Kontroversi Vasektomi Untuk Bansos
Kebijakan Vasektomi Untuk Bansos, Solutifkah?
Oleh : Ross A.R | Aktivis Dakwah Kota Medan
Miris, ditengah gempuran PHK massal, sulitnya lapangan pekerjaan, ditambah melonjaknya kenaikan bahan pokok menambah lengkap derita rakyat saat ini. Bantuan apapun dari pemerintah seharusnya diberikan kepada seluruh rakyat yang membutuhkan. Namun itu sering kali tak tepat sasaran dalam merealisasikan bansos kepada masyarakat. Ironisnya, kebijakan pemerintah akan syarat dalam mendapatkan bansos tersebut membuat kontoversi di seluruh kalangan masyarakat. Syarat tersebut adalah melakukan vasektomi bagi laki-laki yang akan mendapatkan Bansos. Tentunya, kebijakan tersebut sangat menzalimi hak rakyat, karena metode vasektomi bukan sekadar membatasi untuk mempunyai anak seperti KB, namun lebih ke permanen, tidak akan memiliki anak kedepannya.
Gubernur Jawa barat Dedi Mulyadi mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mendapatkan sorotan publik. Bahkan, sejumlah kebijakan dan pernyataan Dedi Mulyadi menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Kebijakan Vasektomi untuk Bansos untuk menekan angka banyak nya memiliki anak. Sebab, banyaknya memiliki anak menyebabkan kemiskinan di masyarakat, ungkap Dedi Mulyadi. Tempo.Com (1/5/2025)
Kontroversi kebijakan tersebut juga melanda berbagai lembaga, seperti yang dilansir oleh KOMPAS.Com (2/5/2025) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan menjadikan vasektomi sebagai syarat bantuan sosial (Bansos) bisa melanggar hak privasi. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigito mengatakan, vasektomi adalah bentuk pelanggaran hak privasi jika dilakukan secara paksa, terlebih oleh otoritas pemerintahan. "Itu juga privasi ya, vasektomi apa yang dilakukan terhadap tubuh itu bagian dari hak asasi. Jadi sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial atau hal-hal lain gitu," ujar Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat.
Vasektomi adalah prosedur kontrasepsi permanen yang dilakukan pada pria untuk mencegah kehamilan dengan memotong dan mengikat saluran sperma dengan tidak mempengaruhi produksi hormon testosteron, libido, atau kemampuan ereksi. Tentunya kebijakan tersebut bagaikan jatuh tertimpa tangga pula, berharap pemerintah meringankan beban rakyat, namun malah merenggut kebahagiaan rakyat.
Betapa miris saat ini nasib rakyat kecil, mengharapkan keadilan, dan perlindungan yang datang justru syarat yang menciderai fitrah dan hakikat kemanusiaan. Tentunya, kebijakan tersebut bukan hanya salah arah, namun juga mencerminkan kedangkalan cara pandang akibat berlandaskan pada sistem yang salah yaitu kapitalisme sekuler. Sebuah sistem yang memisahkan urusan rakyat dari tuntunan syariat, dan lebih memprioritaskan pengendalian populasi. Lantas, apakah benar saat ini yang menjadikan rakyat miskin karena banyak anak?
Dalam Islam anak adalah anugerah yang diberikan pada setiap insan manusia yang terjalin dalam ikatan pernikahan. Dan Allah telah menjamin rezeki atas setiap makhluk-Nya. Jadi sebagai umat Islam tentunya kita harus berpegang teguh pada aturan Islam, karena negeri ini adalah mayoritas Islam. Kebijakan vasektomi tentunya menjadi kebijakan blunder pemerintah, namun kebijakan tersebut sudah menyimpang dari norma agama, logika kapitalis sekuler tentunya tidak sesuai dengan fitrah manusia.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman :
وَمَا مِنْ دَاۤبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَاۗ كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ
"Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz)."( TQS. HUD ayat 6)
Jika hewan saja Allah jamin rezeki nya, apalagi manusia yang berakal. Karena Islam sendiri mempunyai mekanisme yang sangat agung. Anak adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan justru menjadi beban. Rezeki jaminan Allah, bukan hasil dari rekayasa ataupun manipulasi dari kebijakan pemerintah. Dari itu siapa pun yang meyakini bahwa menekan jumlah anak adalah solusi dari permasalahan kemiskinan, sungguh manusia tersebut perlu dipertanyakan kembali keimanan nya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagai seorang pejabat pemerintahan seharusnya memfilter kembali kebijakan yang akan diterapkan, karena jabatan tersebut adalah amanah yang kelak akan di pertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, dalam sistem kapitalis sangat tidak mungkin mendapatkan penguasa yang amanah. Azas kapitalisme yang menjadikan materi sebagai tuhan mereka. Serta sekularisme yang menjauhkan para pejabat dari aturan agama tidak memperdulikan halal haram apapun kebijakan mereka.
Tentunya, ini bertolak belakang dengan pejabat dalam sistem Islam. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah menjadikan mereka sangat amanah. Dalam sistem Islam akan membuka lebar lapangan pekerjaan bagi setiap laki-laki agar mereka bisa memenuhi kebutuhan mutlak keluarga. Dan bantuan kebutuhan pokok akan di berikan secara menyeluruh bagi warga negara Islam. Bukan hanya itu saja, terkait pendidikan, kesehatan dan keamanan dan lainnya akan di dapatkan secara gratis.
COMMENTS