Politisasi bansos
Oleh :Nurleni (Guru)
Setiap 5 tahun sekali negeri ini melaksanakan pesta demokrasi yaitu Pemilihan Umum sebagai ajang untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang akan berjalan selama 5 tahun kedepan. Penampakan yang senantiasa terjadi, yakni politisasi bansos semakin masif sebagai alat kampanye.
Bansos berupa beras 10 kg, BLT 200 ribu rupiah per bulan, bahkan alokasi anggaran pemilu tahun ini, lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
Presiden Jokowi membantah bansos sebagai alat kampanya, alasan diadakannya bansos adalah program pemerintah yang dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat terutama masyarakat yang menengah kebawah ditengah meningkatkannya harga pangan.
Hanya saja, Presiden Joko Widodo dan menteri-menteri tergabung dalam tim kampanye pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Beberapa pihak melihat bantuan sosial sebagai alat kampanye pendongkrak suara. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah menghimbau agar kepala negara tidak keluar jalur, seharusnya Bawaslu bersikap lebih tegas seperti memberikan cuti dari tugas negara kepada para kandidat pemilu.
Kepemimpinan seperti ini adalah hasil dari praktik demokrasi, yang akan menghalalkan segala cara dan tipu muslihat untuk menggapai tujuan, peluang apapun akan dimanfaatkan karena asas demokrasi adalah bebas, dan mengabaikan aturan agama dalam kehidupan termasuk dalam berpolitik. Selain itu sistem ini membentuk kesadaran politik masyarakat rendah sehingga hanya merasa cukup dengan "mencoblos" pemimpin dan wakil rakyat. Dampak dari buruknya pendidikan dan kemiskinan yang menghimpit juga membuat masyarakat berfikir pragmatis lalu mudah dimanfaatkan untuk kepentingan politis dengan membeli suara melalui bansos.
Seperti yang kita tahu dan saksikan bersama bahwa kemiskinan merupakan problem yang tidak pernah selesai sehingga mencapai titik kronis. Seharusnya solusi yang diberikan harus paripurna sampai ke akar persoalan bukan hanya memberikan bansos apalagi meningkat saat menjelang pemilu.
Tentu jauh berbeda jika negara menerapkan aturan islam secara kaffah. Negara sebagai penjamin kesejahteraan individu per individu bukan secara kolektif.
Karena negara menerapkan hadits Rasulullah SAW yaitu "Imam atau khalifah adalah ra'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." HR. Bukhari
Masalah kesejahteraan tentu erat kaitannya dengan ekonomi yakni kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi secara layak. Jika negara islam diterapkan maka rakyat individu per individu akan merasakannya karena khilafah akan menjamin kebutuhan pokok dan kebutuhan publik.
Jaminan ke dua kebutuhan ini memiliki mekanisme yang berbeda, seperti kebutuhan pokok, negara akan menjaminnya secara tidak langsung yakni memberikan lapangan pekerjaan sehingga bagi laki-laki yang wajib memberikan nafkah akan mendapatkan kesempatan kerja yang sama. Gaji dari hasil kerjanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, selain itu harga bahan pokok seperti sandang, pangan, papan sangat terjangkau oleh masyarakat.
Adapun kebutuhan publik akan di jamin mutlak oleh khilafah artinya negara akan membiayai dan memfasilitasi pendidikan, kesehatan, keamanan, sampai infrastruktur lainnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat bahkan dinikmati secara gratis.Anggaran ini diperoleh dari pos kepemilikan umum dan harta baitul maal. Karena Sumber Daya Alam yang ada dikelola langsung oleh negara lalu hasilnya digunakan untuk kepentingan umat.
Selain itu, Islam menetapkan kekuasaan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di yaumil akhir dan amanah kekuasaan ini digunakan hanya untuk menerapkan aturan islam bukan aturan yang dibuat oleh manusia seperti yang terjadi di sistem demokrasi. Dilihat dari sisi "person" atau "orangnya" penguasa yang akan mengurus rakyat adalah pribadi yang amanah, jujur, atau yang berkepribadian islam yakni pola pikir dan pola sikapnya adalah islam.
Bahkan secara kolektif kepribadian islam disuasanakan oleh masyarakat dan dibentuk melalui pendidikan oleh negara. Negara akan mengedukasi masyarakat dengan nilai-nilai islam termasuk dalam memilih pemimpin sehingga rakyat akan memiliki kesadaran akan kriteria pemimpin yang mana yang harus mereka pilih. Yakni pemimpin yang berkualitas karena iman dan takwa kepada Allah serta memiliki kompetensi, maka tidak akan muncul yang namanya pencitraan. Dengan sendirinya rakyat akan mencintainya.
Semoga umat semakin memahami dengan baik dan benar urgensi keberadaan khilafah yang akan mengurus urusan rakyat dengan sangat baik, lalu umat bersatu dan berjuang menegakannya kembali
COMMENTS