Wabah demam berdarah
Oleh: drg. Endartini Kusumastuti (Praktisi Kesehatan Kota Kendari)
Desember hingga Februari ini, masih masuk musim penghujan di wilayah tropis. Seperti lagu lama yang terulang kembali, kasus DBD di musim penghujan pun kembali merebak. Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menjadi daerah dengan kasus demam berdarah dengue (DBD) tertinggi di Sulawesi Tenggara (Sultra) per 9 Januari 2024. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sultra, dr Muhammad Ridwan, pihaknya mendata sebanyak 116 kasus DBD telah terjadi di wilayah Sultra per 1 hingga 9 Januari 2024. Kasus tertinggi berada di Kota Kendari dengan 61 kasus terlapor, baik di RS Bahteramas, RS Kota maupun fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. (Zonasultra.com, 11/01/2024)
Dalam dokumen roadmap NTDs 2021-2030, dengue termasuk dalam target 20 penyakit dan kelompok penyakit yang akan dicegah dan dikendalikan. Target penanggulangan dengue adalah menurunkan angka kematian (Case Fatality Rate atau CFR) dari 0,80% di tahun 2020 menjadi 0% di tahun 2030. Roadmap ini menjelaskan tiga critical action untuk mencapai target penanggulangan dengue tahun 2030, meliputi mengembangkan vaksin sebagai tindakan pencegahan untuk populasi berisiko, meningkatkan efektivitas strategi pengendalian vektor berbasis bukti ilmiah dan berkolaborasi dengan sektor lingkungan untuk menurunkan habitat nyamuk. (p2p.kemenkes.go.id, 2020)
Dalam konsep pencegahan penyakit saat ini, pemerintah akan mulai bertindak ketika ada 0,1% kasus meninggal yang muncul terlebih dahulu, baru dianggap KLB. Karena semuanya terkait dengan anggaran terhadap pembiayaan kesehatan rakyat. Pengalaman sebagaimana yang telah terjadi saat penanggulangan pandemic COVID-19. Pemerintah baru bergerak ketika mulai bermunculan korban meninggal di beberapa daerah. Hingga merenggut ribuan nakes yang bertugas, mitigasi pencegahan tidak berjalan optimal. Karena semuanya distandarkan kepada manfaat dan cost yang dihasilkan dari mitigasi tersebut, bukan atas kepentingan dan perlindungan pada masyarakat terhadap penyakit.
Menurut dr. Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik mengatakan untuk mengoptimalkan target diperlukannya dukungan semua pihak. Pengendalian secara lintas sektoral merupakan upaya preventif pencegahan penyakit-penyakit tersebut. Ia mengatakan bahwa lebih efektif bila melibatkan masyarakat dan pengendalian lintas sektoral yang cukup baik. Di antaranya peranan tim penggerak PKK dengan gerakan satu rumah satu jumantik yang berkontribusi terhadap pengendalian demam berdarah. (kemenkes.go.id, 3/02/2019)
Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari penyuluhan pentingnya PSN 3M, hingga fogging. Pada faktanya seringkali pencegahan terhadap penyebaran penyakit hanya dibebankan kepada lingkungan keluarga dan masyarakat semata. Padahal negara memiliki tanggungjawab yang sangat besar dalam perlindungan tersebut. Jika negara yang menjalankan tugas dan fungsi perlindungan dengan pencegahannya tentu akan sangat efektif. Gerakan PSN 3M yang dibentuk di level keluarga dan masyarakat sudah banyak dibentuk di hampir semua kelurahan di Indonesia. Namun, mengapa wabah DBD malah makin naik?
Melihat realita di lapangan, pencegahan DBD tidak cukup hanya dengan melakukan penyuluhan, melainkan juga membutuhkan kekuatan ekonomi. Bagaimana rakyat bisa hidup sehat, hidup layak, menjaga lingkungannya dan asupan makanannya, jika ekonomi mereka lemah? Jangankan membersihkan genangan air, akses terhadap air bersih saja kesulitan. Bagaimana mau bebas dari genangan air dan jentik nyamuk jika rumah saja terbuat dari bahan seadanya, sempit dan kumuh.
Penerapan sistem ekonomi kapitalisme saat ini, membuat negara dan rakyat bertindak sebagai majikan dan bawahan. Segala hal dihitung dengan konsep manfaat untung rugi, bukan kemaslahatan rakyatnya. Yang memiliki akses mudah terhadap segala fasilitas hanyalah mereka yang punya modal. Sedangkan rakyat yang tidak mampu harus rela hidup dengan kualitas hidup yang sangat rendah. Jangankan makanan bergizi, bisa makan saja, sekali pun hanya nasi dan garam, itu sudah bagus. Memiliki rumah bersih dan sehat jauh dari angan-angan, punya rumah yang terbuat dari kotak kardus dan sisa-sisa kayu/papan sehingga bisa ada tempat berteduh dan berlindung dari teriknya matahari dan air hujan saja, itu sudah mendingan daripada tidak ada sama sekali.
