Menggadaikan Negara pada Taipan, Layakkah?

prabowo undang taipan

Menggadaikan Negara pada Taipan, Layakkah?

By Li

Kebijakan pemerintah sering kali menjadi sorotan publik, terutama ketika melibatkan interaksi antara pemimpin negara dan para taipan atau konglomerat. Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah pengusaha besar ke Istana Kepresidenan untuk membahas berbagai isu strategis. Namun, langkah ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak yang mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil di tengah dominasi kepentingan pemilik modal.

Pada 6 dan 7 Maret 2025, Presiden Prabowo menggelar pertemuan dengan delapan taipan besar Indonesia, termasuk Anthony Salim, Sugianto Kusuma (Aguan), Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Widjaja, Dato Sri Tahir, James Riady, dan Tomy Winata. Pertemuan ini juga dihadiri oleh tokoh penting seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan investor kawakan Ray Dalio. Diskusi mencakup berbagai topik strategis seperti pengelolaan Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara), swasembada pangan dan energi, industrialisasi, serta program sosial seperti "Makan Bergizi Gratis".

Presiden Prabowo menyatakan bahwa masukan dari para konglomerat diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan aset negara secara hati-hati dan optimal. Namun, langkah ini memicu kekhawatiran bahwa kebijakan pemerintah bisa menjadi bias terhadap kepentingan para pemilik modal.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengkritik pertemuan tersebut karena dianggap tidak mewakili kepentingan rakyat kecil. Ia menyoroti bahwa beberapa konglomerat yang hadir terlibat dalam proyek-proyek strategis nasional yang kontroversial, seperti pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan proyek lainnya yang kerap menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal.

Menurut Anwar Abbas, pemerintah seharusnya juga mendengarkan suara rakyat yang menjadi korban dari kebijakan atau proyek yang melibatkan para taipan. Ia menilai langkah ini penting agar tidak muncul kesan bahwa pemerintah hanya berpihak pada elite ekonomi.

Fenomena ini dianggap sebagai konsekuensi logis dari penerapan sistem sekuler demokrasi kapitalisme. Dalam sistem ini, penguasa cenderung mengutamakan kepentingan pemilik modal dibandingkan kesejahteraan rakyat. Proyek-proyek besar sering kali menjadi lahan bancakan bagi para konglomerat, sementara masyarakat kecil harus menanggung dampaknya—baik dalam bentuk konflik lahan maupun ketidakadilan sosial.

Kasus-kasus seperti konflik lahan di Rempang dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan negara sering kali berpihak pada kepentingan bisnis besar tanpa memperhatikan dampak sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa negara seolah tergadai di tangan para taipan.

Sebagai respons terhadap situasi ini, muncul seruan untuk kembali kepada paradigma kepemimpinan Islam. Dalam sistem Islam, pemimpin memiliki peran sebagai ain (pelindung) dan junnah (perisai) bagi rakyat. Pemimpin bertanggung jawab untuk mengurus umat dengan adil dan menjaga mereka dari segala bentuk bahaya.

Sistem Islam menawarkan solusi komprehensif terhadap berbagai masalah masyarakat melalui penerapan aturan-aturan yang berbasis syariat. Dalam konteks ekonomi dan keuangan, sistem ini dirancang untuk memastikan kesejahteraan rakyat dengan anggaran negara yang kuat dan berkelanjutan tanpa ketergantungan pada modal asing atau konglomerat.

Pertemuan Presiden Prabowo dengan para taipan menunjukkan bagaimana kebijakan negara dapat dipengaruhi oleh kepentingan elite ekonomi. Kritik terhadap langkah ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap ketidakadilan sosial yang terus berlanjut di bawah sistem demokrasi kapitalisme.

Sebagai alternatif, paradigma kepemimpinan Islam menawarkan visi yang berbeda—yakni negara yang independen dan berwibawa serta pemimpin yang benar-benar melayani kepentingan rakyat. Namun, untuk mewujudkan perubahan ini diperlukan kesadaran kolektif dari seluruh elemen masyarakat agar dapat bersama-sama mendorong transformasi sistemik menuju keadilan sejati.

Citations:
[1] https://www.tempo.co/politik/prabowo-panggil-para-taipan-dan-konglomerat-mui-kapan-panggil-rak
[2] https://www.tempo.co/politik/prabowo-panggil-para-taipan-dan-konglomerat-mui-kapan-panggil-rakyat-yang-butuh-keadilan--1216861
[3] https://kabar24.bisnis.com/read/20250307/15/1859238/prabowo-kumpulkan-lagi-para-taipan-siang-ini-tw-hingga-prajogo-hadir
[4] https://fajar.co.id/2025/03/07/prabowo-temui-delapan-taipan-indonesia-ini-yang-jadi-pembahasan/