Ibukota jabar pindah
Oleh : Rosyidah
Beberapa waktu lalu tersebar kabar akan adanya perpindahan ibu kota Jabar. Dari yang semula berada di Jl. Diponegoro kota Bandung, yang biasa kita sebut sebagai orang Bandung dengan sebutan Gedung Sate yang letaknya cukup strategis bagi warga kota Bandung. Belakangan mencuat kabar akan kepindahan ibu kota Jabar ini. Rencana gubernur Jabar Ridwan Kamil yg biasa disapa kang Emil ini akan memindahkan ibu kota Jabar (Agustus 2019). Kang Emil mengatakan kalau perpindahan ibu kota Jabar ini sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD Jabar.
Ada 3 wilayah yang akan dijadikan opsi pemerintah Jabar sebagai ibu kota. Kang Emil menyebutkan daerah itu yaitu Tegalluar, Walini, dan Kertajati ( 29/8/2018) dikutip dari detik Jabar. Kang Emil mengatakan bahwa pemindahan itu bukan ibu kota tapi pusat pemerintahannya saja. Sementara pusat pemerintahan akan menyatu dengan kawasan potensial seperti Tegalluar. Namun, ia menegaskan bahwa hal itu masih dalam tahap wacana.
Perpindahan diharapkan dapat dengan mudah karena adanya akses Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Sehingga kepentingan antar kota dapat diakses dengan cepat dan tepat. Adapun opsi pemilihan tempat tersebut telah melalui pertimbangan terlebih dahulu, seperti Tegalluar yang merupakan desa yang berada di Bojong Soang Kabupaten Bandung. Dimana kelebihan tempat ini adalah dengan adanya stasiun pemberhentian kereta api cepat Jakarta-Bandung. Walini yang merupakan wilayah perkebunan teh yang terletak antara desa Mandala Sari dan desa Kanaungsari kecamatan Cikalong Wetan kabupaten Bandung. Kelebihan daerah ini pun terdapat stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung namun batal dibangun. Tapi ada kemungkinan untuk diaktifkan lagi dan yang terakhir adalah Rebana (Kertajati) yang merupakan kawasan metropolitan baru segitiga Rebana yaitu Cirebon, Patumbak (Subang) dan Kertajati (Majalengka).
Bila di cermati, maka dari semua alasan sebagai tempat strategis atau potensial yang dikemukakan, jelas semua berorientasi pada keuntungan dan manfaat yang akan di dapat oleh para korporasi dan para pemilik modal yang besar yang telah menginvestasikan modalnya pada proyek kereta api cepat. Karenanya tempat-tempat yang dipilih pun yang berorientasi untuk kepentingan para korporasi, bukan rakyat.
Berbanding terbalik dengan perpindahan ibu kota dalam Islam yang senantiasa berorientasi pada kemaslahatan umat dan kemakmuran semua rakyat dalam setiap jengkal wilayahnya. Selain itu melihat pada kebijakan ekonomi yang akan diambil pun haruslah mensejahterakan semuanya serta pemerataaan kemakmuran dan kemajuan bagi semua wilayahnya. Dimana pembangunannya pun harus di dasarkan pada kebutuhan dan proses pemerataan penduduk di wilayahnya.
Maka hanya penguasa yang menerapkan sistem Islam secara kaffah lah yang benar-benar mengurusi dan memperhatikan semua kemaslahatan rakyat. Betapa hari ini berbagai fakta telah begitu gamblang membongkar bobroknya sistem kapitalisme dan semua turunannya. Yang urgen saat ini bukanlah pemindahan ibu kota Jabar atau bahkan ibu kota Republik Indonesia, melainkan penerapan sistem Islam kaffah dalam bingkai Khilafah 'Ala Minhajin Nubuwwah.
Wallahu a'lam bish shawwab
COMMENTS