Korupsi Bagai Hujan Tanpa Henti, Islam Punya Solusi

Korupsi Bagai Hujan Tanpa Henti, Islam Punya Solusi

Korupsi Bagai Hujan Tanpa Henti, Islam Punya Solusi

Oleh : Ila R (Pena Ideologis Maros)

Mendengar kasus korupsi bagai mendengar rintik hujan yang tak kunjung reda bahkan semakin deras. Beginilah realita di negeri yang pelaksanaan hukumnya tidak tegas. Setelah berbagai upaya dari pemerintahan dalam pemberantasan korupsi, seperti Penguatan Lembaga yakni KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Peningkatan Transparansi, Peningkatan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, Penguatan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Anti Korupsi, dikutip dari berbagai sumber. Upaya-upaya tersebut tidak mampu menuntaskan kasus korupsi yang terus terjadi. Ibarat payung rusak yang dihantam derasnya hujan.

Baru-baru ini, berita yang dikutip dari kumparan News memberitakan adanya dugaan korupsi atas proyek jalan di Sumatera Utara. KPK buka suara soal adanya dugaan upaya rekayasa dalam sistem e-katalog yang terungkap dalam kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara.

Meski e-katalog selama ini diklaim sebagai sistem yang transparan untuk pengadaan barang dan jasa, nyatanya masih ada celah yang dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk bermain curang.Lebih lanjut, KPK meminta masyarakat turut mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, termasuk memanfaatkan kanal pengaduan jika menemukan indikasi korupsi.

BERITA SATU menerbitkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di salah satu bank pelat merah. Nilai proyek yang disorot mencapai Rp 2,1 triliun, dan berlangsung pada periode 2020 hingga 2024.

Sebagai informasi, mesin EDC adalah perangkat penting dalam sistem pembayaran elektronik, yang biasa digunakan untuk memproses transaksi kartu debit maupun kredit di berbagai sektor perbankan.

Korupsi di Tengah Efesiensi Anggaran

Ironisnya kasus-kasus ini muncul di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran yang jelas-jelas telah berdampak pada berkurangnya kualitas dan kuantitas layanan negara atas hak dasar rakyat dan pendanaan untuk sektor strategis, semisal penonaktifan PBI, pengurangar tukin guru, dana bansos, dana riset, militer, dll.

Padahal efisiensi ini mampu menghemat kas negara sebesar Rp306 triliun, tapi masih mempalak dan mencekik rakyat dengan kenaikan pajak, ehhh malah beberapa oknum menelan uang rakyat sampai trilyunan.

Nampak bahwa negara berparadigma sekuler kapitalistik neolib ini telah gagal dalam mengurus urusan rakyat dan menyolusi seluruh problem kehidupan. Kasus ini juga membuktikan bahwa sistem sekuler kapitalistik ini tidak bisa diandalkan untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan Sejahtera.

Politik demokrasi yang dijalankan malah menyuburkan politik transaksional yang menjadikan amanah kekuasaan hanya menjadi alat transaksi antara para pejabat dengan para pemilik modal. Dampak lanjutannya adalah suburnya praktek korupsi hingga membudaya di semua level dan ranah kehidupan masyarakat.

Solusi dalam Islam Memberantas Korupsi

Berbeda dengan Islam. Paradigma kepemimpinan berasas akidah justru menjadikan kehidupan berjalan sesuai tuntunan syariat, sarat dengan moral kebaikan, dan praktek amar makruf nahi munkar, dan terwujud masyarakat yang adil Sejahtera.

Individu dalam Islam didorong untuk memahami syariat Islam dan menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Di antara ketaatan itu, amanah ketika diberikan suatu pekerjaan apalagi menyangkut kepentingan rakyat dan berhati-hati menyentuh sesuatu yang bukan haknya.

Sistem Islam mewujudkan masyarakat yang taat syariat. Mereka saling mengingatkan dalam kebaikan dan takwa sebagaimana perintah Allah Taala dalam QS Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Islam punya perangkat aturan yang jika diterapkan secara kafah akan mampu meminimalisir munculnya kasus pelanggaran seperti korupsi, penyalahgunaan jabatan dll., namun pada saat yang sama tetap mampu menjamin kesejahteraan masyarakat sehingga tidak membuka celah kerusakan, termasuk pelanggaran hukum.

Sanksi bagi koruptor adalah takzir, yaitu hukuman yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim. Berat ringannya hukuman disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan (Syekh Abdurrahman al-Maliki, Nizhamul Uqubat, hlm. 78—89). Sanksinya bisa berupa teguran lisan dan tertulis, penjara, cambuk, pengasingan, hingga yang paling berat adalah hukuman mati.

Hukuman dalam sistem Islam diterapkan secara adil, tidak ada transaksi untuk menawar hukuman. Ini karena asas peradilannya adalah akidah Islam dan hakimnya dipilih dari orang-orang yang bertakwa sekaligus fakih dalam agama, bahkan bisa jadi seorang mujtahid.

Pelaksanaan peradilan kasus korupsi bagi pejabat atau pegawai negara dilakukan oleh kadi (hakim) mazalim yang bertugas menghilangkan kezaliman aparat negara.

Sanksi yang diputuskan kadi dilaksanakan secara tegas oleh syurthah (kepolisian). Tidak ada pengurangan masa hukuman, sel mewah, atau fasilitas lainnya. Bahkan, tidak ada pengadilan banding atau kasasi. Setelah sebuah kasus korupsi sah diputuskan oleh pengadilan, hukumannya langsung dilaksanakan.

Fakta sejarah keemasan Islam menjadi bukti bahwa masyarakat ideal tanpa korupsi dan penyimpangan betul-betul bisa dicegah dan masyarakat hidup dalam level kesejahteraan tanpa tandingan ketika Islam diterapkan dalam naungan daulah islamiyah.

Dalam naungan daulah, kasus korupsi tidak akan tumbuh subur.

Wallahu a'lam bishawab