Oleh : Syafa Arshinta Belakangan ini warga Indonesia telah dihebohkan oleh keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulk...
Oleh : Syafa Arshinta
Belakangan ini warga Indonesia telah dihebohkan oleh keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan hak uji materi Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana, yaitu terkait aturan batasan minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur. Dilansir dari Tempo (Jum’at, 31 Mei 2024) dari keputusan tersebut MA memerintahkan KPU RI mencabut Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota tersebut. Keputusan itu menjadi sorotan publik karena terlihat seolah sejalan dengan isu mengenai Kaesang Pangarep yang bersiap maju dalam Pilkada DKI 2024.
Belum selesai, kehebohan tersebut ditambah lagi dengan kabar bahwa keponakan Presiden Jokowi dari adiknya Titik Relawati, Bagaskara Ikhlasulla Arif, terpilih sebagai Manager Non-Government Relations di PT Pertamina (Persero). Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting juga telah mengkonfirmasi perihal jabatan Manager Non-Government Relations Baskara melalui aplikasi pesan pada Rabu 5 Juni 2024. Baskara sempat menulis pesan di LinkedIn terkait jabatan barunya di Pertamina. Namun diketahui pada Kamis, 6 Juni 2024 pukul 17:00 WIB, profil LinkedIn Baskara sudah tidak dapat diakses kembali bahkan menghilang, seakan menunjukkan memang ada hal yang sedang berusaha tidak terekspos. Begitu pula dengan kabar tentang Joko Priambodo yang termasuk dalam lingkar keluarga Presiden Jokowi setelah menikahi Septiara Silvani Putri, keponakan Presiden Jokowi dari adik bungsunya Idayati. Joko ditunjuk sebagai Direktur Pemasaran dan Operasi Pra Logistik PT. Persero pada 20 Mei 2024 lalu. Irto kembali menyampaikan bahwa penunjukan Joko dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Namun hal menariknya adalah Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka yang membagikan buku tulis bersampulkan foto Jan Ethes, putra sulungnya sekaligus cucu Presiden Jokowi. Buku-buku tulis tersebut dibagikan kepada para siswa SDN Margorejo VI Surabaya pada Kamis 6 Juni 2024. Aksi Gibran itu tentu saja menambah dongkol perasaan masyarakat di tengah ramainya isu ‘dinasti politik’ selama akhir periode kepemimpinan Presiden Jokowi ini. Hal tersebut dapat dilihat dari ramainya komentar warganet yang memenuhi keyword Jan Ethes di platform X. Seperti yang ditulis oleh akun @ribonk, “Jan Ethes lulus SD. Batas usia kepala daerah diturunkan jadi 12 tahun”. Postingan tersebut bahkan mendapat 7.329 posting ulang. Setelah mengetahui seluruh situasi di atas, tidak ada hal lain yang dapat dirasakan oleh masyarakat selain rasa kekecewaan. Seolah sekarang hubungan darah ataupun kerabat adalah aspek penting dalam menentukan posisi kepemipinan. Padahal jelas diketahui bahwa praktik nepotisme dalam demokrasi hanya akan menciptakan peluang eksploitasi dan menghasilkan dampak merusak bagi negara.
Kekuasaan dan Demokrasi
Pernyataan “pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat” adalah sebuah gambaran yang tepat dalam mendefinisikan demokrasi. Dalam demokrasi, masyarakat dianggap berhak memperoleh peranan penting dalam mengintervensi setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan. Bahkan, masyarakat ditempatkan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam demokrasi. Kekuasaan masyarakat yang dimaksud termasuk juga adalah hak dalam menentukan calon Presiden, calon Wakil Presiden, hingga calon legislatif melalui prosedur konstitusional yaitu pesta demokrasi Pemilihan Umum atau Pemilu.
Namun hak partisipasi masyarakat yang seharusnya diberikan negara dalam setiap proses demokrasi tersebut tidak akan pernah hadir, apabila ditemukan praktik nepotisme di antara jajaran pemilik kekuasaan. Disebabkan praktik nepotisme jelas otomatis akan mengusik hak partisipasi masyarakat dengan faktor relasional sebagai penentu kepemilikan kekuasaan. Kelenyapan hak partisipasi bagi masyarakat ini merupakan sebuah kecacatan pada demokrasi itu sendiri. Karena kerakyatan adalah proporsi substansial dari sebuah negara demokrasi, yang harus direalisasikan melalui perwakilan legal dari masyarakat. Dan perwakilan legal dari masyarakat dapat didapatkan melalui proses konstitusional yang tidak akan dapat bersanding dengan perilaku nepotisme.
