Inflasi Kenaikan BBM
Oleh : Mita Nur Annisa (Pemerhati Sosial)
Hidup rakyat kian hari makin sulit ketika terus menerus dihadapkan dengan berbagai kenaikan harga. Mulai dari BBM, sembako, hingga tarif tol. Tentu kebijakan negara tidak pernah Berpihak pada rakyat, negara tidak membuat langkah nyata dalam memudahkan rakyat untuk mendapatkan kebutuhan.
Dilansir oleh Liputan6.com (05/10/2022), Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danang Parikesit, mengabarkan bakal memproses persetujuan tarif tol baru untuk beberapa ruas pada Jumat, 7 Oktober 2022.
BPJT disebutnya telah memproses sejumlah usulan penyesuaian tarif dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Namun, ia belum menyebut secara rinci mana saja ruas yang terkena kenaikan tarif tol, atau mungkin tidak ada perubahan sama sekali.
“Kita sudah ada beberapa yang diproses. Penyesuaian tarif tol ini menunggu ada tanda tangan amandemen BPJT, yang Insya Allah akan kita lakukan pada Jumat (7/10/2022) ini,” kata Danang di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (5/10/2022).
Efek dari kenaikan BBM saja masih terasa di tengah-tengah masyarakat hingga kini. Pasalnya BBM merupakan kebutuhan yang mendasar dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari kebutuhan rumah tangga sampai industri tidak lepas menggunakan BBM untuk memproduksi atau mendistribusikan.
Tentu jalan tol merupakan salah satu akses alternatif bagi kendaraan roda 4 hingga roda 16 agar dapat menghindari kepadatan jalan raya sebab badan kendaraan yang berukuran besar serta perjalanan yang ditempuh tentunya akan lebih mudah dan cepat. Oleh karenanya Tol hal wajib yang harus disediakan oleh pemerintah untuk memudahkan aktivitas masyarakat.
Dengan adanya informasi penyesuaian tarif jalan TOL menuai pro kontra sebab disaat musim penghujan ruas jalan TOL mengalami kebanjiran. Cuaca ekstrem yang terjadi di musim penghujan saat ini membuat sejumlah ruas tol seperti Tol Pondok Aren-Serpong Km 8+500 hingga Tol Jakarta Outer Ring Road Seksi S (JORR-S) tergenang banjir. Sejumlah pihak menuntut agar tarif tol bisa digratiskan, sebagai ganti rugi bagi pengguna jalan.
Namun, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane Bambang Heri Mulyono menyatakan, tarif tol tidak bisa di gratiskan begitu saja. Pasalnya, insiden banjir yang kerap terjadi suatu hal yang berada di luar kuasa badan usaha jalan tol (BUJT).
“Menyangkut masalah tol gratis, karena masing-masing ruas itu pengelolanya berbeda, tentunya tidak bisa bahwa itu gratis. Sebab kejadian banjir ini bukan dari kejadian penguasaan badan usaha jalan tol,” ujarnya dalam sesi media brifing di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (5/10/2022).
Sungguh malang yang dialami rakyat +62, sudah tarif naik, kena banjir pula. Beginilah potret kehidupan dalam sistem kapitalisme yang sangat sulit untuk mendapatkan kesejahteraan justru kemalangan yang terus menyelimuti.
Karena dalam sistem kapitalisme yang berlandaskan akal manusia yang terbatas. Tentu dalam pengaturan kehidupan akan terus melahirkan kerusakan. Sebab sistem kapitalisme menghasilkan paham sekuler yang pemisahan agama dari kehidupan sehingga aturan dibuat hanya untuk mendapatkan keuntungan. Seharusnya jalan TOL dikelola mandiri oleh negara, namun saat ini malah milik swasta hingga wajar saja bila harga semakin naik tapi fasilitas diberikan dalam bentuk ala kadarnya. Sebab yang dipikirkan hanya untung rugi, modal minim untung Menggunung itulah dasar kapitalisme, untung adalah tujuannya.
Dalam sistem ekonomi kapitalis, yang juga diterapkan di Indonesia, biaya pembangunan dan pemeliharaan berbagai macam infrastruktur didapat dari sektor pajak sebagai pemasukan terbesar penerimaan negara, dari pinjaman atau uang luar negeri dan melalui skenario kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) yaitu kontrak kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur atau layanan publik dalam jangka waktu panjang perkiraan sampai 15-20 tahun.
Sebab, pada dasarnya pembangunan jalan tol merupakan sebuah bisnis para kapitalis. Beda halnya dengan jalan umum yang digunakan masyarakat secara gratis, pembangunan terkesan lambat dan dibiarkan rusak tak terurus.
Alhasil masyarakat menjadi korban dan harus menanggung beban secara langsung melalui pungutan penggunaan infrastruktur seperti tarif tol yang semakin mahal maupun melalui pungutan tidak langsung dalam bentuk peningkatan berbagai pungutan pajak. Negara yang menerapkan sistem kapitalisme hanya mampu menjadi regulator dalam kelancaran investasi bagi para kapitalis. Akhirnya investasi yang terjadi akan menambah beban utang bagi negara. Keadaan tersebut akan berimbas naiknya pajak yang akan ditanggung oleh masyarakat , Sehingga pada akhirnya masyarakatlah yang akan dirugikan.
Maka dari itu jangan berharap akan terwujud kesejahteraan rakyat dalam sistem hari ini jika aturan yang dipakai adalah aturan manusia bukan sang pencipta.
Dalam Islam semua telah diatur dengan sedemikian sempurna, dalam mengatur segala aspek kehidupan. Sebagai mana Mengingat dalam sebuah hadis Rasulullah bahwa, ”Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Hadis tersebut menyatakan bahwa kaum muslim (manusia) berserikat dalam air, padang rumput, dan api. Dan bahwa ketiganya tidak boleh dimiliki oleh individu.
Dalam Islam infrastruktur merupakan kebutuhan masyarakat. Itu artinya fasilitas umum yang dibutuhkan oleh semua orang di antaranya jalan raya atau jalan Tol. Maka negara wajib menyediakannya dan ketika digunakan oleh rakyat harganya terjangkau bahkan gratis.
Kewajiban negara mencukupi kebutuhan rakyatnya, hal ini sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah yang artinya:
“Imam (pemimpin) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)
Wallahu alam bishawwab
COMMENTS