Oleh karena itu, lagi-lagi akar persoalan wabah DBD tidak bisa dilepaskan dari penetapan kebijakan yang kapitalistik. Kebijakan ekonomi saat ini yang serba kapitalistik menjadikan rakyat sulit mendapatkan seluruh kebutuhan dasarnya, termasuk rumah layak huni. Ini karena negara menyerahkan urusan pengadaan perumahan kepada swasta. Jika sudah swasta, bisa dipastikan orientasinya adalah keuntungan, bukan lagi terpenuhinya kebutuhan rakyat akan tempat tinggal.
Alhasil, kita akan menemukan pembangunan perumahan yang masif, tetapi semua itu tidak bisa diakses rakyat karena harganya yang melangit. Hunian mewah terus dibangun, orang kaya terus menambah rumahnya atas nama investasi, sedangkan rakyat miskin memiliki satu rumah layak saja tidak bisa. Lantas, jika sudah begini, bagaimana mau tercipta lingkungan yang sehat, jika masih banyak pemukiman kumuh?
Begitu pun kebijakan kesehatan saat ini, menjadikan akses kesehatan hanya bisa dirasakan oleh segelintir orang, padahal penderita DBD harus segera ditangani agar risiko kematian bisa terhindari. Fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan pun menumpuk di perkotaan, tetapi minim di pedesaan. Semua itu karena—lagi-lagi—sistem kesehatan yang juga diserahkan pada swasta. Ditambah sarana prasarana pusat kesehatan masyarakat di daerah terpencil juga masih minim. Butuh perjalanan jauh agar bisa sampai di sarana kesehatan yang memadai.
Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin telah memiliki sejumlah mekanisme yang komprehensif untuk bisa mengatasi wabah. Ketika Islam diterapkan, negara menjadi pelindung dan kesejahteraan terwujud. Tidak ada rakyat yang dibiarkan kelaparan, tidak ada rakyat yang terpaksa tinggal di tempat-tempat yang kumuh. Terlebih, penguasa dalam sistem Islam sangat mengurus rakyatnya, memastikan semua kebutuhan pokoknya terpenuhi, menjamin lingkungan yang sehat dan aman bagi seluruh warga negara, baik dewasa maupun anak-anak. Negara akan memberikan edukasi penyadaran ke seluruh keluarga agar benar-benar menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, serta melindungi anak-anaknya, terutama mengedukasi para ayah, yang merupakan pelindung utama dalam keluarga.
Kekuatan baitulmal negara juga akan mampu membangun perumahan layak huni bagi seluruh rakyatnya. Begitu pun kebutuhan asupan bergizi, negara akan menjamin semua laki-laki pencari nafkah mendapatkan pekerjaan. Jika ada kepala rumah tangga yang tidak bisa mencari nafkah karena sakit atau cacat dan tidak ada kerabatnya yang bisa membantu, maka negara bisa turun untuk menyantuni keluarga tersebut. Begitu pun sistem kesehatan yang dipegang langsung oleh negara, menjadikan akses kesehatan dapat dirasakan oleh semua warga. Fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan tersebar merata di seluruh wilayah. Alhasil, penanganan pasien yang terkena DBD, misalnya, akan dengan mudah dan cepat tertangani.
Selain menyediakan kebutuhan pangan yang sehat dan bergizi bagi warganya, Negara juga wajib menata pemukiman yang kumuh, mengatur pengelolaan sampah rumah tangga dan industri agar tidak menumpuk, mengatur tata kota dan tata ruang untuk berolahraga, dan mempermudah akses pelayanan kesehatan. Negara akan mengatur agar semua rakyat mendapat pemukiman yang layak dan terjangkau. Mitigasi DBD akan memberikan dampak yang signifikan ketika level keluarga, masyarakat dan negara saling bersinergi. Tentunya juga didukung dengan ekonomi yang merata, dan pengelolaan menejerial tata laksana penyakit dari hulu ke hilir bisa ditangani optimal. Semua bidang turut serta merasa bahwa persoalan DBD ini bukan semata persoalan kesehatan saja. Tetapi secara komprehensif bisa saling bersinergi dengan semua bidang di dalam pemerintahan. Tanpa adanya peran negara, maka selamanya wabah DBD akan selalu menghantui setiap tahunnya. Wallahu a'lam bisshawab.
COMMENTS