Agenda terselubung KUPI
Oleh : Arifah Fatmawati (Komunitas Umrah ABI Travel)
Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) ke-2 baru saja diselenggarakan pada tanggal 23—26 November 2022 lalu di Jawa Tengah. Dengan menggandeng Perguruan Tinggi dan Pesantren, KUPI dilaksanakan di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang dan Pondok Pesantren Hasyim Asy’ari, Bangsri, Jepara. Acara ini dimotori oleh lima lembaga, yaitu Rahima, Fahmina, Alimat, AMAN Indonesia, dan Gusdurian, yang notabene adalah lembaga pengusung liberalisasi agama dan perjuangan gender yang dikenal sebagai feminis muslim.
KUPI dikatakan sebagai ruang perjumpaan para ulama perempuan Indonesia dari beragam latar belakang pendidikan dan organisasi yang bersifat nonpartisan, inklusif, partisipatoris, lintas organisasi, lintas generasi, lintas latar belakang sosial dan pendidikan, bahkan lintas negara dan lintas iman/agama. Kongres tersebut diikuti oleh perwakilan ulama perempuan dari seluruh Indonesia, bahkan diikuti juga dari perwakilan 20 negara dengan total peserta 1.600 orang.
KUPI, Menyuarakan Isu Perempuan
Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) resmi dibuka Wapres Ma’ruf Amin, bersamaan dengan Konferensi Internasional Pleno I KUPI II.
Dalam sambutannya, Ma’ruf menyatakan, peran perempuan makin penting dalam menopang keluarga, masyarakat, dan bangsa. “Dalam konteks kebangsaan, peran ulama perempuan sangat strategis dalam menjaga dan memelihara paham ahlus sunnah wal jamaah dengan prinsip moderat, toleran, dan seimbang. Inilah saatnya ulama perempuan memantapkan kontribusinya dalam mewujudkan peradaban umat manusia yang damai, serta maju secara berkeadilan dan berkelanjutan.” (antaranews, 26-11-2022).
Bahkan, menurut Ma’ruf, perempuan dapat menjadi benteng pertama ajaran yang beresiko merusak karakteristik dan warna keislaman Indonesia yang wasatiyah (pertengahan).
Pada waktu yang berbeda, Ketua Panitia KUPI II Ruby Kholipah mengatakan, "Kita akan merumuskan masa depan dengan mulai mengapresiasi setiap perkembangan positif dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam komunitas muslim." (antara news.com, 26-11-2022).
KUPI ll mengusung tema "Meneguhkan Peran Ulama Perempuan untuk Peradaban yang Berkeadilan." KUPI merumuskan beberapa pandangan atau narasi keagamaan dalam bentuk fatwa tentang keberpihakan ulama KUPI terhadap perempuan korban kekerasan seksual.
Sebagai bentuk kepedulian "ala KUPI" untuk mewujudkan dan mencerminkan Islam sebagai rahmat bagi alam semesta, penting adanya keterwakilan perempuan dalam menyuarakan isu-isu perempuan demi kemaslahatan perempuan yang seluas-luasnya di alam semesta ini.
Peran perempuan harus dilibatkan dalam membangun kebijakan yang melindungi perempuan setelah KUPI sebelumnya sukses melahirkan fatwa berbasis perspektif perempuan yang terbukti efektif untuk mengadvokasi isu-isu keadilan gender.
Adapun isu krusial yang menjadi bahasan utamanya meliputi lima hal, yakni
1) peran perempuan dalam merawat bangsa dari ekstremisme;
2) pengelolaan dan pengolahan sampah rumah tangga untuk keberlanjutan lingkungan
3) perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan
4) perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan
5) perlindungan perempuan dari bahaya tindak pemotongan dan pelukaan genetalia perempuan. Kelima isu ini ditelaah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman.
Tiga diantaranya terkait dengan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
Agenda Terselubung Dibalik KUPI
KUPI menjadi sesuatu yang sangat perlu kita waspadai, karena ini menjadi bagian dari upaya barat untuk merusak Islam dan kaum muslim. Perusakan itu, misalnya, dari sisi terminologi, ulama perempuan menurut KUPI adalah siapa saja yang mereka memiliki kapasitas keilmuan, bukan hanya keilmuan agama (faqih fiddin), tetapi kapasitas keilmuan apa saja yang dipandang ia memiliki kapasitas di bidang itu.
Melalui jaringannya, KUPI menjajakan konsep kesetaraan gender yang menekankan pada relasi kemitraan atau persaingan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan peran-peran gender mereka di ranah domestik dan publik.
Konsep ini berdasarkan pada kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan, serta keadilan dan kemaslahatan bagi keduanya sehingga yang satu tidak mendominasi yang lain, atau menjadi korban kezaliman dari yang lain, melainkan menjadi relasi yang saling menopang, bekerja sama, dan membantu.
Jika kita mencermati, tampak sangat jelas adanya aroma moderasi beragama dan kesetaraan gender dalam pernyataan Wapres dan Ketua Panitia KUPI II.
Benar bahwa ulama perempuan bertanggung jawab besar dalam mewujudkan peradaban mulia umat sebagaimana ulama terdahulu. Hanya saja, tidak lantas dengan cara semaunya tanpa memperhatikan tuntunan Islam. Dengan demkian, benarkah moderasi dan kesetaraan gender akan mengantarkan umat kepada peradaban mulia?
