Salah Kaprah Efisiensi Anggaran, Menambah Penderitaan Rakyat

Salah Kaprah Efisiensi Anggaran, Menambah Penderitaan Rakyat

Salah Kaprah Efisiensi Anggaran, Menambah Penderitaan Rakyat

Oleh: Rahmawati Ayu Kartini (Pemerhati Sosial)

Seperti diketahui, Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo memiliki lebih dari 30 menteri, serta wakil menteri, staf khusus, dan berbagai lembaga non-kementerian. Tidak heran jika kabinet ini juga disebut kabinet gemuk, karena jumlah anggota mencapai sekitar seratus orang.

Namun melalui Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2025, ironisnya pemerintah justru menetapkan kebijakan efisiensi anggaran dengan tujuan utama mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan negara, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Semangat efisiensi ini justru berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Presiden justru menambah jumlah kementerian dan lembaga negara lainnya. Bukankah dengan bertambahnya kementrian dan lembaga negara akan menambah anggaran? Lebih ironis, penambahan kementrian atau alat negara tersebut lebih cenderung politis; seolah-olah sekedar bagi-bagi kekuasaan. Bukan didasari untuk kemaslahatan rakyat.

Menyalahi Tujuan Sendiri

Meskipun tujuan efisiensi anggaran cukup positif, terdapat ketidakjelasan dalam implementasinya. Pertama,definisi dan ruang lingkup efisiensi yang tidak jelas mengenai apa yang dimaksud dengan 'pengeluaran tidak perlu', dapat menimbulkan interpretasi berbeda di berbagai kementrian dan lembaga. Kedua,transparansi dalam pemotongan anggaran dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Ketiga,resiko terhadap pelayanan publik akibat pemotongan anggaran yang tidak terencana dengan baik. Hal ini justru menyalahi tujuan efisiensi itu sendiri. Dikutip dari majalah Al Waie edisi April 2025, menurut laporan dari dari Financial Times,pemotongan anggaran yang signifikan dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan investasi di tengah konsumsi yang lemah dan nilai mata uang yang rendah.

Ketidakadilan Efisiensi

Di sisi lain, beberapa kementerian dan lembaga negara justru mempertahankan atau bahkan meningkatkan alokasi anggarannya. Diantaranya: Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang mendapat alokasi anggaran 165,2 triliun. Ini kementerian dengan anggaran terbesar dalam APBN 2025 (kumparan.com). Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mendapat anggaran 126,6 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya (hukumonline.com). Anggaran DPR tetap sebesar 6,69 triliun tanpa pemotongan (kemenkeu.go.id). Badan Intelijen Negara (BIN) menerima alokasi anggaran 7,05 triliun tanpa pemotongan. Kemenko Polhukam tetap dan tidak mengalami pemotongan anggaran dalam efisiensi APBN 2025.

Tentu saja kebijakan ini menuai kritik karena dianggap kurang transparan dan tidak didasarkan pada perhitungan matang. Ketiadaan penjelasan rinci mengenai dasar pemotongan anggaran menimbulkan pertanyaan tentang objektivitas dan keadilan dalam distribusi pemotongan anggaran. Sebab efisiensi yang tidak terencana dengan baik dapat mengganggu pelayanan publik dan program-program vital masyarakat.

Hasil Efisiensi dan Dampaknya

Salah satu tujuan efisiensi anggaran adalah untuk program utama, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, sebagian besar hasil efisiensi anggaran malah diinvestasikan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang bertujuan untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional.

Program MBG awalnya dialokasikan sebesar 71 triliun, namun diperkirakan membutuhkan tambahan anggaran hingga 25 triliun perbulan untuk mencapai target penerima manfaat.

Namun faktanya di lapangan, kebijakan efisiensi anggaran justru menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat daripada manfaatnya. Pemotongan anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya dikhawatirkan akan menurunkan kualitas hidup masyarakat dan menghambat pembangunan nasional.

Sektor pendidikan misalnya, mengalami pemangkasan anggaran cukup besar. Pemotongan ini berpotensi menyebabkan berkurangnya beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu, seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan (ADik). Padahal beasiswa itu adalah instrumen untuk memutus rantai kemiskinan dan memperkecil kesenjangan sosial di masyarakat.

Pemangkasan dana untuk penelitian dan pengembangan pendidikan juga dapat menurunkan inovasi dan daya saing akademik Indonesia. Efisiensi anggaran justru akan menurunkan kualitas pendidikan nasional.

Di sektor ekonomi, efisiensi anggaran akan mengurangi subsidi dan bantuan sosial bagi masyarakat. Di tengah melemahnya daya beli masyarakat, kebijakan ini akan menambah penderitaan rakyat.

Begitu pula di sektor-sektor publik lainnya. Jika masalah ini terus dibiarkan, rakyat tidak akan memiliki kepercayaan lagi pada pemerintah. Inilah penyebab kehancuran suatu negara! Pemerintah harus segera merubah sistem yang serba kapitalis sekuler ini jika tidak ingin negara mengalami kehancuran.

Efisiensi dan Politik Anggaran dalam Islam

Pengelolaan APBN dalam Islam disusun secara efisien. APBN dibuat dalam rangka membantu negara mewujudkan pembangunan, yaitu memecahkan masalah kebutuhan hidup yang dihadapi setiap individu di masyarakat, mendorong meningkatkan taraf hidup mereka dan mengupayakan kemakmuran (Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani,An Nizhamul Iqtishadi fil Islam,hlm. 60)

APBN dalam sistem ekonomi Islam diperankan oleh Baitul Mal sebagai lembaga penyimpanan berbagai pemasukan dan pengeluaran. Alokasi APBN Islam dihitung berdasarkan asumsi kebutuhan yang menurut syariah paling vital dan urgen, baru pengeluaran pelengkapnya.

Negara menggunakan rasio ideal berdasarkan data wilayah dan kependudukan, proyeksi siklus jangka panjang dan menengah, serta harga pasar rata-rata saat ini. APBN Islam tidak mengacu pada asumsi dolar dan tingkat inflasi sebagai patokan, sehingga tidak mengenal perubahan inflasi sehingga APBN direvisi.

Alokasi APBN Islam dari masing-masing pos pendapatan dan pengeluarannya bersifat fleksibel. Jika di tengah jalan ternyata penerimaannya kurang, dengan mudah kepala negara akan menggenjot penerimaan, begitu pula dengan pengeluarannya. Jika alokasi yang dianggarkan lebih, kelebihan tidak harus dihabiskan. Tapi bisa dikembalikan pada pemerintah pusat, atau ditahan di masing-masing daerah sebagai saldo anggaran untuk dimasukkan dalam alokasi anggaran berikutnya.

Negara Islam pun melakukan efisiensi. Dalam artian, program negara yang sifatnya tidak mendesak bisa ditangguhkan untuk efisiensi. Negara wajib memangkas anggaran yang tidak penting, seperti kunjungan-kunjungan yang hanya untuk kesenangan pejabat semata. Apalagi harus menginap di hotel berkelas, dan sebagainya.

Prinsip efisiensi dalam Islam harus dilihat dari kacamata efektivitas teknis dan manajemen sehingga berdampak pada kemaslahatan masyarakat. Tidak mempengaruhi pelayanan publik dan hak-hak rakyat. Kebutuhan APBN berdasarkan syariat Islam membutuhkan individu yang amanah serta penerapan sistem Islam.

Wallahu a'lam bishowab.