap jabatan dengan gaji sangat besar. Berdasarkan data yang dirilis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) pada 2023, Sekjen Kemenkeu, misalnya, memperoleh gaji Rp 90.505.000, sementara sebagai komisaris di PT Pertamina memperoleh gaji Rp 2,9 miliar setiap bulannya (RMOL.id).

Lebih ironis lagi, meski dianggap tak lazim pejabat menerima gaji ganda di tengah kemiskinan dan pengangguran rakyatnya, sampai sekarang belum ada aturan yang melarang itu. Alhasil, kekayaan para pejabat bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Itu untuk pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan. Jelas, ini ironis di tengah kesusahan rakyat untuk sekadar mencari sesuap nasi di negeri ini.

Rojali dan Rohana adalah sinyal penting

Rojali dan Rohana adalah sinyal penting bagi pemerintah untuk tidak hanya fokus menurunkan kemiskinan, tapi memperhatikan bagaimana dengan ketahanan konsumsi dan stabilitas ekonomi rumah tangga kalangan menengah kebawah. Agar daya beli masyarakat meningkat.

Menurut Peneliti LPEM FEB UI Teuku Riefky, kelas menengah menghadapi tekanan yang terus menghimpit. Perbaikan iklim investasi dan usaha penting dilakukan karena akan meningkatkan lapangan pekerjaan. Ini akan menaikkan daya beli masyarakat.

Namun, upaya untuk menaikkan pendapatan dan daya beli masyarakat tidak mudah. Sejumlah lembaga internasional meramalkan ekonomi Indonesia ke depan akan melambat 5 persen, setidaknya sampai 2027. (Kompas.id, 27/07/25)

Kegagalan Sistemik

Sudah merdeka 80 tahun namun rakyat makin terhimpit, menunjukkan kegagalan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Apalagi negeri ini terkenal dengan kekayaan alamnya yang begitu luar biasa. Minyak dan gas bumi, batubara, nikel, bahkan emasnya begitu melimpah. Belum lagi dari hasil hutan, perkebunan, laut, dll. Sangat aneh jika kebanyakan rakyatnya harus mengencangkan ikat pinggang dan sulit hidup layak. Mengapa hanya para pejabat saja yang bisa memiliki penghasilan besar? Sedangkan rakyat jangankan penghasilan besar, pekerjaan saja banyak yang tidak punya.

Ini menunjukkan kegagalan sistemik, yakni kesalahan penerapan sistem ekonomi kapitalisme di negeri ini. Sistem ini terbukti menciptakan ketimpangan ekonomi dan sosial. Ada penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Tak heran jika pejabatnya sangat kaya sementara rakyat sebaliknya.

Di sisi lain, pemerintah malah fokus membangun proyek yang tidak ada manfaatnya untuk rakyat. Misalnya IKN, proyek kereta cepat, dll yang berujung mangkrak. Sementara lapangan kerja yang paling dibutuhkan justru tidak diutamakan.

Aneka pajak yang makin tinggi juga diterapkan pada rakyat. Tentu saja ini akan menaikkan biaya produksi, sehingga produk dalam negeri akan kalah saing dengan produk luar seperti dari Cina yang harganya lebih murah. Inilah penyebab banyaknya pabrik dalam negeri yang bangkrut, sehingga wajar jika terjadi PHK massal di mana-mana.

Islam menuntaskan masalah kemiskinan

Sistem Islam adalah aturan sempurna dari Allah SWT, Sang Pencipta yang paling tahu apa yang terbaik untuk mahlukNya.

Dalam menuntaskan kemiskinan, Islam memiliki sejumlah aturan: 

Pertama, pengaturan kepemilikan yang adil. Islam mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Sebagaimana firman Allah, yang artinya :

"Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian." (Terjemah QS. Al Hasyr: 7)

Karena itu, kekayaan alam diharamkan dikuasai oleh perusahaan swasta atau asing karena termasuk kepemilikan umum (rakyat). Sehingga tidak akan terjadi segelintir orang saja yang menguasai kekayaan, sementara rakyat tidak memiliki akses terhadap hak-hak ekonominya.

Kedua, mekanisme zakat, infak, dan sedekah juga memastikan distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat.

Ketiga, dalam Islam setiap lelaki dewasa wajib mencari nafkah sesuai kapasitasnya. Maka negara wajib menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang pernah menugaskan petugas keliling untuk menginformasikan kepada rakyat yang belum memiliki pekerjaan, belum bisa membayar hutang dan tidak memiliki modal untuk menikah, maka akan difasilitasi oleh negara.

Karena kesejahteraan dalam Islam tidak dilihat secara keseluruhan, namun per individu. Apakah Si Ahmad, Si Hasan, Si Sholeh, dll sudah sejahtera atau belum. Ini merupakan tanggung jawab negara. Tidak boleh negara membiarkan mereka berjuang sendiri untuk ketahanan dan kestabilan ekonomi rumah tangganya.

Inilah kewajiban pemimpin dalam Islam, yaitu mengurus rakyatnya hingga sejahtera . Sebagaimana hadits berikut:

"Imam adalah pemimpin dan dia adalah penanggungjawab atas rakyatnya."

Wallahu a'lam bishowab.