Dari Diplomasi ke Dominasi: Indonesia Diperas Lewat Tarif Dagang

There is no free lunch. Penurunan Tarif 19%, harus dibayar sangat mahal. Bukan cuma dengan uang ratusan triliun, tapi juga dengan harga diri yg dilecehkan serta dampak kejatuhan ekonomi secara fundamental.

Kebanyakan orang mengira, Prabowo berjuang, bertarung diplomasi melobi Trump hingga bersedia turunkan tarif jadi 19%.

Tidak. Prabowo tidak melakukan itu. Sebaliknya yg dilakukan Prabowo adalah menelepon Trump dan menyatakan keputusannya untuk menuruti semua keinginan Trump tanpa ada upaya perlawanan dan perjuangan apapun.

Cara memahaminya sederhana saja. Kita tau, pada April lalu, Trump mengumumkan kebijakan “Liberation Day Tariffs” yg menargetkan 20 negara dunia. Dalam daftar yg dikeluarkan Washington, tarif untuk Indonesia ditetapkan naik di angka 32% dan akan diberlakukan pada 1 Agustus 2025 mendatang.

Tak lama setelah pengumuman ini, pemerintah Indonesia berkunjung ke Amerika. Melakukan negosiasi. Jawaban mengejutkan diberikan Trump.

Trump bersedia menurunkan Tarif dari jadi 19% dengan syarat Indonesia wajib membeli produk-produk Amerika dalam jumlah sangat besar. Diantaranya: US$15 miliar energi, US$4,5 miliar produk pertanian, dan 50 pesawat Boeing seri 777.

Semua permintaan Trump itulah yg kini dipenuhi Prabowo hingga Tarif diturunakan jadi 19%.

Inikah yg disebut diplomasi. Negosiator hebat, pemimpin cerdas, pemimpin yg berjuang, lobi berujung manis ? Konyol.

Trump memukul dengan sejumlah permintaan. Prabowo melemah, membungkuk tak berdaya, tertindas, Memenuhi semua permintaan tanpa ada satupun yg berhasil digagalkan.

Di mana kekuatan daya tawar Indonesia ? Dimana harga diri dan martabat diplomasi Indonesia, negara merdeka yg dikenal sebagai salah satu kekuatan pasar dan sumber daya alam terbesar di dunia ?

Fenomena ini menegaskan. Bahwa hubungan yg terjalin lewat kesepakatan dagang ini bukanlah sebuah kemitraan strategis, bukankah kerjasama yg setara. Melainkan ketidakadilan struktural, bentuk modern dari pemaksaan, penjajahan dan pemerasan yg dilakukan Trump terhadap Indonesia.

Trump bertindak layaknya preman pasar yg meminta setoran keamanan sebelum pedagang boleh berjualan. Trump memaksa Indonesja membayar upeti mahal sebagai syarat tercapainya kesepakatan. kebijakan ini jelas tidak berdasar pada asas perdagangan bebas dan keadilan global

Konyolnya, sebagai presiden Indonesia, Prabowo menerima begitu saja tekanan yg diberikan Trump. Entahlah strategi diplomasi dagang apa yg sedang dipraktikkan Prabowo.

Pastinya, Dalam teori perdagangan internasional, Tarif digunakan sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan nasional serta memperkuat daya tawar perekonomian domestik kita di hadapan negara-negara lainnya.

Namun hasil kesepakatan yg dicapai Prabowo justru melemahkan Indonesia. Konyolnya lagi, Prabowo berbangga dengan hasil 19%. Tapi tarif Amerika ke Indonesia 0%. Jelas tidak berimbang.

Eksesnya, Produk Indonesia masuk Amerika dikenakan tarif impor yg membebani. Sementara produk Amerika masuk pasar Indonesia, terbesar sepenuhnya dari tarif impor. Ini diskriminasi. Menguntungkan Amerika dan merugikan Indonesia.

Persoalan diskriminasi dan ketidaksetaraan ini memiliki dampak sangat fundamental. Korbannya adalah kinerja neraca perdagangan yg berpotensi defisit. Sebaliknya, Amerika mendapatkan jalan memulihkan neraca perdagangannya yg defisit menjadi surplus lewat kenaikan pendapatan karena tarif impor 0% memudahkan produk industrinya membanjiri pasar Indonesia dengan jumlah penjualan dan pendapatan yg pasti meningkat.

Selain itu, Potensi defisit neraca perdagangan Indonesia bukan saja bersumber dari tarif Impor 0% yg diberikan kepada Amerika. Melainkan juga soal pembelian produk energi Amerika US$15 miliar, US$4,5 miliar produk pertanian, dan 50 pesawat Boeing seri 777.

Terutama soal pembelian produk energi dengan nilai fantastis dan jumlah besar. Apa yg sedang dipikirkan Prabowo sehingga menyepakatinya. Dia presiden. Harusnya paham data dan kenyataan.