Banyaknya penerapan perilaku politik oportunistik di zaman sekarang adalah hasil dari kapitalisme yang akan melakukan segala cara demi keuntungan pribadi semata. Pernyataan “pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat” hanya akan menjadi ilusi yang tidak akan pernah terwujud apabila politik oportunisme masih saja diterapkan. Karena kesejahteraan rakyat tidak dapat berjalan beriringan dengan perilaku politik oportunistik yang menghendaki pemakaian kesempatan demi keuntungan pribadi, kelompok maupun golongan tertentu saja. Maka cukupkah dengan menghapus kapitalisme saja untuk merealisasikan kesejahteraan masyarakat? Atau apakah dengan negara demokrasi yang sehat mampu membawa kemakmuran bagi masyarakat?
Bagaimana Islam Memandang Kekuasaan
Asas kekuasaan dalam Islam adalah akidah Islam itu sendiri, sehingga tujuan kekuasaan adalah ri’ayah syu’unil ummah atau mengurusi urusan umat. Maka memiliki akidah Islam yang tertanam kuat dalam hatinya adalah suatu keharusan bagi setiap individu yang akan menjadi seorang pemimpin. Dengan akidah tersebut, seorang pemimpin (khalifah) hanya akan menggunakan kekuasaannya untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyatnya. Sikap ini pasti ditemukan dalam setiap individu yang berakidah Islam, karena terbentuk dari pengamalan akidah Islam yang berasalsabda Nabi yang mulia Saw. : “Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya” (HR Bukhari). Selain itu, ketakwaan yang lahir dari akidah Islam dalam diri seorang pemimpin, akan mencegahnya dari berbuat malpraktik kekuasaan. Karena azab Allah bagi orang-orang yang mengkhianati amanah akan cukup baginya sebagai pengingat untuk terus menjalankan amanah kekuasaannya dengan sebaik-baiknya.
Mekanisme pemilihan pemimpin dalam Islam pun tidak akan pernah meloloskan orang-orang yang berpotensi berperilaku tidak adil. Kriteria seorang pemimpin dalam Islam adalah laki-laki, muslim, baligh, berakal, merdeka, adil, dan memiliki kemampuan dalam memikul amanah. Syarat terakhir jelas secara otomatis akan mengeliminasi orang-orang yang mengkhianati amanahnya. Sedangkan pemilihan gubernur (wali) atau bupati/walikota (amil) adalah melalui penunjukan oleh khalifah melalui 7 syarat sah pemimpin tersebut. Akan tetapi apabila dalam masa 5 tahun pemerintahannya berperilaku atau bersikap yang mencederai 7 syarat tersebut, maka khalifah berhak memberhentikannya meski baru menjabat sehari. Begitulah Islam begitu memperhatikan kapabilitas seorang pemimpin. Sehingga kursi pemerintahan tidak akan pernah dimiliki oleh seseorang tanpa 7 syarat sah seorang pemimpin, ataupun seseorang yang dipilih hanya sebab hubungan darah atau kekerabatan saja.
Hal ini jelas sangat bertolak belakang dengan mekanisme pemilihan pemimpin yang ada saat ini. Dimana sisi intelektual seorang politisi bahkan tidak lagi menjadi salah satu aspek pertimbangan dalam memilih pemimpin. Kapitalisme menormalisasi sebuah dinasti politik dan menjadikan marketing politik yang dilakukan para politisi penuh hanya dengan hal-hal personal saja. Maka tidak heran selama saat menjabat, mereka juga hanya akan memperhatikan hal-hal personal juga. Selain itu sekularisme sebagai pondasi dasar demokrasi, juga ikut memisahkan para penguasa dari tujuan mereka sebenarnya berkuasa, yaitu untuk mengurusi keperluan rakyat dan menjamin kesejahteraannya. Sedangkan seorang pemimpin tanpa akidah Islam dalam dirinya akan menjadikan kekuasaan sebagai media untuk meraih keuntungan lainnya, bukan sebagai ladang pahala. Apabila masyarakat terus-terusan diam menyaksikan sistem pemerintahan sekarang tanpa berpikiran ‘mencari’ pemimpin yang menjadikan urusan masyarakat sebagai ibadah kepada Tuhannya, maka keterpurukan masyarakat saat ini akan terus berlangsung bahkan memburuk entah hingga kapan.
COMMENTS