Telah kita pahami bahwa moderasi beragama dan kesetaraan gender bukanlah ide yang berasal dari Islam. Moderasi Islam—sebagian menyebutnya ‘moderasi beragama’—saat ini masif digaungkan oleh para pengusungnya dengan kedok Islam damai dan toleransi atau lebih tepatnya toleransi kebablasan yang bertentangan dengan Islam.
Mereka juga gencar mempropagandakan Islam inklusif, yaitu bahwa Islam terbuka terhadap pemikiran apa pun, termasuk pemikiran Barat yang sekuler dan liberal.
Dengan moderasi, umat Islam didorong dan dipaksa memahami agamanya sesuai perspektif gender ala Barat. Mereka juga diharapkan untuk menakwilkan konsep "Islam rahmatan lil ‘alamin" dalam Al-Qur’an dan hadis berdasarkan paham dan konsep kesetaraan gender ala Barat.
Rancangan Amerika
KUPI yang membuat cara pandang keberagamaan yang damai melalui isu-isu perempuan, tidak lepas dari grand design Amerika Serikat dengan Rand Corporation-nya.
KUPI juga mencetak perempuan-perempuan moderat melalui ulama-ulama perempuan, melalui isu-isu perempuan. Artinya, KUPI ini bukan berdiri sendiri. Tetapi ini adalah grand design internasional di mana basisnya pada Rand Corporation untuk membentuk jaringan Islam moderat. Inilah wajah baru untuk merusak Islam dan umatnya.
Walhasil, umat Islam harus waspada dan wajib terus menajamkan mata elangnya terhadap kondisi generasi saat ini.
Sasaran utama KUPI adalah menciptakan wadah bagi milenial, Gen Z, dan seluruh umat Islam untuk menebarkan paham keislaman, kebangsaan, kemanusiaan, dan kesetaraan melalui gerakan perusakan perempuan melalui gerakan ulama perempuan modern.
Sungguh, ide dan konsep gender merupakan gerakan dan ide racun berbalut madu. Konsep ini merupakan upaya musuh Islam untuk menutupi kebenaran Islam di hadapan manusia. Mereka melakukan kebohongan dengan menyerang syariat Islam. Bahkan, tanpa rasa malu mereka menuduh syariat Islam sebagai sumber masalah dengan melakukan kedustaan dan pembohongan publik melalui gambaran buruk serta memutarbalikkan fakta-fakta tentang Islam.
Islam Menjaga Kemuliaan Perempuan
Islam adalah agama sempurna yang mampu menyelesaikan setiap persoalan di tengah masyarakat, tatkala seluruh aturan Islam diterapkan keseluruhan. Islam mewajibkan umatnya untuk memahami setiap istilah yang muncul dan berkaitan dengan makna Al-Qur’an dan hadis sebagai sumber hukum, juga tsaqafah Islam yang akan digunakan sebagai rujukan dalil-dalil dalam memahami pemikiran, standar, dan pandangan-pandangannya dalam menyelesaikan persoalan hidup umat manusia.
Terkait diksi "ulama perempuan”, benarkah KUPI merupakan bagian dari perwakilan para ulama perempuan umat Islam? Diksi "ulama perempuan" yang disematkan pada perhelatan KUPI, menjadi tanda tanya besar. Apakah peserta yang hadir benar-benar merupakan bagian dari para ulama sesuai pengertian "ulama" sebagaimana dinyatakan dalam QS Al-Fathir: 28, Allah Swt. berfirman,
Dari sinilah, maka perlu dibedakan antara "ulama perempuan" dan "perempuan ulama”. Terminologi "ulama perempuan" yang dipakai dalam gerakan ini tampak jelas memiliki maksud dan tujuan yang khas. Yaitu siapa saja yang memiliki keilmuan dan pengalaman yang tidak harus merujuk pada penguasaan ilmu agama, apalagi Al-Qur’an dan hadis.
Termasuk juga tidak harus dari kalangan perempuan, tetapi siapa saja baik perempuan maupun laki-laki, termasuk muslim maupun non muslim yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu perempuan. Bahkan tidak hanya isu perempuan, tetapi juga segala hal yang berhubungan dengan pembelaan kaum minoritas dengan perspektif gender, persamaan, (musawah) mubadalah, moderat, dan liberal.
Sementara itu, "perempuan ulama" jelas merepresentasikan pada sosok seorang perempuan yang kemudian melekat pada sosok tersebut adalah penguasaan sejumlah ilmu agama melalui proses belajar yang lurus yang merujuk dari nash-nash Syara', Al-Qur’an dan hadis. Selain menguasai ilmu-ilmu agama, sosok seorang ulama juga akan mengamalkan dan mendakwahkannya sehingga lekat dengan karakter sebagai seorang mubalig dan mubaligah.
Oleh karena itu kita harus jeli dan kritis. Jangan sampai terbelokkan oleh gerakan apa pun yang mengatasnamakan agama yang sejatinya bukan untuk membela dan memperjuangkan agama Allah, yakni Islam dengan segala ajarannya yang diajarkan dan didakwahkan oleh Rasulullah saw.
Dengan demikian, dibutuhkan para aktivis dan mubaligah yang kuat, tangguh, dan ikhlas untuk terus menapaki jalan dakwah agar dapat memberikan gambaran jelas tentang pentingnya perjuangan menegakkan syariat dan Islam. Wallahu a'lam bishowab.
COMMENTS