Indonesia sampai hari ini, konsisten dipukul defisit (kerugian) neraca perdagangan migas. Data BPS Kuartal I 2025 mencatat angka defisit US$ 6,19 miliar. Bahkan dalam hitungan sebulan pada Juni defisit capai US$ 1,53 miliar.

Defisit neraca perdagangan migas sampai saat ini menjadi salah satu sumber utama yg berkontribusi besar yg terus memperburuk fundamental ekonomi nasional. Mulai dari defisit transaksi berjalan, defisit neraca pembayaran, stagnasi cadangan devisa hingga melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika.

Data BPS dan Bank Indonesia membuktikan hal itu. Kuartal I: transaksi berjalan terus catatkan defisit US$ 0,2 miliar setara Rp 3,2 triliun dan defisit Neraca Pembayaran US$ 0,8 miliar setara Rp 13 triliun (kurs Rp 16.327).

Defisit ini mengakibatkan cadangan devisa tumbuh lambat pada akhir Maret 2025 turun menjadi US$ 157,1 miliar dari posisi akhir Desember US$ 155,7 miliar. Dampknya nilai tukar Rupiah terhadap dollar Amerika terus melemah ke level Rp 16.555 dari Rp 16.095 pada akhir Desember 2024.

Kedepannya, lewat kesepakatan pembelian produk migas impor dari Amerika, tentu saja akan menambah kontribusi peningkatan defisit perdagangan migas yg berpotensi menjamin kelanjutan pelemahan fundamental ekonomi Indonesia.

Persoalan yg tidak kalah pentingnya, kesepakatan pembelian sejumlah produk Amerika, mengakibatkan peningkatan produk impor energi dan pertanian membanjiri pasar domestik. Dalam kaitan ini, Prabowo sesungguhnya telah bersepakat untuk memberi dua instrumen keuntungan kepada Trump.

Pertama, instrumen devisa yg diserahkan langsung Prabowo kepada Trump untuk membayar kembalian produk energi, pertanian dan 50 Boeing 777. Kedua, instrumen pasar dalam negeri Indonesia yg diserahkan kepada Amerika untuk mengambil untung sebesar-besarnya lewat tarif 0% dan pembelian produk impor Amerika.

Soal cadangan devisa yg dilepaskan tidak sedikit. Pembelian produk energi US$ 15 miliar + produk pertanian US$ 4,5 miliar = US$ 19,5 miliar atau setara Rp 312 triliun jika asumsi kurs Rp 16.000

Bayangkan Rp 312 triliun bukan jumlah sedikit. Ini belum ditambah dengan pelepasan cadangan devisa untuk membayar 50 pesawat Boeing 777.

Pastinya lebih dari cukup untuk menguras cadangan devisa, melemahkan keseimbangan eksternal dan memperburuk kejatuhan Rupih terhadap Dolar Amerika.

Dari konstruksi penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan, kesepakatan dagang Prabowo terhadap Trump harus dibayar mahal Indonesia dengan tiga jenis kerugian. Pertama, pembelian produk Amerika senilai ratusan triliun yg berpotensi mengurang cadangan devisa secara signifikan.

Kedua, kesepakatan tarif tidak seimbang. Indonesia 19% sementara Amerika 0%. Dampaknya fundamental. Potensinya akan memperburuk defisit neraca perdagangan migas, defisit transaksi berjalan, neraca pembayaran, cadangan devisa, nilai Rupiah yg mencerminkan kelanjutan atas kerapuhan keseimbangan eksternal dengan potensi krisis ekonomi secara sistemik.

Ketiga, lewat tarif 0%, Amerika mendapatkan momentum untuk memperluas ekspansi pasar dalam negeri. Meningkatkan penjualan produknya di pasar Indonesia dengan potensi keuntungan yg juga meningkat.

Ketiga kategori kerugian mendasar ini, secara langsung menunjukan Amerika sebagai pihak yg diuntungkan. Memperoleh keuntungan langsung lebih dari Rp 312 triliun lewat pembelian produk energi dan pertanian. Belum menghitung keuntungan langsung dari penjualan 50 Boeing 777.

Keuntungan berupa momentum memulihkan defisit perdagangannya lewat penetapan tarif 0%. Membuka peluang Amerika menggandakan keuntungan dari kelancaran penjualan produk impornya tanpa ada hambatan tarif.

Selain itu juga keuntungan berupa momentum memperluas ekspansi industrinya membanjiri pasar Indonesia dengan produk impornya, merampok kekayaan uang rakyat Indonesia atas nama jual beli, menggandakan keuntungannya.

Ketiga jenis kerugian tersebut, menjadi dasar kepantasan untuk menyebut Indonesia adalah pihak yg kalah dalam kesepakatan dagang dengan Amerika. Kesepakatan ini memperkuat Amerika. Sebaliknya melucuti harga diri, melemahkan ketahanan dan kedaulatan ekonomi Indonesia sebagai negara merdeka.

By Faisal Lohy